Laporan Keuangan Pemerintah Raih 7 Kali WTP, Sri Mulyani: Ini Bukan Prestasi

, Jakarta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) usai di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lewat akun media sosialnya.

“Alhamdulillah... Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 telah selesai melalui proses audit dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari @bpkriofficial,” kata Sri Mulyani dikutip dari akun instagramnya, @smindrawati, Jakarta Jumat (30/6).

Sebagai informasi, opini WTP merupakan pencapaian opini audit terbaik dalam laporan keuangan. Pada tahun 2004-2008 LKPP mendapat predikat opini tidak memberikan pendapat (TMP). Kemudian LKPP tahun 2009-2005, BPK memberikan opini Wajar Dengan pengecualian (WDP).

Barulah di tahun 2016-2022 LKPP pemerintah berpredikat WTP. Sri Mulyani menyebut predikat WTP ini menjadi yang ke-7 kalinya diterima pemerintah sejak tahun 2016.

Dia menegaskan, predikat WTP ini bukanlah sebuah prestasi melainkan kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan setiap rupiah milik negara kepada publik.

“Namun, sesuai dengan pesan Presiden @jokowi pagi ini, WTP bukanlah prestasi. WTP ini adalah sebuah kewajiban dalam penggunaan APBN #Uangkita dengan penuh tanggung jawab..!,” kata dia.

2 dari 3 halaman

Bukti Pemerintah Efektif

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara The New SINSW dan agenda diskusi: Let's Talk about INSW, Jumat (9/6/2023). Sri Mulyani menyebutkan Logistics Performances Index (LPI) Indonesia tahun 2023 anjlok.(Tira/)

Sri Mulyani menambahkan, Opini WTP pada LKPP 2022 menunjukkan pemerintah terbukti efektif dan optimal dalam merespon berbagai dampak pandemi Covid-19 dan risiko ketidakpastian global.

“Opini WTP atas LKPP 2020-2022 bukti komitmen Pemerintah tetap konsisten dalam mengelola APBN secara transparan dan akuntabel di masa pandemi,” katanya.

Predikat WTP bukanlah tujuan akhir pemerintah. Terpenting uang APBN harus dikelola untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi. Setiap rupiah harus menghasilkan output dan outcome yang berkualitas dan tepat sasaran.

3 dari 3 halaman

Pesan Jokowi

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Percepatan Peta Jalan Penerapan Industri 4.0 — Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas percepatan peta jalan penerapan industri 4.0 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Jokowi meminta percepatan peta jalan penerapan industri 4.0 guna mendongkrak investasi dan ekspor. (/Angga Yuniar)

Hal ini sejalan dengan pesan dari Presiden Jokowi yakni setiap Rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. “Untuk itu kita harus terus meningkatkan kualitas belanja -ini dibawa sejak perencanaan belanja hingga proses evaluasi yang terus berkelanjutan,” katanya.

Dia pun mengajak semua pihak untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Agar tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat tercapai.

“Saya ucapkan terima kasih kepada @bpkriofficial yang terus memberikan masukan, dukungan, dan turut menjaga APBN #UangKita bersama. Mari terus jaga dan tingkatkan pengelolaannya, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia!!,” pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com