Pj Gubernur Kaltim Tanggapi Keluhan Warga soal BBM, Ganjar: Semua Diharapkan Punya Sensitivitas Seperti Itu

Pj Gubernur Kaltim Tanggapi Keluhan Warga soal BBM, Ganjar: Semua Diharapkan Punya Sensitivitas Seperti Itu - Pemilu

, Jakarta - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengapresiasi gerak cepat Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik merespon keluhan warga terkait sulitnya mendapat Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Saya appreciate kepada Pak Pj, yang mudah-mudahan apa yang sekarang ini dirasakan oleh masyarakat bisa mendapatkan respons cepat," kata Ganjar di Katedral Samarinda, Rabu (6/12/2023) malam.

Kaltim Bakal Bangun Pabrik Biodiesel Lewat Investasi Tiongkok

Ganjar berharap semua pejabat bisa meniru gaya kepemimpinannya ketika menemukan permasalahan warga maka harus segera dicarikan solusinya.

"Itulah PJ yang hebat. Saya berharap semua punya sesitivitas seperti itu. Sehingga ketika kemudian ada kejadian seperti ini langsung dikerjakan," ucap dia

"Dan kita mesti mengakui saja, tidak ada yang sempurna, tapi ketika kemudian itu menjadi sangat sistematis kondisinya maka segera diambil langkah-langkah, saya apresiasi kepada Pak PJ, hebatlah Pak PJ-nya," sambung dia.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menemui Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati beserta seluruh anggota komite BPH Migas di Jakarta, Senin (4/12). Diungkapkannya, pertemuan itu membahas akar masalah kelangkaan BBM di Kaltim. Dibuktikan dengan beragam keluhan masyarakat dan pemandangan yang sudah biasa, puluhan kendaraan mengular di semua SPBU hanya untuk mengantre BBM.

"Kami tadi sudah bertemu dan diterima langsung oleh ibu Kepala BPH Migas. Kami sudah menjelaskan persoalan fenomena antrian panjang yang bertahun-tahun terjadi hampir di seluruh stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Kaltim," kata Akmal.

Dalam pertemuan itu, lanjutnya, BPH Migas telah menyampaikan data-data pasokan BBM di Kaltim. Meski demikian, Akmal tetap menyampaikan usulan penambahan kuota BBM. Pasalnya, meski dalam catatannya kuota BBM cukup, tetapi ada persoalan dalam distribusi.

"Ternyata faktanya kuota BBM kami itu lebih dari cukup dan sampai dengan hari ini, kuota kami baru terpakai 75%. Artinya ini bukan di kuota, tapi persoalan pada distribusi," ujarnya.

2 dari 3 halaman

Respons Akmal

Dijelaskan dia, ketimpangan distribusi itu lantaran ada jenis BBM subsidi dan nonsubsidi. Masyarakat dinilai lebih memilih kebutuhan jenis BBM yang subsidi, sementara yang non subsidi habis. Untuk itu pihaknya menilai perlu sistem pengawasan dan harus menjadi atensi pihaknya.

"Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada disparitas harga yang sangat tinggi. Kenapa bisa terjadi? Karena lemahnya sistem pengawasan," ujarnya.

Akmal juga mengapresiasi dan berterima kasih pada jajaran BPH Migas setelah berdiskusi terkait persoalan BBM di Kaltim.

"Kami ucapkan banyak terima kasih, karena ini menyangkut kebutuhan hajat hidup masyarakat di Kaltim," katanya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga mengatakan berangkat dari pengalaman, maka Pemerintah Provinsi Kaltim bersama-sama BPH Migas dan Komite sepakat untuk membuat tim satuan tugas (satgas) bersama.

3 dari 3 halaman

Masalahnya Terletak pada Pengawasan

Kembali Akmal menegaskan masalahnya adalah bukan persoalan kuota, tetapi soal pengawasan terhadap distribusi yang tidak tepat sasaran.

Kedepan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPH Migas serta Pemerintah Provinsi Kaltim akan membuat tim bersama untuk mengawasi distribusi agar tidak salah sasaran.

"Kami akan memperkuat pengawasan bahkan tadi saya juga menawarkan akan melibatkan KPK untuk supporting, sehingga nanti sistem pengawasan kita akan lebih efektif di lapangan, juga melibatkan Kemendagri. Jadi inilah persoalan yang terjadi, ini pula (pengawasan) yang nanti kita lakukan ke depan," ujar Akmal Malik.

Dalam pertemuan tersebut, ikut mendampingi Tenaga Ahli Bidang Komunikasi dan Media Munadhir Mubarok dan Tenaga Ahli Pj Gubernur Emeralda Ayu Kusuma. Jajaran OPD Pemprov Kaltim Kepala Dinas staf Ditjen Otda Kemendagri, Komite BPH Migas dan perwakilan dari Pertamina Patra Niaga Balikpapan.