Kemampuan Deteksi Covid-19 di Malang dengan Tes PCR Belum Ideal

Kemampuan Deteksi Covid-19 di Malang dengan Tes PCR Belum Ideal - Regional

, Malang - Memperbanyak dan mempercepat tes usap dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) jadi salah satu kunci percepatan penanganan Covid-19. Sayangnya, pelaksanaan deteksi dini Covid-19 di Malang kota dengan metode itu belum ideal.

Pelaksanaan tes PCR pasien Covid-19 di Malang kota kapasitasnya masih rendah dan lambat. Ini salah satu persoalan penanganan Covid di kota ini. Fakta itu disampaikan Satgas Covid-19 Kota Malang berdasarkan data tiga rumah sakit rujukan yang bisa menggelar tes PCR.

Di RS Lavallete per hari menerima 150–160 sampel spesimen dengan 80–100 hasil tes. RS Akademik Universitas Brawijaya Malang (RSAUB) per hari menerima 200 sample dengan 100 hasil tes per hari. Keduanya khusus melayani pasien warga Kota Malang.

"Satu lagi RS Saiful Anwar, bilangnya banyak yang dites. Saya tak tahu data persisnya. Rumah sakit ini juga melayani pasien dari luar daerah karena rujukan provinsi," ujar juru bicara Satgas Covid-19 Kota Malang, Husnul Muarif, Kamis, 17 September 2020.

Persoalannya, hasil tes laboratorium baru bisa diketahui antara 2–4 hari. Lamanya waktu yang dibutuhkan itu jadi persoalan tersendiri. Salah satu dampaknya, pelacakan terhadap kontak pasien juga tidak bisa cepat.

"Itu cukup lama. Idealnya begitu sampel masuk hari ini ya besok sudah selesai, sudah tahu hasilnya," ujar Husnul.

Wali Kota Malang Sutiaji tak memungkiri ada beberapa persoalan tentang tes PCR. Tidak hanya soal kapasitas maupun kecepatan, tapi juga koordinasi dan komunikasi dengan rumah sakit terhadap pasien yang memilih tes PCR mandiri.

Menurutnya, tes PCR diprioritaskan terhadap pasien dengan gejala terinfeksi Covid-19 di Malang kota. Itu sesuai revisi ke-5 pedoman dan pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan. Sedangkan, orang tanpa gejala bila sudah 15 hari dihitung sembuh sendiri.

"OTG tak perlu dites swab, tapi saat dia swab mandiri ternyata positif. Kemampuan tes PCR yang paling susah dikontrol itu ya yang mandiri," ujar Sutiaji.

Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Malang kota sampai dengan Kamis, 17 September 2020 ini ada 1.717 kasus dengan 164 di antaranya meninggal dunia, 1.162 pasien sembuh, dan 391 pasien masih dirawat. Serta masih ada 2.206 suspect Covid-19.

Simak video pilihan berikut ini:

Tim Gabungan Polri, TNI dan Satpol PP di Kota Malang bakal menghukum warga yang melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Bagi mereka yang kedapatan yang memakai masker akan didenda Rp 100 ribu atau kurungan 3 bulan penjara.

2 dari 2 halaman

Tambahan Mesin Tes

Pemeriksaan Sampel Tes PCR Covid-19 di Labkesda DKI Jakarta — Tim medis melakukan pengujian sampel dengan metode PCR di laboratorium pemeriksaan Covid-19 di Labkesda DKI Jakarta, Selasa (4/8/2020). Labkesda DKI yang berjejaring dengan 47 lab se-Jakarta dalam sehari mampu menguji hampir 10.000 spesimen Covid-19 dengan metode PCR. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Beruntungnya, Kota Malang pada Agustus lalu mendapat bantuan mesin tes PCR dari sebuah perusahaan. Namun, alat masih baru bisa diaktifkan di RSUD Kota Malang pada Oktober mendatang. Diharapkan, bisa mempercepat penanganan Covid-19 di Malang kota.

"Diharapkan kapasitasnya per hari bisa sampai 150 hasil. Ini akan sangat membantu," ujar Sutiaji.

Direktur RSUD Kota Malang, Umar Usman mengatakan, ada beberapa kendala yang menyebabkan mesin tes belum bisa segera diaktifkan sejak tiba Agustus lalu. Butuh pembenahan ruangan dan penambahan sarana pendukung.

"Standarnya keamanan dan keselamatannya tinggi, butuh mendatangkan alat tambahan sampai reagen dari luar kota," ujar Umar.

Tenaga kesehatan yang bertugas mengoperasionalkan pun sedang ikut pelatihan. Diperkirakan mesin bisa diaktifkan pertengahan Oktober mendatang. Diprediksi tes cepat ini mampu menguji 148 spesimen per hari.

"Anggaran pendukungnya sudah ada, sekarang baru mulai dipersiapkan. Ini bisa membantu mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Malang," ucap Umar.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menyebut alokasi anggaran yang disediakan mendukung alat agar bisa segera diaktifkan adalah sebesar Rp 4,5 miliar dari APBD Kota Malang.

"Anggaran sudah disetujui dewan lewat PAK APBD 2020. Kalau nanti sudah bisa berfungsi, kami ingin alat itu digratiskan bagi warga pemegang KTP Kota Malang," ucap Made.