2 Cara Sri Mulyani agar Warga Indonesia Tak Masuk Jurang Kemiskinan

2 Cara Sri Mulyani agar Warga Indonesia Tak Masuk Jurang Kemiskinan - Bisnis

, Jakarta - Pemerintah tengah melakukan berbagai cara agar dampak dari virus Corona atau Covid-19 tidak terlalu luas terhadap perekonomian masyarakat. Program Kartu Prakerja hingga Program Padat Karya melalui Dana Desa menjadi 2 contoh upaya tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, beberapa langkah tesebut merupakan solusi jangka pendek dengan harapan mampu menekan jumlah angka kemiskinan. Sebab adanya pandemi ini dalam skenario beratnya jumlah angka kemiskinan akan diperkirakan terus bertambah.

"Jadi jangka pendek seperti disampaikan oleh berbagai menteri instruksi Bapak Presiden pertama Kartu Prakerja," kata dia dalam video conference di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Komitmen pemerintah dalam program Kartu Prakerja ini juga terlihat dari anggaran yang dinaikkan dari sebelumnya hanya Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Dimana program ini juga bisa menampung sebanyak 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK.

"Ini belum termasuk BPJS Ketenagakerjaan yang masih memiliki juga uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk memberikan benefit kepada para masyarakat yang terkena PHK. Jadi dalam hal ini safety net-nya untuk para pekerja ada di situ," jelas Sri Mulyani.

Bendahara Negara ini menambahkan, alokasi Dana Desa serta sebagian dana dari Kementerian lembaga akan difokuskan untuk proyek-proyek Padat Karya.

Dia mencontohkan misalnya untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan peningkatan alokasinya anggarannya untuk di sektor perumahan.

"Ada sekitar untuk sektor perumahan kita sudah naikan fasilitas pertama kemudian untuk realokasi anggaran dalam hal ini dalam menciptakan beberapa proyek padat karya di 1.000 lokasi. Ini dilakukan oleh Menteri PUPR," jelas dia.

"Artinya tadi dalam jangka pendek dana desa juga kemaren selain untuk bansos juga untuk padat karya," sambung Sri Mulyani.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Upaya Jangka Menengah Pemerintah

DPR dan Menteri Keuangan Bahas RUU Prioritas 2020 — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat konsultasi dengan DPR di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12). Rapat membahas program Omnibus Law dan RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020 terkait keuangan dan perkembangan makro fiskal dan keuangan negara. (/Johan Tallo)

Sementara itu, dalam jangka menengah pemerintah akan tetap fokus bagaimana memperbaiki daya tahan dunia usaha dan meningkatkan daya tarik dari Sisi ekonomi domestik. Tak lupa pemerintah juga fokus penanganan virus Corona semaksimal mungkin.

"Indonesia bisa dianggap suatu negara yang mempunya potensi untuk menarik apa yang disebut investasi atau kapital untuk meningkatkan dunia usaha kita," katanya.

Dia mencontohkan beberapa negara seperti Jepang akan melakukan relokasi perusahaannya dari China keluar. Hal itu memberikan peluang terhadap Indonesia agar negara-negara bisa merelokasi perusahaannya di Tanah Air.

"Jadi kita akan melakukan langkah-langkah untuk membuat kondisi perekonomian kita tetap baik dan bisa menarik investasi atau bisa membuat perusahaan-perusahaan tetap bisa bertahan dalam situasi yang memang sangat berat. Tidak ada yang tidak terkena namun dalam hal ini yang terkena bisa bertahan dalam situasi yang sulit itu yang akan kita terus fokuskan,"

Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan di tengah kondisi ekonomi yang tertekan maka skenario beratnya akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan sebesar 1,1 juta penduduk. Sementara untuk skenario yang lebih berat, tambahan angka kemiskinan akan sebanyak 3,78 juta orang.

"Angka kemiskinan kita bisa naik dengan tambahan 1,1 juta orang atau skenario lebih berat kita akan menghadapi tambahan kemiskinan 3,78 juta orang," ujar dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com