Menko Airlangga Target Perundingan IEU-CEPA Beres di 2023

, Jakarta Kuatnya perekonomian nasional merupakan hasil dari penerapan bauran kebijakan oleh Pemerintah yang tidak lepas dari upaya penguatan hubungan ekonomi yang dijalin Indonesia dengan negara lain.

Misalnya dengan Uni Eropa yang merupakan salah satu pasar utama Indonesia di dunia, kedua pihak kerap duduk bersama mengatasi berbagai permasalahan perdagangan dan mendorong kesepakatan Indonesia – European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara diskusi publik dan peluncuran EuroChamp Position Papers 2023, Kamis (6/4/2023) kemarin, menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian negosiasi IEU-CEPA secara substansial harus dilakukan. Hal ini penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang besar antara Indonesia dan Uni Eropa.

“Selama pertemuan Presiden Joko Widodo di Uni Eropa, kita telah menargetkan penyelesaian perundingan IEU-CEPA pada tahun ini,” kata Menko Airlangga.

Upaya lainnya yang dilakukan Indonesia untuk terus menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain sekaligus mempromosikan daya saing Indonesia adalah keikutsertaan Indonesia dalam pameran internasional Hannover Messe di Jerman. Menko Airlangga mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir Indonesia telah dua kali menjadi partner country dalam Hannover Messe.

“Ini adalah komitmen Indonesia untuk terus hadir dalam pasar Uni Eropa,” ujar Menko Airlangga.

Selain membahas tentang komitmen Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara-negara mitra dagang, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan terkait strategi yang dilakukan Pemerintah agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh berkualitas. Pemerintah menerapkan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, responsif, dan akomodatif serta mendorong konsumsi dan investasi.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri didorong oleh pertumbuhan positif pada konsumsi, aktifitas manufaktur, rantai pasok, investasi dan ekspor.

2 dari 4 halaman

Dorong Investasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara diskusi publik dan peluncuran EuroChamp Position Papers 2023, Kamis (6/4/2023) kemarin, menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian negosiasi IEU-CEPA secara substansial harus dilakukan. Hal ini penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang besar antara Indonesia dan Uni Eropa. (Dok. ekon.go.id)

Pemerintah terus mendorong investasi di Indonesia melalui reformasi struktural dan sejumlah kebijakan lainnya antara lain pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK dibentuk untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bernilai ekonomi tinggi.

“Investment community menjadi prioritas Pemerintah karena investasi menciptakan lapangan kerja dan lapangan kerja dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia,” tegas Menko Airlangga.

Kemudian terkait EuroChamp Position Papers 2023, Menko Airlangga menyambut baik empat rekomendasi EuroCham yakni global value chain, support the existing investor, regulatory certainty and consistency, supporting investmen on inovation and sustainability.

“Saya kira (rekomendasi) itu sejalan dengan program Pemerintah,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Perdagangan, Duta Besar Uni Eropa untuk Republik Indonesia dan Brunei Darussalam, Chairman of EuroCham and President of HSBC, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian.

3 dari 4 halaman

Rendah, Menko Airlangga Sebut Kini Panen Padi 1 Hektar Hanya Hasilkan 5 Ton

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyampaikan langsung ucapan terima kasihnya kepada seluruh mantan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran. (Istimewa)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rendahnya capaian produktivitas dari hasil panen padi per hektar sawah di tahun 2023 ini. Pada 2023, satu hektar sawah hanya menghasilkan 5 ton.

Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa 2023 di Purwakarta, Rabu (5/4).

Hadir juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dalam acara tersebut.

"Untuk pertanian sawah misalnya 10 juta hektar itu sekarang perhitungnya hanya 5 ton per hektar," ujar Menko Airlangga dalam acara GNPIP Jawa 2023 yang disiarkan di YouTube Bank Indonesia, Rabu (5/4/2023).

Maka dari itu, dengan adanya modernisasi termasuk smart irigasi dan smart farming, Airlangga yakin capaian hasil panen bisa lebih dari 5 ton per hektar.

Namun dia juga mengakui bahwa rendahnya hasil panen disebabkan adanya cuaca buruk, juga hujan yang berkepanjang.

"Saat sekarang ini terganggu oleh climate change, hujan berkepanjangan, dan tahun depan kita harus berhati hati karena kekeringan akan lebih panjang atau el nino. Tentu ini menjadi tantangan khusus untuk pangan," bebernya.

"Oleh karena itu penting adanya kerja sama antar daerah, termasuk wilayah Jawa Barat," pungkasnya. "Sehingga produksi petani terutama bisa besar hingga 31 juta ton," imbuh Airlangga.

4 dari 4 halaman

Airlangga Hartarto: Jabar Pusat Pertanian, Tapi Realisasi KUR Hanya 7,3 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa 2023 di Purwakarta, Rabu (5/4/2023). (Photo dok. Youtube Bank Indonesia)

Dalam kesempatan itu, Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian di Jawa Barat masih sangat kecil.

Hal itu disampaikannya kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

"Jadi Kang Uu, Jawa Barat terlalu rendah, pusat pertanian tapi KUR pertaniannya hanya Rp. 7,3 triliun, jadi harus digenjot lagi ini, Pak Hergun di Jawa Barat, karena sudah masuk koalisi juga jadi kita bagi rata saja," ujar Airlangga.

Airlangga merinci, realisasi KUR pertanian sektor pertanian di tahun 2022 lalu mencapai Rp 117,13 triliun.

"Di mana (penyaluran) yang tertinggi salah satunya di Jawa Timur sebesar Rp. 24 triliun, Jawa Tengah Rp. 17 triliun, dan Jawa Barat Rp 7,32 triliun," paparnya.