Kapan BLT Mitigasi Pangan Rp 600 Ribu Cair? Ini Bocorannya

, Jakarta Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan informasi terbaru soal program Bantuan Langsung Tunai, atau BLT mitigasi risiko pangan.

Airlangga pun menjamin kesiapan anggaran untuk mencairkan BLT mitigasi risiko pangan senilai Rp 600 ribu tersebut. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan postur anggaran untuk penyalurannya.

"BLT mitigasi risiko pangan, kita sedang melihat seluruh postur daripada APBN. Anggarannya pasti ada," ujar Menko Airlangga di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Ia pun menyebut proses persiapan bansos itu tidak menemui kendal. Namun, Airlangga meminta masyarakat bersabar menunggu tanggal pencairannya.

"Sebetulnya enggak ada kendala. (Dicairkan kapan?) Nanti kita lihat, tunggu saja," imbuh dia.

BLT Mitigasir Rsiko Pangan

Sebelumnya, Menko Airlangga sempat memastikan BLT mitigasi risiko pangan senilai Rp 600 ribu akan disalurkan pada semester I-2024.

"Tahun 2024 terdapat BLT mitigasi risiko pangan yang ditargetkan terealisasi di semester I 2024 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBN di pasal 20," kata Airlangga saat menyampaikan laporannya ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang sengketa Pilpres, beberapa waktu lalu.

Untuk mengoptimalkan manfaat daripada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran, sambung Airlangga, bansos biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran.

"Sebagai contoh bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per 3 bulan 1 tahun 4 kali penyaluran, kemudian kartu sembako penyaluran per 2 bulan satu tahun 6 kali, penyaluran BLT BBM sekaligus untuk 4 bulan seperti di kami sampaikan," urainya.

2 dari 4 halaman

Syarat Penerima Bantuan BLT Mitigasi Risiko

Airlangga Hartarto Salurkan BLT El Nino — "Bantuan pangan ini diberikan karena pengaruh El nino. Jadi, Pemerintah memiliki dua program yitu BLT dalam bentuk uang yang diterima bulan Desember Rp 400 ribu," kata Airlangga. (merdeka.com/Arie Basuki)

Untuk diketahui, bantuan BLT mitigasi risiko pangan akan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Diketahui ada sekitar 18,8 juta keluarga di seluruh Indonesia yang menjadi sasaran untuk program tersebut.

Penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per keluarga dan diberikan secara bertahap selama tiga bulan. Pada penyaluran pertama bantuan tersebut sekitar Rp200.000 per bulan.

Pemerintah sempat menargetkan penyaluran BLT tersebut pada Februari 2024 lalu, namun tanggalnya belum ditetapkan karena bansos pangan termasuk BLT El Nino masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga, ada kemungkinan untuk BLT mitigasi risiko pangan mundur.

Adapun BLT mitigasi risiko pangan berbeda dengan BLT El Nino. Namun, karena harga pangan masih mengalami kenaikan diperlukan intervensi dari pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat.

3 dari 4 halaman

MK Tanya Terkait BLT Mitigasi Risiko Pangan, Sri Mulyani Akui Belum Eksekusi

Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024). (Foto: /Tira Santia)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan hingga kini belum disalurkan.

Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani saat memenuhi panggilan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024, di gedung MK, Jumat (5/4/2024).

Pernyataan bendahara negara ini menjawab pertanyaan dari Hakim MK Suhartoyo yang bertanya terkait apakah anggaran Kemensos akan bertambah lantaran adanya BLT tersebut.

Menkeu menjawab, Kementerian Keuangan memang akan menambah anggaran Kementerian Sosial untuk BLT Mitigasi risiko pangan. Kendati begitu, Sri Mulyani mengakui program bantuan itu belum dieksekusi, lantaran Kemenkeu membutuhkan dokumen pengajuan anggaran dari Kemensos.

"Akan ditambahkan anggarannya namun tadi Bu Mensos menyatakan belum memulai," ujar Sri Mulyani menjawab pertanyaan Hakim MK.

"Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut jadi belum ada pelaksanaanya," ujarnya.

Sebagai informasi, BLT Mitigasi Risiko Pangan berbeda dengan BLT El-Nino. Namun, karena harga pangan masih mengalami kenaikan diperlukan intervensi dari Pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat.

Targetnya bantuan BLT Mitigasi akan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Diketahui ada sekitar 18,8 juta keluarga di seluruh Indonesia yang menjadi sasaran untuk program tersebut.

Penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per keluarga dan diberikan secara bertahap selama tiga bulan yaitu pada Januari hingga Maret 2024. Pada penyaluran pertama bantuan tersebut sekitar Rp 200.000 per bulan.

4 dari 4 halaman

4 Menteri Penuhi Panggilan MK

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beserta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri ke kanan) saat menyampaikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). (/Angga Yuniar)

Empat menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang sengketa Pilpres, pada Jumat (5/4/2024). Mereka akan diminta bersaksi terkait tugas dan fungsinya yang digadang-gadang mempengaruhi hasil dari Pilpres.

Empat menteri tersebut di antaranya Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.

Berdasarkan pantauan , Menteri Sosial Tri Rismaharini tiba lebih dulu dibanding menteri lainnya, yakni pukul 7.24 WIB menggunakan baju batik. Kemudian disusul oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tiba pukul 7.27 WIB, ia menggunakan setelan rapi jas warna biru dongker.

Selanjutnya, menteri ketiga yang tiba di MK adalah Menkeu Sri Mulyani menggunakan baju hitam bercorak merah pukul 7.29 WIB. Kemudian, Menko PMK Muhadjir Effendy hadir pada pukul 7.49 WIB menggunakan setelan jas lengkap.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, empat menteri dari kabinetnya sudah izin dan akan hadir memenuhi panggilan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden memastikan, tidak ada arahan khusus yang diberikan. Hanya saja, kepala negara meminta mereka untuk menjelaskan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam menjalan tugasnya sebagai menteri di bidan terkait.