Pemerintah Usul Masa Kampanye Pilkada Hanya 30 Hari, Ini Respons PDIP DKI

Pemerintah Usul Masa Kampanye Pilkada Hanya 30 Hari, Ini Respons PDIP DKI - News

, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta merespons soal wacana masa kampanye untuk Pilkada 2024 selama 30 hari. Sekretaris DPD PDIP Jakarta Gembong Warsono mengatakan, masa waktu itu tak menjadi masalah asal digunakan secara maksimal untuk beradu gagasan.

"Yang paling penting 30 hari itu kita manfaatkan semaksimal mungkin bagi bakal calon yang maju di DKI itu untuk adu gagasan," kata Gembong ketika dihubungi, Kamis (21/9).

Gembong juga menambahkan, kandidat yang bakal maju di DKI-pun ia duga tak ada yang merupakan petahana. Maka dari itu, ia menilai wacana ini dapat menjaga Jakarta tetap kondusif.

"Menurut saya justru itu bisa menjaga kondusif Jakarta ke depan. Iya kalau di Jakarta ini enggak ada petahana," tambah Gembong.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar masa kampanye Pilkada 2024 hanya berlangsung selama 30 hari.

Hal ini diungkapkan Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Belum ada kata sepakat baik dari pemerintah, DPR, serta penyelanggara Pemilu, KPU kembali melempar opsi pilihan waktu. Demi mengikuti keinginan pemerintah 15 Mei 2024 yang masih mendapatkan pro dan kontra, KPU mengutak-atik waktu Pilkada yang awalnya...

2 dari 2 halaman

Antisipasi Adanya Irisan Tahapan Pilkada

Mendagri Serahkan DIM Pembetukan Provinsi Baru di Papua — Mendagri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2022). Rapat juga membahas Pengantar/Pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 3 RUU Pembentukan Provinsi tersebut. (/Angga Yuniar)

Tito berujar, pengurangan masa kampanye dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya irisan tahapan Pilkada 2024 dengan Pemilu 2024 yang mungkin berlangsung dua putaran.

Kemudian, hal itu juga bertujuan agar dapat mengurangi durasi tensi politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan.

Reporter: Lydia Francisca

Sumber: Merdeka.com