Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping di Malaysia dan Australia

, Jakarta - Terhitung sejak 9 Februari 2019, Malaysia tidak lagi mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor produk baja Hot Rolled Coil (HRC) asal Indonesia. Hal ini salah satunya merupakan hasil dari inisiatif yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel (Persero).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan,‎ penghentian BMAD ini merupakan hasil dari tinjauan administrasi Ministry of International Trade and Industry Malaysia (MITI) yang dimulai pada 14 Agustus 2018 lalu.

“BMAD ini berlaku selama lima tahun yaitu dari Februari 2015-Februari 2020. Namun, pada perkembangannya industri dalam negeri Malaysia selaku pemohon BMAD mengalami masalah internal, sehingga menghentikan secara keseluruhan produksi HRC. Praktis sejak 2016 Malaysia tidak lagi mampu memasok HRC ke pasar domestik,” ujar dia di Jakarta, Rabu (13/2/2019).‎

‎Oke mengapresiasi inisiatif perusahaan baja Krakatau Steel yang telah mengajukan peninjauan atas pengenaan BMAD HRC asal Indonesia.

“Berhentinya operasional industri dalam negeri Malaysia yang memproduksi subyek BMAD menjadi dasar kuat mengajukan peninjauan kembali pengenaan BMAD,” kata dia.‎

Selain itu, dia juga mengapresiasi pemerintah Malaysia yang telah menunjukkan sikap responsif dalam penyelenggaraan peninjauan.

“Malaysia telah mematuhi peraturan perundang-undangan mereka sendiri. Penghentian operasional perusahaan baja Malaysia Megasteel telah merubah kondisi pasar domestik dan BMAD menjadi tidak relevan lagi karena tidak ada industri dalam negeri Malaysia yang memerlukan perlindungan,” lanjut dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Seandainya Indonesia memiliki tiga komponen ini, harga mobil bisa ditekan. "Kita baru punya karet. Sementara baja dan plastik masih impor," jelas Joko Mantan Direktur Pemasaran TAM

2 dari 3 halaman

Ganggu Kinerja Ekspor

Pemerintah Batasi Baja Impor Masuk RI Mulai 20 Januari 2019 — Pekerja membangun konstruksi bangunan bertingkat di Jakarta, Jumat (18/1). Pemerintah akan membatasi baja impor yang masuk ke Indonesia mulai 20 Januari 2019. (/Immanuel Antonius)

Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag, Pradnyawati mengatakan, pengenaan BMAD oleh Malaysia atas produk HRC Indonesia telah mengganggu kinerja ekspor HRC Indonesia ke Malaysia.

Sebelum pengenaan, pada 2014 ekspor HRC ke Malaysia sempat membukukan nilai sebesar USD 30 juta. Namun, ekspor tersebut turun menjadi USD 8,6 juta pada tahun pertama pengenaan. Bahkan, selama tiga kuartal pertama 2018 ekspor tersebut turun hingga sebesar USD 92 ribu.

"Diharapkan hal ini dapat memperbaiki kinerja ekspor Indonesia dan kondisi industri baja Indonesia itu sendiri,” ungkap dia. ‎

3 dari 3 halaman

Australia

Selain Malaysia, pemerintah Australia juga akhirnya tidak melanjutkan proses peninjauan kembali pengenaan BMAD sebesar 8,6-19 persen atas impor produk baja Hot Rolled Plate (HRP) asal Indonesia yang berlaku sejak 19 Desember 2013.

Sesuai dengan ketentuan Anti Dumping Agreement, pengenaan tindakan anti dumping hanya boleh berlaku paling lama lima tahun kecuali diperpanjang. Untuk itu, pengenaan BMAD tersebut telah berakhir pada 19 Desember 2018.‎

"Kami telah menelusuri situs resmi Otoritas Australia dan tidak menemukan langkah lebih jauh dari otoritas untuk memperpanjang BMAD setelah 19 Desember 2017 atau tepat setahun sebelum BMAD berakhir, sehingga sesuai ketentuan Anti Dumping Agreement, pengenaan BMAD tersebut berakhir pada 19 Desember 2018,” terang Pradnyawati.

Ekspor HRP ke Australia pada 2012 sebelum pengenaan BMAD tercatat sebesar USD 32 juta. Nilai ekspor tersebut terus turun hingga mencapai USD 1,2 juta pada periode Januari-September 2018.

“Diharapkan kedua penghentian BMAD oleh Malaysia dan Australia dapat dimanfaatkan para eksportir baja nasional untuk memulihkan kinerja ekspor yang terdampak akibat adanya BMAD selama beberapa tahun terakhir,” tandas Pradnyawati.