Melalui SWF, Bank Syariah Indonesia Siap Rights Issue

Melalui SWF, Bank Syariah Indonesia Siap Rights Issue - Saham

, Jakarta - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) siap membuka peluang bagi investor baru melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) atau dana abadi bernama Indonesia Investment Authority (INA).

Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan modal sehingga bisnis yang akan dijalankan dapat berkembang dan beroperasi dengan lebih baik.

"Kami ingin melakukan rights issue dan jika ada match of interest kami akan sangat terbuka untuk bekerjasama dengan investor, seperti yang ingin mengambil block seed di Bank Syariah Indonesianantinya," kata Kartika dalam acara Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2/2021).

Selain itu, Ia menyebut, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan mengelola proyek terkait infrastruktur dalam dua tahun ke depan, seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan.

Tak hanya itu, LPI juga ikut serta dalam program terkait transformasi perekonomian, seperti pembentukan holding rumah sakit, hingga merger bank seperti Bank Syariah Indonesia.

"Bank juga membutuhkan peningkatan modal yang signifikan dalam jangka menengah. Kami akan sangat terbuka untuk bekerja sama dengan investor," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Tiga Bank Syariah milik negara digabung menjadi Bank Syariah Indonesia Tbk. Hari Senin (1/2) Presiden Joko Widowo meresmikannya di Istana Negara.

2 dari 2 halaman

Bank Syariah Indonesia Bisa Layani KPR Subsidi Tahun Ini

FOTO: Pelayanan Bank Syariah Indonesia Usai Diresmikan Jokowi — Pekerja beraktivitas di kantor cabang Bank Syariah Indonesia, Jakarta Selasa (2/2/2021). Pada 27 Januari 2021, BSI telah mendapatkan persetujuan dari OJK ditandai dengan keluarnya Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2021. (/Johan Tallo)

Sebelumnya, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR mengungkapkan Bank Syariah Indonesia sudah bisa melakukan proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini.

"Saat ini BSI sudah bisa melakukan proses KPR FLPP, namun untuk penagihan dana FLPP baru bisa dilaksanakan setelah adanya kesepahaman bersama antara BSI dengan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR dan perjanjian kerjasama (PKS) antara BSI dengan PPDPP," ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin seperti dikutip dari Antara, Selasa, 2 Februari 2021.

Menurut Arief, sebelum dilaksanakan pra merger, BRI Syariah dan BNI Syariah sudah menjadi bank pelaksana penyalur dana FLPP, sehingga dengan penggabungan bank syariah ini maka jumlah bank pelaksana yang tadi sebanyak 38 bank akan berkurang 1 bank.

Penggabungan Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah (BRIS) dan BNI Syariah (BNIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) per 1 Februari 2021 ini berdampak kepada bank pelaksana penyalur dana FLPP tahun 2021. BSI Ke depan sudah memastikan diri untuk menyalurkan dana FLPP pada tahun 2021.

"Namun saat ini jumlah bank penyalur dana FLPP masih 38 bank sampai dilaksanakannya kesepahaman bersama antara Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR dengan Bank Syariah Indonesia dan diikuti adanya perjanjian kerjasama (PKS) antara PPDPP dengan BSI yang rencananya akan berlangsung pada Februari ini," katanya.

BSI memiliki target product champion yang salah satunya adalah FLPP. Dari 200 cabang yang dimiliki oleh BSI, maka 3 kantor cabang BSI akan dijadikan pilot project penyaluran dana FLPP yaitu ex Bank BRI Syariah cabang BSD, ex Bank BNI Syariah cabang Kebon Jeruk dan ex BSM cabang Hasanuddin dengan menggunakan entitas BSI.

“Saat ini fokus kami adalah pada timeline pelaksanaan penyaluran dana FLPP tahun 2021, melakukan rekonsiliasi atas penyaluran 3 bank pra merger dan mempersiapkan sistem teknologi informasi host to host untuk bank BSI,” kata Arief.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo berharap PT Bank Syariah Indonesia Tbk gesit dalam menangkap peluang setelah resmi diluncurkan.

Presiden Jokowi mengatakan Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger tiga bank syariah BUMN harus mampu menciptakan tren baru dan bukan hanya mengikuti tren yang sudah ada.