Biodiesel B35 Siap Meluncur Februari 2023

, Jakarta Transisi energi yang tengah dilakukan Indonesia menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Dalam perhelatan Presidensi G20 tahun lalu, Pemerintah juga telah menghasilkan sejumlah kerja sama pembiayaan dan investasi di sektor energi.

Hal ini terlihat dari kerja sama Partnership for Global Infrastructure and Investment, Asia Zero Emission Community (AZEC), Just Energy Transition Partnership (JETP), dan Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact.

Pertamina Klaim Bisa Produksi Biodiesel B100, Tapi Harganya Belum Murah
Biodiesel B40 Uji Coba ke Mesin Traktor, Hasilnya 6 Bulan Lagi
Seorang Kapolsek Diduga Jadi Calo Bintara, Biodiesel Akan Diuji Coba pada Kereta Api

“Transisi energi menjadi upaya sekaligus komitmen Pemerintah untuk mengantisipasi krisis energi ke depan, dan Pemerintah telah meningkatkan bauran sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen di tahun 2025, hingga 31 persen di tahun 2030,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dari Kantor Kemenko Perekonomian dikutip Selasa (24/1/2023).

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan di sektor energi, salah satunya biodiesel B35 yang akan diimplementasikan di bulan Februari nanti.

Hingga pertengahan tahun 2022, tercatat kapasitas pembangkit listrik EBT telah mencapai 2.576 megawatt, atau meningkat sekitar 5 persen per tahunnya dalam lima tahun terakhir. Upaya tersebut masih perlu diakselerasi bersamaan dengan upaya lain dalam transisi energi, seperti transisi PLTU menjadi PLT non-fosil.

Banyaknya danau dan laut di Indonesia juga menjadi keuntungan Indonesia dalam transisi energi berbasis hydro karena cost pembebasan lahan di danau dan laut jauh lebih murah daripada membebaskan lahan di daratan.

“Transisi kita yang paling immediate itu adalah penguatan teknologi,” tegas Menko Airlangga.

Presiden Jokowi menyebut implementasi mandatori biodiesel 30% (B30) dapat menghemat devisa negara hingga Rp 63 triliun karena berkurangnya impor minyak.

2 dari 4 halaman

Kemandirian Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan di sektor energi, salah satunya biodiesel B35 yang akan diimplementasikan di bulan Februari nanti. (sumber: ekon.go.id)

Dalam sesi tanya jawab, Menko Airlangga menyampaikan bahwa kemandirian Indonesia di sektor energi bergantung pada ketergantungan energi di sektor otomotif yakni BBM.

“Nah, selama BBM bisa kita konversikan sebagian melalui biodiesel, dan yang lain kombinasi dengan electric vehicle, nah tentu tujuan untuk kemandirian energi ini bisa dicapai,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa tantangan yang ada dalam upaya transisi energi adalah tantangan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Momentum Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun ini juga perlu dimanfaatkan untuk bersama-sama mendorong peluang-peluang dalam sektor energi untuk penguatan ekonomi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif, serta berkelanjutan.

“Renewable energy ini akan berhasil kalau kita kerjakan secara gotong royong,” pungkas Menko Airlangga.

3 dari 4 halaman

Bahan Bakar Nabati B35 Mulai Digunakan 1 Februari 2023

Uji Coba Penggunaan Bahan Bakar B30 — Sampel biodiesel B0, B20, B30, dan B100 dipamerkan saat uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengmplementasikan penggunaan bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan sebesar 35 persen (B35) mulai 1 Februari 2023.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan, penggunaan biodisesel ini akan dilakukan bertahan sejak Januari ini. untuk periode Januari 2023, persentase pencampuran bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel ke dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebesar 30 persen atau B30.

"Pencampuran BBN jenis biodiesel dengan persentase sebesar 35 persen (B35) ke dalam BBM jenis minyak solar mulai berlaku pada 1 Februari 2023," ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (6/1/2023).

Kebijakan dalam rangka peningkatan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 295.K/EK.01/MEM.E/2022 tentang Penahapan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Kemudian, Keputusan Menteri ESDM Nomor 205.K/EK.05/DJE/2022 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Periode Januari sampai Desember 2023.

Keputusan implementasi program B35 diambil dengan berbagai pertimbangan, di antaranya ketersediaan pasokan bahan baku terutama crude palm oil, kapasitas produksi badan usaha bahan bakar nabati dan standar spesifikasi yang diharus dipenuhi.

4 dari 4 halaman

Proyeksi

Pemerintah Bakal Cabut Izin Usaha Bila Tak Campur 15% BBN — Kementerian ESDM juga akan terus mengawasi proses pencampuran biodiesel sebesar 15 persen.

Kementerian ESDM memproyeksikan program B35 akan ada peningkatan kebutuhan B100 sebanyak 1,9 juta kiloliter (KL) atau setara dengan pengurangan solar sebesar volume yang sama.

Pada 2023, alokasi biodiesel sebanyak 13,14 juta kiloliter atau meningkat sekitar 19 persen dibandingkan alokasi tahun lalu yang hanya sebesar 11,02 juta kiloliter.

Kementerian ESDM menyatakan bahwa peningkatan pencampuran biodiesel menjadi B35 telah melalui serangkaian uji, baik yang dilakukan di laboratorium, maupun melalui pelaksanaan uji jalan.

Kegiatan uji jalan itu menggunakan B40 telah berlangsung sejak Juli 2022 hingga akhir Desember 2022, yang mana secara umum memberikan gambaran performa yang baik.

Selain itu, implementasi B35 juga sudah mempertimbangkan kesiapan badan usaha bahan bakar nabati dan badan usaha bahan bakar minyak, baik dari aspek kesiapan pasokan, distribusi, termasuk infrastruktur penunjang.