, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono atau sering disebut Pak Bas akan memvalidasi data orang yang tak memiliki rumah. Valisasi data ini untuk mencari data riil backlog kepemilikan rumah. Setidaknya, ada dua poin penting yang mendapat perhatian dalam pendataan ini.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, validasi data menyorot dari sisi kepemilikan dan sisi keterhunian. Menurutnya, dua variabel ini penting untuk memastikan data yang dikumpulkan telah sesuai.
Baca Juga
Diketahui, mengacu pada data Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, jumlah backlog perumahan mencapai 12,7 juta orang.
Advertisement
"Data akurat itu penting, itu penting tahu benar sakitnya. Berapa benar yang tidak layak huni, berapa yang backlog ini. Apakah kita bicara backlog ini kepemilikan yang harus kita highlight atau kaitan dengan penghunian," ujarnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Iwan mencoba melihat dari sudut pandang keterhunian. Menurutnya, saat ini banyak generasi milenial yang memiliki hunian. Pada konteks hunian ini, ketika seseorang menyewa tempat huni, bisa dianggap telah memilki hunian.
"Di era sekarang, banyak generasi-generasi milenial kalau hasil survei terbatas yang kami lakukan di PUPR, banyak yang mungkin tidak terlalu fokus kepada kepemilikan, sewa apartemen yaudah," ujarnya.
Selanjutnya, Iwan menyoroti, untuk memenuhi kekurangan 12,7 juta orang yang belum punya rumah, perlu lahan yang luas. Mengingat lagi, setiap tahunnya diprediksi ada 700-800 ribu keluarga baru.
"jadi backlog itu kalau dipenuhi, coba saudara-saudara bayangkan, 12,7 (juta) ditambah atau berkembang, itu mau dibangun di mana? tanah di bumi Indonesia ini saya rasa (kalau) pembangunan semua, sawah tutup. Saya kira ini jangan sampai keliru nanti menafsirkan," kata dia.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Perlu Kebijakan Lanjutan
Kemudian, Iwan menegaskan perlu kebijakan lanjutan sebagai solusi dari kendala tadi. Misalnya, pemenuhan hunian vertikal agar kuantitasnya lebih banyak di satu lahan yang terbatas.
"Apakah scope pembanguna landed tapi ktia arahkan semua ke hunian vertikal kalau memang itu yang harus dijawab 12,7 (juta) itu," kata dia.
"Makanya akurasi data itu jadi penting dan seberapa urgent kepemilikan itu. Apakah kepemilikan yang jadi kata kunci," imbuh Iwan.
Advertisement
Ragukan Data Backlog
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal memvalidasi lagi data orang yang tak punya rumah atau backlog perumahan. Menyusul, adanya keraguan atas validitas data tersebut.
Diketahui, menurut data Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, data backlog perumahan mencapai 12,7 juta orang. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan pihaknya akan memvalidasi lagi data tersebut agar didapatkan data yang komprehensif dan sesuai.
"Tadi kita bicara backlog dari sisi orang yang butuh rumah, itu data saya masih meragukan, yang kedua kan housing stock, kan banyak itu hunian-hunian yang apartemen," ujar dia di Kementerian PUPR, Jumat (25/8/2023).
"Kita bicara orang yang gak memiliki rumah tapi ada hunian sudah jadi, tapi gak ada yang memiliki, kan jadi kita akan matching-kan data itu," sambungnya.
Menurut Iwan, data kepemilikan rumah itu relatif. Artinya, tak bisa berdasar pada satu sudut pandang saja. Maka, dia ingin melakukan pencocokan data dengan pos-pos data yang lainnya.
"Karena kaitan dengan kepemilikan ini sangat relaitf dengan sampai kemudain, tadi yang saya ceritakan, (contohnya) saya anak tunggal jadi saya tinggal di rumah orang tua saya kemudian saya di counting (dihitung), misalnya saya sudah di luar tanggung jawab orang tua misalnya umur 20, lalu dihitung sebaga orang yang membutuhkan rumah, masuk data backlog gitu. padahal saya pewaris tunggal. itu rumah orang tua saya, itu rumah saya," bebernya.
Langkah awal yang akan dilakukannya adalan mencocokan misalnya dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Dia juga ingin memastikan kalau data tersebut sesuai.
"Kalau 12,7 (juta orang), saya pengen tau itu by name by address-nya di mana itu kepemilikiannya," tegas Iwan.
Lebih Sedikit
Lebih lanjut, Iwan belum bisa memastikan setelah validasi data tersebut dilakukan, jumlah backlog perumahan akan berkurang. Hanya saja, dia meyakini kalau angkanya tidak sebesar menurut survei Susenas Tahun 2021 itu.
"Saya gak tau turun apa enggak, tapi kemungkinannya harusnya gak sebesar itu. Kalau sebesar itu banyak, keliatan. Tapi apakah (berdasarkan) isu kepemilikan itu yang kita angkat atau bukan," kata dia.
Iwan juga belum bisa memastikan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan validasi data tadi. Namun, dia menegaskan pihaknya sudah mulai melakukan konsolidasi data dengan lembaga terkait lainnya.
"Nah itu saya juga belum tau berapa lama, tapi kita secepatnya sedang konsolidasi, yang penting harus buka datanya dulu, metodologi datanya seperti apa, kemudian akurasi datanya bagaimana," pungkas Iwan.
Terkini Lainnya
Perusahaan Properti Kemenkeu Minta Modal Negara Rp 1,2 Triliun, Buat Apa?
PMN Non Tunai Setara Rp 1,9 Triliun Mandek, Hutama Karya Kembali Minta Restu DPR
Kerancuan Permen KLHK Bikin Pelaku Bisnis Properti Frustasi, Ini Alasannya
Perlu Kebijakan Lanjutan
Ragukan Data Backlog
Lebih Sedikit
Kementerian PUPR
Basuki Hadimuljono
Properti
backlog
Backlog perumahan
Backlog Rumah
perumahan
Pak Bas
Rekomendasi
PMN Non Tunai Setara Rp 1,9 Triliun Mandek, Hutama Karya Kembali Minta Restu DPR
Kerancuan Permen KLHK Bikin Pelaku Bisnis Properti Frustasi, Ini Alasannya
Kecepatan Internet Indonesia Masih di Peringkat 126 Dunia, Anak BUMD Ini Ikut Turun Tangan
Banyak Orang Ingin Tinggal di Tangerang, Mau Bukti?
Pengamat Prediksi Properti Bangkit di Era Pemerintahan Baru Prabowo - Gibran
Bangun Bisnis Properti di Australia, Iwan Sunito Garap Hunian-Hotel Mewah Senilai Rp 5,5 Triliun
Pinhome Luncurkan Indeks Tren Harga Sewa dan Jual Properti, Bisa Jadi Patokan Beli Rumah
Agung Podomoro Bidik Pekerja Milenial, Rilis Hunian Rp 700 Jutaan
Pengembang Ini Tawarkan Klaster Rumah Premium di Cisauk, Harga Mulai Rp 2 Miliar
Euro 2024
Spanyol Vs Jerman: Der Panzer Manfaatkan Status Tuan Rumah
Timnas Spanyol Percaya Diri Jelang Duel Perempat Final Euro
Prediksi Euro 2024 Spanyol vs Jerman: Duel Kelas Berat di Stuttgart
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Copa America 2024
Hasil Copa America 2024: Argentina Susah Payah Tundukkan Ekuador Lewat Adu Penalti
Hasil Copa America 2024: Lionel Messi Gagal Cetak Gol, Argentina Lolos ke Semifinal Lewat Adu Penalti Singkirkan Ekuador
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Saksikan Live Streaming Copa America 2024 Argentina vs Ekuador, Baru Dimulai
Link Live Streaming Copa America 2024 Argentina vs Ekuador di Vidio
Jadwal Siaran Langsung Argentina vs Ekuador di Perempat Final Copa America 2024 di Vidio
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
PKB Tegaskan Tidak Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar 2024
Demokrat Rekomendasikan Dukungan ke 3 Paslon Ini untuk Pilkada Papua Barat, Babel, dan Jambi
Coklit Pilkada 2024 Sudah Sasar 16,6 Juta Pemilih di Jatim, Target Tuntas di Hari ke-20
Kata Sekjen PKS soal Kaesang Disodorkan Jokowi untuk Maju di Pilkada Jakarta 2024
Survei Warna Research Center: Tingkat Elektabilitas Hendy Siswanto dan Faida Tinggi Jelang Pilkada Jember 2024
Respons Jokowi soal Kabar Kaesang Maju Pilkada Jakarta 2024, Benarkah Sodorkan ke Parpol?
TOPIK POPULER
Live Streaming
Skandal Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari Berujung Dipecat
INFO LOWONGAN KERJA
Sederet Lowongan Kerja Terbaru buat Lulusan SMA/SMK, Simak Posisi dan Persyaratannya
Lowongan Kerja Pegadaian Lulusan D3 dan S1, Simak Syaratnya
10 Provinsi dengan Jumlah Lowongan Kerja Terbanyak
Populer
Cerita Unik Atlet Pencak Silat Banting Stir jadi AO PNM Mekaar
Ketua KPU Belikan Tiket PP Jakarta-Belanda Rp 100 Juta ke Wanita Korban Asusila, Ini Faktanya
Garuda Indonesia-Singapore Airlines Mau Gandengan Berbagi Untung di 3 Rute Penerbangan
Jokowi Naikkan Gaji Kepala Ombudsman di Daerah Jadi Rp 18,5 Juta, Simak Rinciannya
Menko Airlangga: Ekonomi Hijau Dapat Stabilkan Pertumbuhan Ekonomi 6,2% hingga 2045
Asumsi Ekonomi Makro 2025 Disetujui, Ketua Banggar: PR bagi Pemerintahan Prabowo
Populasi Menurun jadi Risiko Hambatan Kinerja Ekonomi China
Gaji Ketua KPU Ternyata Lebih Besar dari Presiden, Simak Faktanya
Rupiah Tertekan di Tengah Penantian Cadangan Devisa Indonesia
5 Provinsi dengan UMP 2024 Terendah se-Indonesia, Mayoritas Ada di Pulau Jawa
Ketua KPU
Infografis DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Tindak Asusila
Top 3 News: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Beri Fasilitas Korban Asusila Apartemen di Jaksel dan Uang Perbulan
Skandal Asusila eks-Ketua KPU, Apakah Dosa Zina Bisa Diampuni Allah? Buya Yahya Bilang Begini
HEADLINE: Skandal Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Dipecat DKPP, Berujung Proses Pidana?
7 Respons Berbagai Pihak Mulai Parpol, KPU, hingga Jokowi Usai DKPP RI Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Berita Terkini
11 Cara Mengolah Daging Sapi Kurban yang Benar, Marinasi dengan Rempah
Shalawat Nariyah dan Keutamaannya, Simak Juga Tata Cara dan Waktu Pelaksanaan
Terbang dari Abu Dhabi, Maskapai Etihad Airways Mendarat Perdana di Bali
Surat Terbuka Angger Dimas untuk PN Jakarta Timur, Minta Sidang Kasus Kematian Dante Digelar Terbuka
Top 3 Tekno: 33 Juta Nomor Ponsel Pengguna Authy Dicuri Hacker Jadi Sorotan
Kisah Siasat Syaikh Abdul Qadir al-Jilani Hadapi Kelompok Takfiri yang Suka Picu Konflik
600 Ribu Ton Sampah Hanyut ke Sungai Berujung di Laut, 4 Juta Ton Dibakar Cemari Udara
Top 3: Zodiak yang Menyendiri Saat Sedang Kesal
Pencairan KJP Plus Dipercepat, Saat Ini Masuk Tahap Verifikasi Akhir
Telan Biaya Rp 3,33 Triliun, Investasi di Proyek Jalan Trans Papua Dijamin Kemenkeu
6 Potret Desain Bangunan Sekolah di Luar Ekspektasi, Bikin Murid Baru Terkesan
Simak Jadwal Cum Dividen Hari Ini Jumat 5 Juli 2024
Pantau Tinggi Badan Anak di Sekolah, Dokter: Penting untuk Deteksi dan Intervensi Masalah Psikososial