Jaga Inflasi Sumatera, Pemerintah Percepat Perbaikan Infrastruktur Pertanian

, Jakarta - Keterjangkauan harga barang pokok menjadi aspek penting dalam terjaganya daya beli, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dampak selanjutnya adalah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat di tengah tangangan global.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Wilayah Sumatera (TPIP-TPID) pada Kamis 16 Mei 2024. Pemerintah dan Bank Indonesia melihat pentingnya penguatan sinergi koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan.

“Pengendalian inflasi di Wilayah Sumatera menjadi strategis terutama dalam pengamanan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah adanya bencana alam yang terjadi di sejumlah sentra produksi pangan,” ungkap Ferry Irawan dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (18/5/2024).

Pada Rakor TPIP-TPID Wilayah Sumatera tersebut menyepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk menjaga stabilisasi harga, terutama harga pangan, yakni di antaranya melalui penguatan penyediaan dukungan sarana dan prasarana pertanian di wilayah Sumatera melalui sinergi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan terkait.

Selain itu juga percepatan perbaikan infrastruktur pertanian di Sumatera, terutama di wilayah terdampak bencana banjir dan erupsi, serta penguatan manajemen pola tanam yang didukung kerja sama contract farming antara Bulog/BUMD Pangan/BUMDes dengan kelompok petani.

Lebih lanjut, juga akan dilakukan penguatan orkestrasi kerja sama antardaerah (KAD) untuk memastikan tersedianya pasokan pangan, khususnya di daerah nett consument, serta peningkatan dukungan fiskal dan non fiskal untuk penguatan sarana dan prasarana pertanian untuk ketahanan pangan di daerah di tengah masih tingginya risiko gejolak harga pangan.

“Pemerintah saat ini telah mendukung perluasan akses pembiayaan untuk peningkatan kapasitas produksi petani, di antaranya melalui skema KUR sektor pertanian dan kredit usaha alsintan (KUA),” ujar Deputi Ferry.

2 dari 3 halaman

Stimulus Kelas Menengah

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera, Kamis (16/5/2024). (Dok Kemenko Perekonomian)

Di samping itu, selain memastikan keterjangkauan harga, upaya menjaga daya beli juga dilakukan dengan mendorong konsumsi kelas menengah, dan hal ini akan menjadi kebijakan yang berkesinambungan. Kebijakan itu tidak hanya fokus kepada masyarakat kelas bawah, namun juga memastikan masyarakat kelas menengah memiliki insentif untuk tetap meningkatkan konsumsi meskipun sedang terjadi ketidakpastian ekonomi.

Sejumlah stimulus yang diberikan untuk kelas menengah yakni PPN DTP sektor properti untuk rumah komersial, rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah masyarakat miskin. Ditambah lagi, PPN DTP sektor kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Rakor TPIP-TPID di Wilayah Sumatera beriringan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilaksanakan sehari setelahnya yakni Jumat 17 Mei 2024, di Kelompok Tani Amara Pekanbaru. Pada GNPIP tersebut dilakukan penguatan komitmen penyaluran pembiayaan sektor pertanian, penyerahan bibit, sarana produksi pertanian kepada kelompok tani, penyelenggaraan pasar murah, dan pelepasan mobil pasar murah keliling.

3 dari 3 halaman

Sinergi Pusat-Daerah

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa agenda GNPIP ke depan akan terus dilaksanakan bersamaan dengan Rakor TPIP-TPID.

“Dengan rangkaian acara seperti ini diharapkan dapat lebih memperkuat sinergi pusat-daerah dan menghasilkan solusi konkret untuk pengendalian inflasi di daerah, yang pada akhirnya akan dapat menjaga daya beli masyarakat,” tutur Deputi Gubernur Destry.

Turut hadir dalam agenda tersebut antara lain yaitu Pj. Gubernur Provinsi Riau, Pejabat Pimpinan Bank Indonesia, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Direktur Keuangan Bulog, perwakilan Kementerian Pertanian, Forkopimda Provinsi Riau, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Sumatera, dan perwakilan TPID se-Sumatera.