Singgung Larangan Bangun Tempat Ibadah, Jokowi: Sesusah Itukah Orang Beribadah?

Singgung Larangan Bangun Tempat Ibadah, Jokowi: Sesusah Itukah Orang Beribadah? - News

, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merasa heran masih adanya kasus soal larangan membangun tempat ibadah. Jokowi mengaku sedih apabila mendengar masalah soal kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Rakornas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Sentul Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). Dalam acara ini hadir, para kepala daerah, pimpinan DPRD, kejaksaan, kepolisian, hingga TNI.

"Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih itu kalau kita mendengar," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/1/2023).

Dia mencontohkan adanya kesepatakan tidak mengizinkan membangun tempat ibadah di dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Padahal, kata Jokowi, konstitusi menjamin soal kebebasan beragama dan beribadah.

"Ada rapat, FKUB misalnya ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati lho konstitusi kita menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati lho, kita semua harus tahu masalah ini," jelasnya.

"Konstitusi kita itu memberikan kebebesan beragama dan beribadah meskipun hanya 1,2,3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini," sambung Jokowi.

Masjid tempat ibadah Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sintang, Kalbar dirusak massa pada Jumat (03/9) lalu. Menkopolhukam Mahfud MD meminta Kapolda dan Gubernur Kalbar selesaikan masalah tersebut secara hukum.

2 dari 2 halaman

Semua Agama Punya Hak Sama dalam Beribadah

Dia menegaskan bahwa semua agama memiliki hak yang sama dalam beragama dan beribadah. Jokowi pun meminta aparat penegak hukum memahami bahwa konstitusi mengatur hal tersebut.

"Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Sekali lagi dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini, Kejari, Kejati," tutur dia.

"Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konsitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan," imbuh Jokowi.