, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengusulkan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI atau revisi UU TNI, yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu usulan yang mengejutkan adalah penghapusan larangan bagi prajurit untuk berbisnis.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Nugraha Gumilar menjelaskan bahwa usulan penghapusan Pasal 39 poin C ini dilatarbelakangi oleh keberadaan prajurit yang memiliki usaha kecil, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, atau warung kelontong.
Baca Juga
2 Kapal Perang PT PAL Tuntaskan Misi Jelajahi Hawaii dan IKN, Ini Penampakannya
VIDEO: Purnawirawan TNI Berusia 60 Tahun Jadi Korban Kelompok Begal di Bekasi
Sahroni DPR Minta Kasus TNI Diduga Aniaya Polisi di Batam Dituntaskan
"Usulan penghapusan pasal 39 poin c, dengan pertimbangan ada prajurit yang punya usaha pertanian, peternakan, perkebunan, warung kelontong dan lain-lain," kata Gumilar saat dihubungi.
Advertisement
TNI meyakinkan bahwa penghapusan aturan larangan bisnis ini tidak akan mengganggu tugas pokok TNI. "Prajurit yang memiliki usaha tidak menjalankan usahanya seorang sendiri sehingga tidak mengganggu tugas sebagai prajurit," tegas Gumilar.
Alasan di Usulan TNI Boleh Berbisnis
Usulan revisi ini muncul dari Kababinkum TNI, Laksamana Muda Kresno Buntoro, dalam dengar pendapat publik RUU Perubahan TNI. Kresno menilai bahwa larangan prajurit berbisnis terlalu ketat dan mencontohkan kasus istri atau keluarga prajurit yang memiliki warung kecil.
"Pasal 39 ini mungkin kontroversial, tapi bapak ibu, istri saya itu punya warung di rumah, buka warung. Kalau ini diterapkan maka saya kena hukuman prajurit dilarang terlibat di dalam kegiatan bisnis," ujar Kresno.
Kresno menekankan bahwa yang seharusnya dilarang adalah penggunaan institusi TNI untuk berbisnis, bukan usaha pribadi para prajurit. Ia juga menyoroti pentingnya penghasilan tambahan bagi prajurit, dengan contoh sopirnya yang bekerja sampingan sebagai ojek.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Setara Institute Kritisi Revisi UU TNI, Beberkan Sejumlah Alasannya
Organisasi Setara Institute yang menaruh perhatian terhadap demokrasi, menolak rencana pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Disebut, revisi UU TNI ini semakin jauh dari niatan terhadap cita-cita reformasi. Mereka pun menyoroti Pasal 39 melalui penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI dan Pasal 47 yang membuka ruang perluasan bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa melalui mekanisme pensiun dini.
"Usulan perubahan pada dua Pasal ini berpotensi memutarbalikkan arah reformasi militer dan cita-cita amanat reformasi yang selama ini terus dirawat," demikian seperti dikutip dari keterangan Setara Institute, Senin (15/7/2024).
Disebut, usulan penghapusan larangan kegiatan bisnis bagi prajurit TNI dapat menebalkan keterlibatan prajurit TNI pada bidang-bidang di luar pertahanan negara. Jika sebelumnya hanya pada bidang sosial-politik, melalui usulan ini bertambah pada bidang ekonomi.
"Usulan ini dapat menjadi pintu masuk bagi kemunduran (regresi) profesionalitas militer, sebab memberi legitimasi aktivitas komersiil bagi prajurit TNI dan potensi pemanfaatan aspek keprajuritan untuk hal-hal di luar pertahanan negara," sebutnya.
Selain itu, argumentasi keniscayaan keterlibatan prajurit TNI berbisnis apabila anggota keluarganya berbisnis, seperti membuka warung, memperlihatkan ketidaksesuaian antara norma yang ingin dihapus dengan konteks yang diberikan. Keterlibatan prajurit dalam membantu anggota keluarga dalam konteks demikian tentu tidak berdampak terhadap penggunaan atribut dan/atau aspek keprajuritan lainnya, seperti kewenangan komando.
"Hal itu berbeda konteks dengan norma Pasal 39. Mencabut norma larangan berbisnis bagi anggota TNI sebagai dalam Pasal 39 justru dapat berdampak terhadap keterlibatan dalam aktivitas bisnis yang lebih besar, menjauhkan TNI dari profesionalitas, dan potensial menjerumuskan TNI ke dalam praktik-praktik buruk kegiatan bisnis, seperti menjadi beking sebuah entitas bisnis," bebernya.
Advertisement
Timbulkan Hutang Budi Politik
"Oleh karena itu, yang dibutuhkan pada perubahan Pasal 39 adalah memberikan ketentuan lebih rinci mengenai definisi dan batasan bisnis yang dimaksud, misalnya dalam Penjelasan pasal tersebut, bukan dengan menghapus larangan terlibat dalam kegiatan bisnis bagi TNI," sambung Setara Institute.
Selain itu, penambahan ketentuan dalam pasal 47 ayat 2, jelas meruntuhkan pembatasan jabatan pada kementerian/lembaga (K/L) yang sebelumnya disebutkan secara spesifik.
"Naskah Akademik (NA) yang disusun juga memperlihatkan kemunduran paradigma mengenai Dwifungsi TNI. Dalam NA disebutkan bahwa penempatan TNI pada K/L dalam praktiknya tidak sebatas yang tercantum pada K/L di Pasal 47 ayat (2) UU TNI saja. Sebab terdapat perkembangkan kebutuhan SDM pada bidang-bidang tertentu, sehingga prajurit TNI dapat diperbantukan pada K/L yang memerlukan keahliannya," demikian.
Disadari, meskipun tidak berkaitan dengan politik praktis secara langsung, tetapi perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI dapat membuka ruang terjadinya politik akomodasi bagi militer.
"Dampak jangka panjangnya menimbulkan hutang budi politik karena semua ruang-ruang K/L tersebut dibuka berdasarkan kebijakan Presiden, yang notabene merupakan produk politik hasil kontestasi dalam Pemilihan Umum," jelasnya.
Minta Ditunda
Berkenaan dengan catatan-catatan tersebut, SETARA Institute mendorong agar DPR RI menunda pembahasan Revisi UU TNI dan terlebih dahulu memperluas partisipasi bermakna publik, para pakar, akademisi, dan masyarakat sipil.
"Dalam pandangan SETARA, kepercayaan publik dan citra institusi TNI yang tinggi di mata publik harus terus dijaga dengan merawat dan melakukan penguatan agenda-agenda reformasi TNI, sehingga TNI menjadi tentara yang kuat dan profesional di bidang pertahanan negara," tutupnya.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, membenarkan pihak Istana telah meneriama Draf Revisi Undang-Undang tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) serta Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Dia menyebut, draf tersebut diterima Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat pekan lalu.
"Betul, Revisi undang-undang terkait sudah diterima oleh Setneg hari Jumat siang minggu lalu," kata Dini, di Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Dia mengatakan, pemerintah akan mengkaji draf revisi undang-undang inisiatif DPR itu sebelum Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengirimkan Surat Perintah Presiden (Supres) ke parlemen.
"Saat ini masih dalam penelahaan untuk proses selanjutnya," jelas Dini.
Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka
![Infografis Jokowi Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI. (/Abdillah)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/1xFgIywyB0i8usJYCcJ5MP_z2Yo=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4756300/original/091693800_1709110665-Infografis_SQ_Jokowi_Naikkan_Pangkat_Prabowo_Jadi_Jenderal_Kehormatan_TNI.jpg)
Terkini Lainnya
2 Kapal Perang PT PAL Tuntaskan Misi Jelajahi Hawaii dan IKN, Ini Penampakannya
VIDEO: Purnawirawan TNI Berusia 60 Tahun Jadi Korban Kelompok Begal di Bekasi
Sahroni DPR Minta Kasus TNI Diduga Aniaya Polisi di Batam Dituntaskan
Alasan di Usulan TNI Boleh Berbisnis
Setara Institute Kritisi Revisi UU TNI, Beberkan Sejumlah Alasannya
Timbulkan Hutang Budi Politik
Minta Ditunda
TNI
TNI Boleh Berbisnis
UU TNI
Revisi UU TNI
Rekomendasi
Sahroni DPR Minta Kasus TNI Diduga Aniaya Polisi di Batam Dituntaskan
Din Syamsuddin Bakal Audiensi dengan TNI, Lakukan Aksi Bela Palestina pada Oktober 2024
Beredar Video Viral di Medsos Anggota TNI di Batam Diduga Aniaya Polisi, Ini Penjelasannya
Soal Wacana Pembentukan Angkatan Siber, Dave Laksono: Lebih Baik Maksimalkan yang Sudah Ada
Eks Napiter Dukung Pengamanan Maksimal Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN
Bamsoet Dorong TNI Bentuk Angkatan Siber Sebagai Matra ke-IV di Sidang Tahunan MPR
Jawaban Jokowi Saat Diingatkan Janjinya Loloskan Joni Pemanjat Tiang Bendera Jadi Tentara Tuai Pro Kontra Warganet
Buntut Aksi Koboi di Perumahan, Oknum Pegawai PN Depok Ditetapkan Tersangka
Revisi UU Pilkada
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
Pendaftaran Semakin Dekat, KPU Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Harus Segera Diundangkan
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Partai Buruh Gelar Demo di KPU, Ini Tuntutannya
Prof Henry Indraguna: Revisi UU Pilkada Berpotensi Melanggar Konstitusi
Bahlil Lahadalia
Adies Kadir: Munas Golkar Tak Melanggar AD/ART Partai
Andhika Hazrumy Ungkap Nasib Airin Rachmi Diany dalam Pilgub Banten 2024
Top 3: Menteri Bahlil Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Monkeypox
Soal Kasus Mpox di Indonesia, Menkes Budi Gunadi Sadikin: Masih Terkendali
Mpox adalah Penyakit Menular dari Hewan yang Bisa Serang Janin, Simak Penjelasan Pakar di Sini!
4 Cara Penularan Mpox, Salah Satunya dari Ibu ke Janin!
Haruskah Saya Mendapatkan Vaksin Mpox Jika Saya Menderita Mpox? Ini Jawabannya!
Mpox Clade 1 Menyebar di Afrika, Rasa Sakit Tak Tertahankan Menghantui Seorang Pria di Burundi
Waspada Wabah Mpox, Bandara Changi Singapura Berlakukan Cek Suhu dan Visual Pelancong
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Semen Padang vs PSS Sleman: Taklukkan Super Elja, Kabau Sirah Petik Kemenangan Perdana
Beli Tiket Liga 1 Lewat Mobile Banking BRImo, Satset Nggak Perlu Ribet
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Semen Padang vs PSS Sleman
Hasil BRI Liga 1 Persib Bandung vs Arema FC: Pangeran Biru Kembali Terpeleset
Hasil BRI Liga 1 Persik Kediri vs Malut United: Tanpa Gol di Brawijaya
Hasil BRI Liga 1 Persija Jakarta vs Persis Solo: Ryo Matsumura Hantui Mantan, Macan Kemayoran ke Puncak Klasemen
TOPIK POPULER
Populer
Kecewa Pemkab Bogor Pilih Kasih, Restoran Asep Stroberi Puncak Dilempari Telur Busuk
PKS Buka Suara soal Anies Baswedan Makin Mesra dengan PDIP
Anies Bertenun Merah, Minta Doa Ibunda Jelang Diusung Cagub Jakarta oleh PDIP
4.716 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU Hari Ini
Ini 8 Parpol yang Dinyatakan Resmi Lolos ke Parlemen Senayan
Megawati Ulas Upaya Mengucilkan PDIP di Pilkada 2024 Malah Digagalkan Putusan MK
Daftar Lengkap 580 Caleg DPR Terpilih Periode 2024-2029
Berbekal Doa Ibu, Anies Baswedan Tiba di DPP PDIP
Istana Bantah Hubungan Jokowi-Prabowo Retak: Itu Politik Adu Domba
Polisi Sebut Kebakaran RSPP Jaksel Bersumber dari Panel Listik
RUU Pilkada
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
4.716 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU Hari Ini
Metro Sepekan: Pengendara Diimbau Hindari Jalur Puncak Bogor pada Senin 26 Agustus 2024
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Prabowo: Saya Jamin Tidak Akan Intervensi Pilkada, Jokowi juga Tak Pernah Titip Calon
Berita Terkini
Perang Bintang di Pilgub Jateng, Simak Perbedaan Keduanya
Pelamar CPNS 2024 Sentuh 727.465 Orang, Ini Rinciannya
Resep Jasuke Praktis, Nikmati Camilan Manis dan Gurih dengan Mudah dan Cepat
BEI Buka Suara Kasus Gratifikasi IPO, Sudah Pecat 5 Karyawan
5 Tanda Seseorang Berpura-Pura Mencintai Tanpa Berniat Menjalin Hubungan Serius
Demo Tolak Dinasti Politik Jokowi di Makassar Berakhir Ricuh, 1 Angkot Terbakar
Menko Airlangga Ingin Batam Jadi Contoh Tempat Investasi dan Pelayanan Administrasi
Mau Dapat Tiket Nonton MotoGP Mandalika Rp 1, Begini Caranya
Potret Andien Tampil Gaya dengan Busana Khas Thailand Ini Makin Menawan
Cara Bayar Pajak Motor Online Jakarta, Tanpa Perlu ke Samsat
India Kian Panas, Petugas Toilet Tewas Usai Kerja Saat Suhu 45 Derajat Celcius
9 Ciri Seseorang Tulus Ingin Mengajakmu Sehidup Semati, Mencintaimu Sepenuh Hati
Mengenal Miko 3, Robot AI yang Bisa Jadi Teman Belajar Sekaligus Mengawasi Anak
Kenali 6 Penyebab Kram Kaki dan Cara Mengatasinya