Ganjar soal Jokowi Turun Kampanye: Akan Dicatat dalam Sejarah, Elite Tak Beri Contoh

, Jakarta - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo tidak mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkampanye disaat elektabilitas pasangan Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kurang dari 51%.

Ganjar mengaku menghormati pilihan politik Jokowi untuk turun gunung membantu anaknya.

BACA JUGA: VIDEO: Isu PDIP Dukung Anies di Pilkada Jakarta, Begini Tanggapan Ganjar

"Kalau umpama beliau turun gunung kan statement-nya sudah disampaikan, boleh lho presiden kampanye, saya tidak pernah problem. Itu pilihan politik yang saya hormati," ungkap Ganjar pada acara diskusi di stasiun TV, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (26/1/2024).

Menurut Ganjar, pernyataan Jokowi dapat dinilai sendiri oleh masyarakat dan juga akan menjadi catatan buruk dalam sejarah, karena ada fatsun politik, moral, dan etika yang harus dijaga di dalam demokrasi.

"Akan dicatat dalam sejarah masing-masing, orang berubah karena sesuatu, dan kemudian orang bisa menilai, enggak apa-apa," ujar Ganjar.

Meski demikian, Ganjar menyampaikan, ada tanggung jawab politik dan moral yang harus ditinggalkan untuk dicontoh generasi muda dalam berpolitik dan berdemokrasi dan hal itu harus dimulai dari elit politik

"Apa yang akan kita berikan kepada anak dan cucu terhadap pendidikan politik hari ini. Kalau kemudian elite kita tidak bisa memberikan contoh, tidak mengedukasi maka yang terjadi adalah suka-suka. Kalau sudah suka-suka, yang terjadi hukumnya hanya satu saja, machiavelli. Segala cara akan digunakan," kata Ganjar.

Capres Ganjar Pranowo dipastikan bakal menggunakan hak suaranya dalam Pemilu dan Pilpres 2024 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Hal tersebut diungkap oleh ketua KPU Semarang Henry Casandra.

2 dari 3 halaman

Tanggung Jawab Moral

Ganjar-Mahfud — Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menghadiri debat Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam. (/Faizal Fanani)

Selain itu, Ganjar mengaku bersama Mahfud Md, masih memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi muda. Hal itulah yang mendorong Mahfud MD memutuskan akan mundur dari jabatan Menko Polhukam, untuk menghindari conflict of interest.

"Kita masih punya kok bang, pesan-pesan politik yang kita berikan kepada generasi berikutnya, jangan dilanggar, itu tidak elok, tidak etis, ada moral fatsun, ada regulasinya," ujar Ganjar.

Mantan Gubernur Jateng itu mengingatkan, setiap pejabat publik bertanggung-jawab untuk menjaga netralitas dan tidak menghalalkan segala cara termasuk mengklaim program pemerintah sebagai keberhasilan instansi atau pribadi demi memenangkan Pemilu.

"Ya kan ada klaimnya, ini dari kami, ketika memberikan bantuan. Jangan lupa ya besok ucapin terima kasih ke sana ya, ini dari kami lho, kan kita tau diksinya. Kita tau cara berkomunikasi, kita tau lubang jarum yang kecil itu mau dimasukin dari mana untuk menghalalkan, makanya saya bilang tadi kalau semua sudah bebas-bebasan, maka yang terjadi adalah Machiavelli, aturan hanya sekadar aturan dan pasti orang akan bisa mengangkangi, dan kita akan diketawai oleh rakyat," pungkas Ganjar.

3 dari 3 halaman

Jokowi Sebut Tak Ada Aturan yang Melarang Pejabat Negara Berkampanye

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu di Pemilu 2024.

Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.

“Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” wanti dia.

Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu dibolehkan.