Respons Anies Soal Dugaan Cawe-Cawe Jokowi Jilid 2 di Pilkada Jakarta 2024

, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan merespons soal dugaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal cawe-cawe lagi di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Anies hanya tersenyum tipis kala mendengar ihwal dugaan cawe-cawe Jokowi tersebut. Selanjutnya, dia tak mau berkomentar lebih lanjut terkait anggapan itu.

"Semua prosesnya masih berjalan, mengalir saja," kata Anies saat ditemui usai menghadiri acara silahturahmi bersama MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).

Lebih lanjut, Anies bilang, saat ini ia lebih mementingkan isu yang berkaitan dengan hajat warga Jakarta, ketimbang isu lainnya.

"Bagi kami isu paling utama adalah tentang kesejahteraan warga Jakarta. Bukan tentang siapa yang akan menjadi pasangan, bukan soal itu, dan itu prosesnya masih panjang, mengalir saja," ucap Anies.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai adanya indikasi Presiden Jokowi akan kembali melakukan cawe-cawe pada kontestasi Pilkada 2024.

2 dari 3 halaman

Merespons Niat Jokowi Distribusikan Bansos Jelang Pilkada

Hal tersebut merespons terkait niatan Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga Desember 2024.

"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang, basa jawane (bahasa Jawanya) cetho welo welo," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (16/5/2024)

"Artinya, cawe-cawe itu gamblang banget, ketok (kelihatan) banget. Gitu lho. Kelihatan sekali, gitu lho ya," sambungnya.

Djarot menegaskan distribusi bansos yang mungkin akan berlanjut hingga Desember termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

3 dari 3 halaman

PDIP Minta KPU dan Bawaslu Turun Tangan

Kongres V PDIP Siap Digelar — Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat memberi keterangan terkait Kongres V PDI Perjuangan tahun 2019 di Jakarta, Kamis (1/8/2019). Kongres dilaksanakan di Bali pada 8 Agustus 2019 dan mengambil tema Solid Bergerak Untuk Indonesia Raya. (/Helmi Fithriansyah)

Oleh karena itu, PDIP meminta indikasi tersebut disorot oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Djarot berharap apa yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2024 yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi tidak terulang kembali pada Pilkada Serentak 2024.

"Kita minta betul penyelenggara pemilu, ini benar-benar mengawasi. Termasuk media, termasuk anak-anak muda. Apalagi tadi bansos akan diperpanjang sampai bulan Desember," tegasnya.