Soal Somasi Forum Dokter, Menkes Budi Gunadi Pilih Fokus Urus Hal Ini

, Jakarta - Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Nasional (FDPKKN) baru-baru ini melayangkan somasi kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin.

Somasi dilayangkan FDPKKN kepada Budi soal pernyataan pria 58 tahun itu soal pengurusan rekomendasi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang merogoh kocek hingga Rp6 juta. Menurut FDPKKN hal tersebut tidak tepat. Maka dari itu, FDPKKN melayangkan somasi agar Menkes Budi memberikan klarifikasi atas pernyataannya itu.

Ari Bias Adukan Agnez Mo ke Bareskrim Polri Terkait Hak Cipta, Buntut Somasi yang Tak Digubris
Sarwendah Somasi 5 Netizen, Sidang Cerai Perdana Aditya Zoni - Yasmine Ow 22 Mei 2024
Ari Bias Sempat Hubungi Pihak Agnez Mo Sebelum Layangkan Somasi Terkait Lagu Bilang Saja

Terkait somasi ini, Budi Gunadi mengaku tak terlalu ambil pusing. Alih-alih memberi banyak perhatian pada somasi yang dilayangkan, Budi lebih memilih fokus pada urusan produktif seperti mengatasi masalah kematian bayi dan kanker pada ibu yang masih tinggi di Indonesia.

“Termasuk layanan primer, kita banyak kematian bayi, sama Vietnam kalah, malu saya jadi Menkes. Plasenta kelilit dan lain-lain, kenapa enggak diperiksa USG. Kita baru tahu banyak puskesmas enggak ada USG. Kita tambah 10 ribu Puskesmas punya USG. Urusan gitu lebih produktif dibanding somasi atau demo,” kata Budi dalam temu dengar RUU Kesehatan bersama 17 Organisasi Tenaga Kesehatan di Jakarta, Senin 17 April 2023.

Tak hanya masalah kematian bayi, menurutnya kematian ibu akibat kanker pun banyak. Mulai dari kanker payudara hingga kanker serviks.

“Breast cancer, saya dikasih tahu ahli, kanker itu curable (dapat disembuhkan), tapi harus ketahuan di stadium 1, (maka) 90 persen bisa hidup.”

Deteksi kanker payudara dapat dilakukan dengan mammografi. Sayangnya, dari sekian ribu rumah sakit, hanya sekitar 200-an yang sudah memiliki alat tersebut. Tak heran para ibu banyak yang meninggal.

“Oke kita beli, sekarang Puskesmas ada USG, sekarang bisa deteksi kelainan bayi dan kanker payudara. Intinya lebih baik mengurusi itu. Aku enggak terlalu mikirin somasi,” kata Budi Gunadi Sadikin.

Presiden Jokowi resmi mengumumkan pencabutan PPKM Jumat (30/12/2022) lalu. Meski demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat tetap menggunakan masker pada kondisi tertentu.

2 dari 4 halaman

Tiga Opsi Tanggapi Somasi

budi gunadi sadikin — Menkes Budi Gunadi Sadikin sebut dirinya tak terlalu memikirkan somasi dan lebih memilih fokus pada urusan produktif yakni penanganan masalah kesehatan di Indonesia seperti angka kematian bayi dan kanker, Jakarta, Senin (17/4/2023) (Foto: /Ade Nasihudin).

Budi pun memaparkan bahwa dirinya punya tiga pilihan atau opsi untuk menanggapi somasi.

“Pertama, diemkan aja. Kedua, percepat spesialis pediatri. Ketiga, saya datangkan dokter spesialis dari luar negeri yang bisa selamatkan 6 ribu bayi.”

Budi menyadari, jika dia memilih mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri kemungkinan akan menerima perundungan hingga tudingan tidak nasionalis. Meski demikian, pilihan Budi tetap jatuh pada opsi nomor tiga dengan alasan telah dipilih oleh presiden untuk mengemban tugas menangani masalah kesehatan di Indonesia.

“Tapi aku akan pilih nomor tiga karena aku dipilih presiden yang dipilih ratusan juta rakyat. Tolong jangan halangi aku cegah 6 ribu bayi mati,” kata Budi.

Budi pun mengaku tak terlalu memikirkan jika dirinya pada akhirnya akan dihujat. Hal terpenting baginya adalah menjalankan tugas dengan baik termasuk soal vaksinasi.

“Jika at the end of the day saya dihujat, ngapain dipikirin. Pesannya, vaksinasi bisa jalan, Indonesia maju bersama. Saya bisa gerakkan, rajut modal sosial bangsa bareng-bareng.”

3 dari 4 halaman

Minta Semua Pihak Tak Saling Berseteru

Dalam hal perbedaan pendapat antara organisasi profesi di bidang kesehatan, Budi berpesan agar jangan saling berseteru. Dia pun berharap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) untuk bersatu memberi manfaat.

“Jangan perangi saudara. Saya bilang ke IDI dan PDSI yakinkan saling bersatu, enggak boleh berantem. At the end of the day, enggak ada yang menang atau kalah tapi mana yang paling bermanfaat, mana yang rasional.”

Di sisi lain, Budi menyatakan akan tetap menjalankan tugas untuk meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia.

RUU Kesehatan sendiri akan ditandatangani pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Saat itu terjadi jangan dianggap kita menang atau kita kalah. Kalau sudah diketok, sambut dengan hati yang baik. Yuk duduk bareng, manfaatkan buat yang lebih manfaat bagi masyarakat. Daripada debat-debat, somasi. IDI dan PDSI jangan berantem terus-terusan."

4 dari 4 halaman

Dukungan 17 Organisasi Tenaga Kesehatan untuk Menkes

Wakil Ketua Umum PDSI, Deby Vinski sebut 17 organisasi tenaga kesehatan beri dukungan kepada Menkes Budi di Gedung Kemenkes, Jakarta, Senin (17/4/2023) (Foto: /Ade Nasihudin).

Dalam kesempatan yang sama, 17 organisasi tenaga kesehatan menyatakan dukungan kepada Budi Gunadi Sadikin. Mereka juga siap memberi pembelaan atas somasi yang dilayangkan pada Budi.

Organisasi tenaga kesehatan ini mencakup:

Farmasi Indonesia Bersatu (FIB)
KAMPAK (Kesatuan Aksi Memperjuangkan Profesi Apoteker Indonesia)
Pemerhati Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Indonesia
Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) Diaspora dan Dalam Negeri
Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI)
Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia (PASI)
Masyarakat Farmasi Indonesia (MFI)
Forum Pejuang STR
Persatuan Honorer Nakes Indonesia (PHNU)
Forum Bidan Desa (Forbides)
Siti Fadillah Foundation
Dewan Kesehatan Rakyat
Aliansi Apoteker dan Asisten Apoteker Peduli Negeri (AAPN)
Korban Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (PN UJAI)
Persatuan Honorer Nakes Indonesia (PHNI)
Forum Pejuang Perawat
Lembaga Pemerhati Perawat Indonesia (LPPI).

“Koalisi dari 17 organisasi tenaga kesehatan nasional datang memberi dukungan kepada Bapak Menteri Kesehatan untuk RUU Kesehatan dibicarakan dan disahkan. Dukungan 100 persen, 1000 persen kalau ada,” kata Wakil Ketua Umum PDSI, Deby Vinski di Gedung Kemenkes, Jakarta, Senin.

“Kedua, koalisi ini juga mendukung Bapak Menkes untuk menyiapkan semua data STR dan segala macam mengenai biaya yang disomasikan. Jadi kami bersama Menkes,” tambahnya.