Jokowi ke Pimpinan Daerah: Jaga Situasi Kondusif Agar Masyarakat Tak Jadi Korban Politik

Jokowi ke Pimpinan Daerah: Jaga Situasi Kondusif Agar Masyarakat Tak Jadi Korban Politik - News

, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepala daerah hingga pimpinan TNI-Polri di daerah menjaga situasi menjelang Pemilu 2024, agar tetap kondusif. Dia tak ingin masyarakat menjadi korban politik identitas.

BACA JUGA: VIDEO: Isu Cawe-cawe, Bobby Sebut Jokowi Hanya Bantu Doa di Pilgub Sumut

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Rakornas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Sentul Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). Dalam acara ini hadir, para kepala daerah, pimpinan DPRD, kejaksaan, kepolisian, hingga TNI.

"Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/1/2023).

Dia juga mengingatkan TNI-Polri untuk tidak berpolitik praktis. Jokowi meminta TNI-Polri mencegah dan memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Perlu saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan pas kejadian baru kita pontang panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini," jelasnya.

Selain itu, kata dia, pimpinan di daerah haeus memiliki sensitifitas terhadap kejadian yang ada di lapangan. Jokowi meminta pimpinan di daerah rutin turun ke lapangan untuk meredakan kejadian di daerahnya.

"Betul-betul harus memiliki tahun ini sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensifitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa politik identitas, politik SARA, dan hoaks menjadi salah satu faktor kerawanan dalam Pemilu serta Pilkada. Dia pun memimta Bawaslu menindak tegas peserta Pemilu yang bermain-main dengan isu ini.

"Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati. Kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," jelas Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.

2 dari 2 halaman

MInta KPU-Bawaslu Buat Aturan yang Jelas

Jokowi saat menghadiri Rakornas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Sentul Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). Dalam acara ini hadir, para kepala daerah, pimpinan DPRD, kejaksaan, kepolisian, hingga TNI.

Dia pun mendukung rencana Bawaslu soal pengawasan dan polisi siber di media sosial. Pasalnya, kata Jokowi, masalah kecil menjadi besar karena dipanas-panasi di media sosial.

"Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos, ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos," ujarnya.

"Oleh sebab itu, saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu, di dunia nyata enggak ada apa-apain dari mana kok ribut isunya, medsos pasti, udah gada yg lain," sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta KPU dan Bawaslu membuat aturan yang jelas, rinci, dan efektif dalam pelaksanaan pemilu, khususnya terkait politik identitas dan SARA. Sebab, hal ini sangat berbahaya dan dapat memecah belah keutuhan bangsa.

"Kita enggak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA. Jangan berikan ruang apapun kepada ini," tutur Jokowi.