Angka Pengangguran Terbuka Masih Menghimpit Dampak Industri Padat Modal

, Jakarta - Salah satu tantangan terbesar yang dihadapkan Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi di acara Job Fair Tahun 2023, bertempat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/6/2023).

"Karakteristik pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perubahan. Industri kita lebih padat modal daripada padat karya, akibatnya angka pengangguran terbuka dan kemiskinan masih menghimpit sebagian penduduk," ucap Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis.

Anwar menyebut, pelaksanaan job fair merupakan suatu upaya yang sangat bermanfaat dan berkontribusi terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta bagi perusahaan agar memperoleh kandidat yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditawarkan.

"Melalui job fair ini, diharapkan akan banyak pencari kerja yang memperoleh pekerjaannya, serta pemberi kerja yang memperoleh pekerjanya,"katanya.

Sebagai informasi, untuk mendapatkan informasi terkait ketenagakerjaan, seperti pelatihan, lowongan pekerjaan, serta pemagangan, Kemnaker telah menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi SIAPKerja pada laman https://kemnaker.go.id.

Selain itu, untuk aplikasi job fair, tersedia pula layanan melalui domain https://jobfair.kemnaker.go.id yang dapat dimanfaatkan secara online maupun offline, agar data pengunjung, peserta atau perusahaan, dan pencari kerja dapat terdokumentasi dan terlapor dengan baik dan mudah.

2 dari 3 halaman

5 Jurus Pemerintah Turunkan Ketimpangan dan Pengangguran di 2024

Target Penurunan Angka Kemiskinan di Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menargetkan angka kemiskinan Indonesia dapat ditekan turun ke level 6,5 persen sampai 7,5 persen pada 2024. (/Angga Yuniar)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan lima kebijakan pemerintah dalam menurunan ketimpangan dan pengangguran untuk tahun 2024.

"Kebijakan pemerintah dalam menurunkan ketimpangan pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut," kata Suharso Monoarfa, dikutip dari instagram pribadinya @suharsomonoarfa, Selasa (6/6/2023).

Pertama, mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal, serta mendorong inklusi keuangan. Kedua, memberikan pendampingan dan pelatihan keahlian.

Ketiga, meningkatkan investasi yang mendorong penciptan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Keempat, mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan. Kelima, memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

"Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan angka rasio gini pada tahun 2024 di kisaran 0,374 hingga 0,377," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Tantangan

Selain mengungkap strategi kebijakan, Suharso juga menjelaskan sejumlah tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, belum meratanya akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, perumahan/permukiman.

Kedua, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin melalui penguatan UMKM dan pelatihan vokasi.

Ketiga, belum optimalnya redistribusi pajak yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya juga menyampaikan kebijakan pemerintah dalam menurunkan pengangguran sebagai berikut," katanya.

Pertama, memulihkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dilakukan antara lain melalui upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM.

Kedua, mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif melalui reformasi sistem perlindungan sosial, mewujudkan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.