Dirjen Dukcapil Bantah Servernya Kebobolan Data Registrasi Nomor HP Indonesia

, Jakarta - Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh, membantah kebobolan data registrasi nomor HP Indonesia.

Dalam pesan singkat yang diterima Tekno , Zudan mengatakan timnya telah mengecek mengenai sampel data yang diduga bocor.

"Tim kami tadi cek structure datanya, itu bukan structure data Dukcapil," kata Zudan, Kamis (1/9/2022).

Zudan pun justru meminta untuk menanyakan masalah dugaan kebocoran data 1,3 miliar nomor HP Indonesia ini ke Kementerian Kominfo atau operator seluler.

Sementara itu, pakar keamanan siber Pratama Persadha menyebut dalam kasus dugaan kebocoran data registrasi kartu SIM, jalan terbaik untuk mengetahui asal data adalah dengan investigasi digital forensic.

"Jalan terbaik ya harus dilakukan audit dan investigasi digital forensic untuk memastikan kebocoran data ini dari mana, karena tidak mungkin kalau tidak ada yang punya (data)," kata Pratama.

Pratama juga menyebut, kebocoran data 1,3 miliar nomor HP Indonesia itu valid. Pasalnya, dirinya sudah mengecek langsung ke beberapa nomor dalam sampel yang diberikan oleh penjaja data di forum breached.to.

Pratama pun membandingkan data tersebut ke aplikasi pengenal nomor telepon, seperti GetContact dan TrueCaller dan hasilnya sesuai.

Pemerintah mewajibkan pengguna ponsel untuk melakukan registrasi nomor kartu SIM dengan memasukkan NIK KTP dan nomor Kartu Keluarga.

2 dari 3 halaman

Kominfo juga Bantah

[Bintang] Cara Registrasi Kartu Indosat, Telkomsel, XL, Smartfren dan Tri — Sebelum terlambat, buruan daftarkan sim prabayar kamu. Begini cara registrasi kartu Indosat, Telkomsel, XL, Smartfren dan Tri. (Foto: The Guardian Nigeria)

Sebelumnya, sebanyak 1,3 miliar nomor HP Indonesia beserta data registrasi kartu SIM prabayar diduga telah bocor dan dijual di forum online breached.to.

Menurut si penjaja data dengan username Bjorka, data tersebut berasal dari server milik Kementerian Kominfo.

Atas tudingan ini, Kementerian Kominfo pun buka suara melalui siaran pers yang dipublikasikan.

Kominfo menyebut pihaknya telah melakukan penelusuran internal. Di mana hasil penelusuran adalah Kementerian Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar.

"Berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo," kata pihak Kominfo.

Meski begitu, Kementerian Kominfo kini tengah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber data dan hal lain yang terkait dugaan kebocoran data tersebut.

3 dari 3 halaman

Data Bocor Dibanderol Rp 743 Juta

Kebocoran data pribadi warga Indonesia kembali terjadi, dan sudah mulai menyebar di internet.

Adapun kali ini data yang bocor tersebut diduga berasal dari registrasi kartu SIM prabayar sejumlah operator seluler di Tanah Air.

Berdasarkan tangkapan layar milik akun Bjorka di forum breached.to yang dibagikan oleh akun Twitter @SRifqi, data yang didapat berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Dijelaskan data berukuran 87GB ini berisikan NIK, nomor ponsel, operator seluler yang dipakai, dan tanggal registrasi.

Diketahui, pemerintah memang menerapkan peraturan dimana pengguna ponsel dengan kharus mendaftarkan nomor HP mereka dilengkapi dengan KTP dan KK.

Bagi pihak yang tertarik untuk membeli data tersebut, Bjorka menjual 1,3 miliar data registrasi SIM Prabayar tersebut seharga USD 50.000 atau setara Rp 743 juta.

Sebagai contoh atau sampel untuk membuktikan kebenarannya, sang penjual membagikan gratis 2 juta sampel data registrasi miliknya tersebut.

"Datanya cukup dapat dipercaya dan menurut pengecekan secara random nomornya valid," kata pakar keamanan siber Alfons Tanujaya saat dihubungi tim , Kamis (1/9/2022).

Hingga berita ini diterbitkan, kami sudah mengontak pihak Kominfo untuk meminta konfirmasi terkait dugaan bocornya data registrasi SIM Prabayar itu.

(Tin/Ysl)