Usai Hadiri Sidang MK, Airlangga Menghadap Jokowi di Istana

, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, usai menghadiri sidang sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Airlangga mengaku menemui Jokowi dalam rangka menghadiri rapat terkait pagu indikatif untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Selain Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga hadir dalam rapat tersebut.

"Tadi kan ada rapat. Tadi mengenai pagu indikatif," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Airlangga tak menjawab saat ditanya apakah dirinya telah melapor kepada Jokowi terkait hal yang disampaikannya di sidang MK. Menurut dia, Jokowi akan menyaksikan pemaparan para menterinya di sidang MK melalui Youtube.

"Iya tidak langsung. Yang penting kita melaporkan sudah hadir," ujar Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut sidang MK berjalan dengan lancar dan tak ada kendala sama sekali. Airlangga merasa penjelasannya soal bantuan sosial (bansos) di sidang MK sudah sangat jelas.

"Kan tadi udah jelas. Statement-nya sudah jelas," ucap Airlangga.

Sebelumnya, Empat menteri Presiden Jokowi memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang sengketa pilpres 2024, pada Jumat (5/4/2024). Mereka diminta bersaksi terkait tugas dan fungsinya yang digadang-gadang mempengaruhi hasil dari pilpres 2024.

Empat menteri tersebut yakni, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Presiden Joko Widodo gencar membagikan bansos saat masa kampanye tengah berlangsung. Bansos yang dibagikan Presiden dikritisi berbagai pihak, karena dipolitisasi untuk salah satu pasangan calon. Benarkah bagi-bagi bansos dipolitisasi Jokowi? Berikut ...

2 dari 3 halaman

Airlangga Sebut Pemerintah Gelontorkan Bansos karena Dampak El Nino

Jokowi membagikan bansos BLT BBM di Maluku — Presiden Jokowi membagikan bansos BLT BBM di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. (Foto: Sekretariat Presiden)

Menko Airlangga mengatakan bukan hanya Indonesia saja yang menggelontorkan bantuan sosial (bansos) karena dampak dari El Nino.

Menurut Airlangga, sejak Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino. Di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan yang tentunya sangat mengganggu dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin.

"Oleh karena itu, beberapa negara melakukan bantuan sosial (bansos)," kata Airlangga saat menyampaikan laporannya ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang sengketa pilpres 2024 di gedung MK, Jumat (5/4/2024).

Adapun deretan negara yang memberikan bantuan sosial di antaranya, Singapura memberikan bantuan berupa paket dukungan biaya hidup sebesar 800 dolar Singapura per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup, yang disalurkan periode September-Desember 2023.

Kemudian, India memberikan bantuan pangan berupa gandum atau beras, yang disalurkan kepada 800 juta orang. Anggaran yang digelontorkan untuk bantuan ini sebesar Rp2.200 triliun. Penyaluran antara bulan September sampai dengan November tahun lalu.

Tak hanya bantuan pangan, India juga memberikan bantuan subsidi pupuk yang berlangsung hingga tahun 2024 dengan anggaran Rp25,5 miliar.

Selanjutnya, Malaysia juga memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4% penduduk dengan anggaran setara dengan Rp25 triliun selama periode Januari sampai Desember 2023 dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September.

Lalu, Filipina juga memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani untuk membantu mereka mengatasi El Nino dan biaya produksi yang naik. Bantuan ini mencapai Rp3,47 triliun pada September 2023.

Sementara itu, Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga dan bantuan paket inflasi senilai USD 17 juta dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem dengan nilai setara Rp835 triliun.

"Nah, bantuan sosial di Indonesia misalnya bantuan pangan itu diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9% dari penduduk, ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6%, Singapura 41,7 persen dan India 55,6 persen dan Amerika 12,1%," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Hakim MK Soroti Urgensi Jokowi Bagi-bagi Bansos di Masa Kampanye Pemilu 2024

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama masa kampanye pemilu 2024.

Saldi menunjukkan peta berisi kunjungan Presiden Jokowi paling sering dilakukan ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dibandingkan daerah lain.

Pertanyaan Saldi disampaikan dalam Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang menghadirkan 4 menteri Kabinet Indonesia Maju di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

"Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih ke Jateng lebih banyak kunjungannya dibandingkan daerah lain?" kata Saldi Isra.

Saldi Isra juga meminta para pembantu presiden itu untuk mengklarifikasi list perjalanan Jokowi dan pertimbangan untuk mengunjungi daerah tertentu saat pembagian bansos.

Hakim Saldi Isra juga menanyakan alokasi untuk bansos yang dibawa Presiden Jokowi dan dibagikan saat kunjungan, dan berasal dari pos Kementerian/Lembaga (K/L) apa.

Selain itu, Saldi Isra juga menanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Apakah ada yang memperingatkan dalam rapat kabinet terkait pembahasan program bansos dan pembagiannya saat masa pemilu 2024.

"Tadi, Pak Menko PMK dan Menko Perekonomian katakan sering dilakukan pertemuan. Pertanyaan saya, adakah warning dari yang melakukan pertemuan ini mengenai sensitivitas pemilu jangan sampai agenda bansos yang ditetapkan di APBN ditafsirkan sebagai agenda politik?" tutur Hakim MK Saldi Isra.