Ridwan Kamil Siapkan Program Khusus Tangani Covid-19 Agar Tak Ganggu Ekonomi

Ridwan Kamil Siapkan Program Khusus Tangani Covid-19 Agar Tak Ganggu Ekonomi - News

, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyiapkan program khusus untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Di sisi lain, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pengetatan aktivitas namun jangan sampai menghentikan perekonomian.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi antara keduanya secara virtual pada Jumat (18/9/2020). Program khusus yang dimaksud Ridwan Kamil fokus pada upaya menurunkan kasus penularan, meningkatkan angka kesembuhan (recovery rate), menekan angka kematian (mortality rate).

Tim yang menjalankan program itu adalah tim lama gugus tugas yang direorganisasi. Langkah pertama, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Jabar menggencarkan operasi yustisi di dua zona yaitu Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan zona pilkada serentak (Kabupaten Pangandaran, Tasikmalaya, Indramayu, Karawang, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Kota Depok).

"Persiapan operasi yustisi yang kami bagi dua yaitu di zona Bodebek yang memang menyumbang kasus keterpaparan terbanyak dan di zona pilkada di delapan daerah karena kami tidak ingin terjadi klaster pilkada," kata Ridwan Kamil melalui siaran pers yang diterima.

Langkah kedua, meningkatkan manajemen perawatan pasien di Jabar bagian timur seperti Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cirebon, Indramayu yang fasilitasnya belum baik. Berdasarkan evaluasi angka kematian di priangan timur terbilang tinggi, berbeda dengan Bodebek yang sedikit lebih baik hanya 4-9 persen. Ia meminta Kementerian Kesehatan membantu memperbarui fasilitas kesehatan di Jabar bagian timur.

Sedangkan menekan angka keterpaparan, GTPP memaksimalkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang dinilai berhasil dilakukan di sejumlah tempat dibantu dengan unit edukasi dan unit pengawasan yang akan dibentuk di tiap kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil menyampaikan permintaan bantuan pemerintah pusat mengenai pemenuhan alat tes PCR. Menurutnya, saat ini Jabar telah mampu menguji 50 ribu sampel PCR per minggu. Namun karena penduduk Jabar hampir 50 juta jiwa atau terbanyak di Indonesia, angka tersebut dinilainya masih kurang. Adanya bantuan Pemerintah Pusat, kapasitas tes PCR Jabar diharapkan menjadi dua kali lipat.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bandung raya akan mulai diterapkan pada Rabu (22/4/2020) pukul 00.00 WIB selama 14 hari. PSBB untuk Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung...

2 dari 2 halaman

Kasus Covid-19 di 3 Provinsi Naik

Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, meskipun tidak terlalu signifikan, tiga provinsi mengalami tren peningkatan kasus harian yakni DKI Jakarta, Jabar dan Jateng. Sementara tiga provinsi yang angka kesembuhannya tertinggi yaitu Jateng (64 persen) dan Sumatera Utara (59 persen) dan Jabar (55 persen).

"Jabar akan kita upayakan menaikkan tingkat kesembuhannya walaupun tingkat kematiannya sudah rendah," tutur Luhut.

Dari catatannya, rata-rata kasus harian di Jabar periode bulan Juli sampai 16 September 2020 terbilang fluktuatif. Hal sama juga terjadi pada angka kesembuhan. Data rata-rata nasional dalam angka kematian mencapai 3,97 persen.

Angka kematian nol persen tidak mungkin terjadi di Indonesia sampai vaksin dan obat ditemukan. Hal yang bisa dilakukan adalah mengontrol kasus selama tiga bulan ke depan. Pihaknya pun memastikan bahwa penyuntikan vaksin akan diprioritaskan di wilayah pulau Jawa.

"Sebelum ada vaksin kita hanya bisa mengontrol jangan sampai lebih memburuk maka harus diperbaiki ditingkatkan dalam tiga bulan ini," terang Luhut.

Terkait adanya kenaikan kasus belakangan ini, menurutnya, karena adanya pelonggaran demi bangkitnya ekonomi dan ketidakdisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu Pemerintah Pusat meminta daerah memperketat aktivitas namun ekonomi bisa terus bergerak.

"Kenaikan kasus terjadi setelah kita mulai melonggarkan karena ekonomi. Untuk itu perlu diketatkan kembali tapi bukan me-lockdown ya karena ekonomi pun harus jalan. Hanya pengetatan di zona risiko penularan tinggi saja," pungkasnya.

Reporter : Aksara Bebey

Sumber: Merdeka