PSI: Sejauh Ini Pak Jokowi Netral, Belum Ada Secara Eksplisit Dukung Prabowo-Gibran

PSI: Sejauh Ini Pak Jokowi Netral, Belum Ada Secara Eksplisit Dukung Prabowo-Gibran - Pemilu

, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengklaim Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejauh ini masih bersikap netral, meskipun dalam aturan diperbolehkan kampanye.

Pasalnya, kata dia, Jokowi belum menyampaikan kepada publik dirinya mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

4 Fakta Terkait Family Office yang Tengah Dikaji Menko Luhut
Potret Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo Kompak Jenguk Prabowo Usai Operasi
66.611 Jemaah Haji Sudah Pulang ke Indonesia, Tugas Baru untuk Luhut dari Jokowi

"So far kan beliau netral. Belum ada (secara) eksplisit bahwa beliau mendukung 02, kan belum ada. Secara eksplisit, beliau mendukung partai anu, kan belum (ada) kan," kata Raja Juli di Stadion Mini Parigi Lama, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (25/1/2024).

Dia menekankan bahwa presiden dan menteri memiliki hak yang sama untuk kampanye dan memberikan dukungannya kepada salah satu capres-cawapres maupun partai politik tertentu, asalkan tak menggunakan fasilitas negara.

Raja Juli sendiri belum mengetahui apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk kampanye atau tidak. Dia mengatakan masyarakat dapat melihatnya dalam dua minggu ke depan, sebelum masa kampanye Pemilu 2024 berakhir.

"Nah, monggo kita tunggu 2 minggu ini (sebelum masa kampanye selesai), apakah Pak Jokowi mempergunakan hak dia sebagai (warga) negara selama batasnya sederhana saja, tidak menggunakan fasilitas negara dan uang negara," jelasnya.

Raja Juli meyakini masyarakat dapat memprediksi Jokowi akan berkampanye untuk pasangan capres-cawapres mana. Terkait kemungkinan berkampanye untuk PSI, dia belum bisa memastikan.

"Kira-kira bisa ditebaklah. Menurut kamu di mana? Ya nanti tunggu Pak Jokowi lah ya. Ya kita lihat lah nanti perkembangan. Masih ada berapa hari kan (masa kampanye)," ujar Raja Juli.

2 dari 4 halaman

Jokowi: Presiden Boleh Kampanye

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pemilu 2024.

Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.

"Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak!," kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sendiri selaku presiden akan berkampanye maka yang dilarang adalah tidak menggunakan fasilitas negara.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," wanti dia.

Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu adalah dibolehkan.

"Masa gini ga boleh? gitu ga boleh ? Berpolitik ga boleh? Boleh! Menteri boleh! Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkas Jokowi.

3 dari 4 halaman

KPU: Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Berkampanye Sesuai Aturan Pemilu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari Pastikan Kesiapan Debat Pertama Capres/Cawapres Pemilu 2024 — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari saat memberikan keterangan terkait persiapan debat capres dan cawapres Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (11/12/2023). (/Angga Yuniar)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menilai tak ada yang salah dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu.

"Di Undang-Undang Pemilu sudah diatur (presiden boleh berkampanye), apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut menyatakan, norma yang berada di Undang-Undang Pemilu,” ujar Hasyim saat ditemuai di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Hasyim menerangkan, dalan Undang-Undang Pemilu, sudah mengatur jenis-jenis pejabat negara yang boleh dan tidak boleh untuk ikut berkampanye.

"Bukan dibenarkan, tapi apa yang disampaikan Pak Presiden itu adalah ketentuan pasal-pasal di Undang-Undang Pemilu, itu undang-undang mengatakan itu," jelas Hasyim.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat sejumlah daftar pejabat negara yang secara jelas dilarang ikut berkontestasi. Dalam daftar tersebut, presiden, menteri dan kepala daerah tidak termasuk. Hal itu termuat dalam sejumlah pasal Pasal 280 ayat (2) dan (3).

Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu berbunyi:

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan:

a. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

c. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

d. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

e. Aparatur sipil negara;

f. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

g. Kepala desa; Perangkat desa;

h. Anggota badan permusyawaratan desa; dan

i. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

j. anggota badan permusyawaratan desa;

k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

Kemudian Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu berbunyi:

Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu.

4 dari 4 halaman

Aturan Presiden dan Menteri soal Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau perbaikan meninjau ruas Jalan Surakarta-Gemolong (Sragen)-Purwodadi di Desa Ngandul, Kabupaten Sragen. (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Lalu bagaimana aturan terhadap presiden dan menteri untuk ikut berkampanye?

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di bagian kedelapan memuat soal beleid Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya. Hal itu tertuang di Pasal 299 yang berbunyi:

Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai, anggota Partai Politik dapat melaksanakan kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:

a. calon presiden dan calon wakil presiden

b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau

c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Walau diperbolehkan, namun mereka yang termasuk dalam Pasal 299 memiliki ketentuan khusus di Pasal 300 yang berbunyi:

“Selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah,”

Kemudian terhadap menteri yang ikut berkampanye, juga memiliki aturan yang harus ditaati dalam Pasal 302. Berikut bunyinya:

Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.Cuti bagi menteri yang melaksanakan kampanye dapat diberikan 1 (sahi) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye.Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Terakhir, bagi mereka pejabat negara yang dibolehkan berkampanye, terdapat aturan yang menjadi pembatasan agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal itu tertuang dalam Pasal 304. Berikut isinya:

Dalam melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi . kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan, prinsip keadilan;

c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan

d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh ApBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).