Targetkan Stop Impor BBM dan LPG 2030, Indonesia Punya Banyak PR

, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) telah menetapkan target untuk tidak lagi melakukan impor BBM dan LPG pada 2030 mendatang. Namun, Indonesia masih punya banyak PR untuk bisa merealisasikan target yang tertuang dalam Grand Strategy Energi Nasional tersebut.

Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen Dewan Energi Nasional, Yunus Saefulhak, anggaran pemerintah telah tergerus hingga Rp 117 triliun untuk melakukan subsidi LPG 3 kg pads tahun ini. Sehingga, produksi LPG domestik dan peningkatan pembangunan jaringan gas (jargas) perlu dilakukan.

Namun, Yunus menilai itu merupakan misi yang tak mudah. Sebagai contoh, ia melihat realisasi sambungan jaringan gas yang saat ini masih jauh dari target 2,5 juta sambungan jargas rumah tangga di 2024.

"Jargas ini baru sekitar 800 ribu, belum ada 1 juta rumah tangga. Masih jauh sekali, ini sudah dekat sekali, dan berat sekali untuk bisa mencapai itu," ujar Yunus di Energy Transition Conference & Exhibition 2023 di Menara Bidakara, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Impor LPG

Sementara untuk bisa mencapai misi stop impor LPG 2030, pemerintah disebutnya perlu mendongkrak sambungan jargas rumah tangga hingga empat kali lipat dari target 2024.

"Dengan cara bagaimana upayanya, tambahan jargas, jaringan gas kotanya menjadi diharapkan 10 juta rumah tangga. Kemudian mendorong pemanfaatan kompor listrik. Sehingga demand daripada listrik yang oversupply daripada PLN bisa terserap," ungkapnya.

"Kemudian juga memproduksi rich gas, meningkatkan produksi LPG dan seterusnya, kemudian mengembangkan DME. Menurut saya ini kiat-kiat menghentikan impor LPG," kata Yunus.

2 dari 3 halaman

Saran

LPG 3 Kg — PT Pertamina Patra Niaga menginformasikan, total konsumen yang berhak melakukan pembelian tabung gas bersubsidi LPG 3 kg sekitar 6,7 juta orang. (/Angga Yuniar)

Selain LPG, Grand Strategy Energi Nasional juga ingin Indonesia bisa menghentikan impor BBM per 2030 mendatang. Yunus lantas memaparkan sejumlah kiat untuk bisa mencapai misi itu.

Mulai dari memperkuat produksi BBM jenis gasoline dan diesel dalam negeri, bahan bakar dari biomassa (biofuel), hingga kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

"Tentunya ada caranya, dengan cara meningkatkan produksi gasoline, produksi diesel, biofuel, kemudian meningkatkan juga KBLBB. Jadi ada condition apabila ingin 2030 itu bisa berhenti impor BBM, maka syaratnya harus demikian," tuturnya.

"Upaya percepatannya meningkatkan kapasitas kilang, mendorong penggunaan kendaraan non BBM, mendorong penggunaan KBLBB 2 juta mobil, juga mengoptimalkan biofuel," pungkas Yunus.

3 dari 3 halaman

Prabowo: Kita Tidak Akan Impor BBM Lagi

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar keterangan pers usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin, 10 Juli 2023. (Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meyakini, Indonesia semakin dekat untuk menjadi bangsa berdikari atau berdiri di bawah kaki sendiri. Sebab, dalam waktu dekat Indonesia tidak akan melakukan impor bahan bakar minyak (BBM) karena sudah mampu menghasilkan sendiri.

“Kita tidak akan impor BBM lagi karena kita mampu menghasilkan (sendiri), kita mampu menghasilkan solar dari tanaman dan ini sudah kita buktikan di situ ada mantan menteri pertanian,” kata Prabowo saat menghadiri puncak HUT ke-45 FKPPI di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Prabowo menyebut, BBM yang dihasilkan tergolong jenis energi baru yang terbarukan (EBT). Artinya, tidak ada karbon emisi sehingga tak membuat polusi udara.

“Kita akan punya BBM terbarukan dan tidak ada karbon emisi dan tidak akan membuat polusi, ini nanti akan menghidupkan rakyat di seluruh Indonesia,” ucap Menteri Pertahanan ini optimistis.

Namun demikian, lanjut Prabowo, upaya untuk mewujudkan hal itu tidak akan pernah berhasil kecuali anak bangsa bisa bersatu demi kepentingan negara.

“Kuncinya adalah pemimpin-pemimpin kita, elit-elit kita semuanya harus rukun harus bersatu harus mengutamakan kepentingan besar kepentingan nasional dan tidak hanya kepentingan kelompok dan pribadi,” ucap Prabowo.