Ibu Kota Pindah ke IKN, Pengusaha Yakin Mal Tetap Ramai

Ibu Kota Pindah ke IKN, Pengusaha Yakin Mal Tetap Ramai - Bisnis

, Jakarta Pengelola pusat perbelanjaan atau mal mengaku tak khawatir sepi meskipun DKI Jakarta sebentar lagi tak menjadi ibu kota negara. Menyusul, keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ke IKN, Kalimantan Timur.

"Tidak (khawatir)," kata Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jakarta, Mualim Wijoyo saat ditemui awak media di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (6/6).

Mualim menyebut, saat ini infrastruktur Jakarta saat ini telah mapan untuk dijadikan sebagai pusat wisata dan keuangan. Dia mencontohkan, Jakarta memiliki wisata budaya hingga belanja yang siap memanjakan pengunjung.

"Itu etalase Jakarta sudah sangat siap, jadi tidak ada kekhawatiran karena Jakarta ke depan menjadi global city," tegas pengusaha itu.

Konsumsi Warga Jakarta Masih Tinggi

Selain itu, antusiasme masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk mengunjungi pusat perbelanjaan masih tinggi. Meskipun, saat ini tersedia alternatif belanja secara online.

"Sejauh ini kalau lihat kunjungan ke pusat belanja masih bagus, belum mengalami drop, dan sebagainya, masih normal. Walaupun ada online dan sebagainya, masyarakat tetap senang megang dan nyoba," tegasnya.

2 dari 2 halaman

Ibu Kota Negara Pindah Ke Mana?

Listrik di IKN — PLN berhasil menyelesaikan tiga pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di IKN Nusantara.

Diketahui, identitas sebagai Ibu Kota Negara segera dilepas dari Jakarta. Ibu Kota Negara Nusantara akan pindah ke Kalimantan Timur.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebagai pusat ekonomi dan bisnis skala global.

"Pemindahan Ibu Kota Negara menyebabkan Jakarta akan memegang peran tunggal sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global," kata Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Sri Haryati dalam seminar terkait tata kelola pemerintahan di Balai Kota Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (27/1).

Menurut dia, penyusunan RPD 2023-2026 tersebut juga sekaligus untuk mendukung kelanjutan program pembangunan di Jakarta setelah masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria berakhir pada Oktober 2022.

Dia menjelaskan RPD 2023-2026 tersebut diharapkan menjawab tantangan dalam mendukung posisi DKI Jakarta setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Yakni sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global yang bersaing dengan kota metropolitan dunia