uefau17.com

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie mengatakan, Usulan penghapusan larangan bagi prajurit TNI berbisnis ini sama sekali tidak berkontribusi terhadap penguatan profesionalitas prajurit maupun pemahaman mereka terhadap aspek-aspek pertahanan negara.

"Sehingga justru menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin usulan demikian akan memiliki sisi plusnya?" kata dia kepada , Rabu (17/7/2024).

Menurut Ikhsan, jika militer benar-benar berkomitmen dalam merawat, melanjutkan, dan memperkuat reformasi militer dan tugas serta fungsinya dalam pertahanan negara, semestinya tidak memberikan usulan-usulan yang regresif terhadap komitmen tersebut.

"Perkembangan dinamika ancaman, dinamika global semestinya menjadi acuan militer dalam memikirkan bagaimana penguatan terhadap pertahanan negara," jelas dia.

Kesejahteraan prajurit, lanjuut Ikhsan, semestinya adalah kewajiban negara untuk pemenuhannya.

"Sehingga jika justifikasi usulan pencabutan larangan tersebut adalah perihal kesejahteraan prajurit, pemerintah perlu memberi respons soal komitmen dalam menjamina atau meningkatkan kesejahteraan prajurit militer," pungkasnya.

Sementara, Pengamat Militer Anton Aliabbas memandang, jelas itu merupakan bentuk indikasi kemunduran dari reformasi TNI.

"Karena ide ini sebenarnya sudah muncul dari 20 tahun lalu ketika pembahasan UU TNI. Dalam pembahasan RUU TNI 2004 lalu jelas bahwa ketika negara membentuk Tentara Nasional Indonesia yang profesional maka salah satu indikasinya adalah negara mengambil alih semua bisnis militer yang langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain negara ingin menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang utama," kata dia kepada , Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, ada beberapa alasan TNI untuk berbisnis. Yang pertama adalah core utama TNI adalah menjaga kedaulatan. Sehingga kalau berbicara bisnis, sangat jauh dari keinginan itu.

Kemudian, untuk mencegah adanya konflik kepentingan. "Karena bagaimana pun juga ada anggapan, ada oknum-oknum masih berbisnis, menjaga instansi bisnis. Kita ingin menjaga itu," jelas Anton.

Selain itu, negara tak ingin TNI menjadikan tentara niaga. "Tentara cuma fokus dalam pertahanan negara, kemudian ikut memikirkan bisnis. Di sisi lain kontrol terhadap izin untuk membolehkan TNI untuk berbisnis juga berat. Kenapa? Karena bagaimanapun juga akan sulit membedakan kapan ini urusan pribadi, kapan ini urusan institusi. Kalau yang berbisnis adalah pimpinan, ini ada kemungkinan menyalahgunakan kewenangan dan mencampuradukan," bebernya.

Anton menegaskan, jika alasannya untuk kesejahteraan prajurit, maka biarkan negara yang bertanggungjawab. 

"Saya pikir saya punya presiden yang punya pengalaman dengan dunia kemiliteran, saya pikir sudah cukup paham bagaimana negara memikirkan alternatif pendanaan. Sebenarnya terkait pendanaan bukan mencari sumber lain, tapi bagaimana memaksimalkan anggaran yang dimiliki juga memperbaiki tata kelola," kata dia.

Usulan penghapusan larangan prajurit berbisnis dalam revisi Undang-Undang (UU) TNI disorot. Sebab, dapat diartikan menghapus profesionalisme TNI.

"Kami memandang usulan Kababinkum TNI tersebut merupakan pandangan keliru serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi tubuh TNI," kata Ketua YLBHI M Isnur mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangan yang dikutip Rabu (17/7/2024).

Usulan itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro, dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri pada 11 Juli 2024. Laksa Kresno mengusulkan penghapusan larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Menurut Isnur, prajurit dididik, dilatih, dan disiapkan untuk perang, sesuai hakikat mereka. Sehingga, tak ada urgensi bagi TNI untuk terlibat dalam bisnis.

"Militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik karena hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit, yang akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara," kata Isnur.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut usulan penghapusan larangan TNI berbisnis, bukan hanya berdampak pada profesionalitas mereka. Jika dihapus, kata dia, akan berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara.

"Karena bertambahnya tugas yang jauh dari dimensi pertahanan dan keamanan," kata dia.

Menurut Usman, urgensi revisi UU TNI bukan dengan mencabut larangan berbisnis prajurit. Namun, memastikan kesejahteraan mereka terjamin dengan anggaran negara.

"Bukan dengan memberikan ruang prajurit TNI untuk berbisnis. Praktik ini terbukti menyebabkan profesionalisme prajurit menjadi rusak seperti era Orde Baru," kata dia.

Selain itu, Usman menegaskan alokasi dana militer harus diperjelas melalui revisi. Sehingga, dapat disokong alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang memadai.

"Harus jelas alokasi anggaran pertahanannya untuk memastikan alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit," kata dia.

Sementara, KontraS memandang usulan Kababinkum TNI itu merupakan pandangan keliru dan mencerminkan kemunduran upaya reformasi di tubuh TNI.

"Militer dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Hal itu merupakan raison d’etre (hakikat) militer di negara manapun. Tugas dan fungsi militer untuk menghadapi perang/pertahanan merupakan tugas yang mulia dan merupakan kebanggaan penuh bagi seorang prajurit. Karena itu prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis," kata Andi Muhammad Rezaldy selaku Kepala Divisi Hukum KontraS mewakili masyarakat sipil, seperti dikutip Rabu (17/7/2024).

Andi menegaskan, militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik. Sebab hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit yang akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara.

“Rencana menghapuskan larangan bisnis dalam UU TNI bukan hanya akan berdampak pada lemahnya profesionalisme militer tetapi juga akan berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara karena bertambahnya tugas yang jauh dari dimensi pertahanan dan keamanan,” wanti Andi.

Andi mencatat, militer diberikan anggaran yang besar triliunan rupiah untuk belanja alat utama sistem (Alutsista) seperti pesawat tempur, tank, kapal selam, kapal perang, helikopter dan sebagainya yang sepenuhnya ditujukkan untuk menyiapkan kapabilitas mereka untuk berperang. Artinya, bukan kemudian dilakukan untuk tujuan berbisnis dan berpolitik. 

“Karena itu rencana revisi usulan mencabut larangan berbisnis dalam UU TNI adalah sesuatu yang berbahaya dalam pembangunan profesionalisme militer itu sendiri,” tegas dia.

Sementara, Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, menilai jika abdi negara sebagai pengguna anggaran bersinggungan dengan dunia bisnis yang terkait, maka timbul potensi kecurangan penggunaan anggaran yang menguntungkan segelintir pihak saja.

Huda menjelaskan, dana APBN merupakan dana dari pajak masyarakat, kemudian masuk ke dalam BUMN melalui Penanaman Modal Negara.

Di sisi lain, dunia usaha juga sering berkaitan dengan negara melalui penyediaan barang untuk pemerintah baik Kementerian, Lembaga, Polisi, hingga TNI, sehingga berpotensi korupsi meningkat.

"Berpotensi koruptif juga meningkat. Yang pada akhirnya yang memenangkan project pemerintah dari internal sendiri. Ekonomi semakin terhambat, terutama dari sisi dunia usaha non abdi negara. Maka saya tidak setuju dengan usulan tersebut," kata Nailul Huda kepada , Rabu (17/7/2024).