Turis Thailand Boikot Perjalanan ke Korea Selatan, Kapok Ditolak Masuk Imigrasi dengan Alasan Tak Jelas

, Jakarta - Jumlah kunjungan turis asal Thailand ke Korea Selatan menurun signifikan menyusul ajakan memboikot perjalanan ke negeri ginseng. Menurut data statistik Organisasi Pariwisata Korea (KTO), tercatat sekitar 119 ribu wisatawan Thailand mengunjungi Korea sepanjang Januari--April, atau turun 21,1 persen dari tahun lalu.

Penurunan itu berlawanan dengan tren pemulihan pariwisata inbound secara keseluruhan dengan jumlah turis asing ke Korsel melonjak 86,9 persen pada periode yang sama. Dengan penurunan itu, Thailand kini turun ke posisi ke-3 di bawah Vietnam dan Filipina sebagai penyumbang turis terbanyak asal Asia Tenggara.

"Korea adalah salah satu dari tiga tujuan wisata terpopuler di kalangan warga Thailand sebelum kampanye online yang memboikot perjalanan ke Korea muncul, namun hal tersebut sudah berakhir," kata Charoen Wangananont, Presiden Asosiasi Agen Perjalanan Thailand (TTAA), dilansir Bangkok Post, beberapa waktu lalu, mengutip Korea Times, Selasa (2/7/2024).

Kampanye memboikot Thailand muncul setelah sejumlah warga Thailand membagikan pengalaman negatif mereka dengan imigrasi Korea sejak tahun lalu di platform X, dulu dikenal sebagai Twitter. Unggahan itu disertai tagar 'boikot bepergian ke Korea' dan 'kantor imigrasi Korea'.

Turis Thailand yang kecewa kemudian merekomendasikan negara lain yang lebih layak dikunjungi, seperti Jepang dan Taiwan yang lebih terjangkau, menawarkan bebas visa, dan tidak mendeportasi wisatawan.

"Perjalanan ke China kini bebas visa dan sangat mudah! Bersih, modern, dan menyambut pengunjung Thailand. Mengapa mengambil risiko imigrasi Korea?" tulis seorang warganet Thailand di X seraya menyertakan tagar boikot perjalanan ke Korea.

2 dari 4 halaman

Alasan Penolakan Turis Thailand oleh Imigrasi Korea

Turis Bisa Mendatangi Korea Selatan Tanpa Perlu Tes COVID-19 Mulai 3 September 2022 — Pemerintah Korea Selatan yakin gelombang virus COVID-19 telah melewati puncakny dan varian Omricon melambat. (Copyroght foto:Pexels.com/Ethan Brooke)

Warganet lain menulis, "Saya dituduh membawa terlalu banyak uang (ke Korea) dan terus-menerus ditanyai seolah-olah saya seorang penjahat." Ada pula wisatawan Thailand yang mengaku ditolak masuk imigrasi hanya gara-gara 'telah bepergian ke Korea empat kali di masa lalu'.

Pengakuan para wisatawan Thailand itu juga diakui oleh dua pemandu tur Korea yang biasa memandu turis asal negeri gajah putih. Mereka menyaksikan sejumlah turs Thailand ditolak masuk usai dokumen mereka diperiksa petugas imigrasi Korea.

"Sepertinya tidak ada patokan khusus, terkesan acak-acakan kenapa ada yang ditolak dan ada yang diperbolehkan… Mereka hanya pelancong yang sudah mempersiapkan segalanya, mulai dari menerima K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization), menukar mata uang, untuk menjelajahi Korea, tapi mereka dipulangkan," kata salah satu pemandu yang tak ingin namanya dipublikasikan.

"Salah satu temanku (Thailand) belum pernah ditolak dan telah mengunjungi Korea beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, sementara beberapa teman lainnya terus ditolak," sambungnya. Ia juga menyayangkan tindakan itu akan membuat turis dari Thailand 'merasa tidak diperlakukan dengan benar dan penuh ketidakpastian'.

3 dari 4 halaman

Berimbas ke Pendapatan Pemandu Tur

Menurunnya kunjungan turis Thailand pun berimbas pada pendapatan para pemandu tur, khususnya yang berspesialisasi dalam bahasa Thailand. "Saya mendengar bahwa beberapa pemandu yang mengkhususkan diri pada wisatawan Thailand di Seoul telah meninggalkan industri ini karena kurangnya pengunjung," kata pemandu itu.

Agen tur lainnya yang mengkhususkan diri memandu wisatawan independen dan juga meminta untuk tidak disebutkan namanya, mencatat bahwa ia tidak melihat "tur pribadi" yang dilakukan oleh wisatawan Thailand tahun ini, meskipun pariwisata inbound secara keseluruhan pulih setelah pandemi virus corona.

Di sisi lain, Charoen meyakini butuh waktu setidaknya satu atau dua tahun bagi Korea untuk mendapatkan kembali kepercayaan wisatawan Thailand. Menanggapi hal itu, sejumlah pihak di industri pariwisata Korea mendorong agar ada perubahan pendekatan dari otoritas imigrasi untuk mengakomasi keluhan dari para turis Thailand.

Mereka menilai imigrasi harus mengadopsi pedoman yang lebih rinci untuk mengidentifikasi potensi imigran ilegal di antara sejumlah besar wisatawan yang datang. Tanpa tindakan segera, sentimen anti-Korea dikhawatirkan akan meningkat di negara Asia Tenggara, kata mereka.

4 dari 4 halaman

Reaksi Kementerian Kehakiman Korea Soal Perubahan Panduan Imigrasi

Pengunjung berdiri di jembatan untuk mengambil gambar selama Festival Bunga Musim Semi Yeouido di Seoul, Korea Selatan pada 7 April 2019. Festival Bunga Musim Semi Yeouido menarik banyak turis dan penduduk lokal, berkat kanopi merah muda bunga sakura yang memukau. (Photo by Ed JONES / AFP)

Reaksi senada juga disampaikan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata yang menargetkan menarik 20 juta wisatawan tahun ini melalui kampanye Tahun Kunjungan Korea 2023-2024. Mereka meminta Kementerian Kehakiman untuk melonggarkan peraturan atau mencabut sementara K-ETA untuk wisatawan Thailand.

Namun, Kementerian Kehakiman mengaku kesulitan menerapkan pembedaan itu, terutama terkait dengan pengecualian K-ETA. "Penerapan K-ETA diperlukan karena kebijakan visa saja mempunyai keterbatasan dalam mengendalikan imigrasi dan mencegah izin tinggal ilegal," kata kementerian tersebut baru-baru ini kepada media lokal.

"Sangat penting untuk berhati-hati mengenai pengecualian sementara dari K-ETA untuk negara-negara dengan tingkat izin tinggal ilegal yang tinggi," sambungnya.

Korea untuk sementara waktu mengizinkan pelancong dari 22 negara untuk memasuki negaranya tanpa registrasi K-ETA hingga akhir tahun ini. Namun, Thailand tidak termasuk dengan alasan lebih banyak warga Thailand yang tinggal di sana secara ilegal. Jumlah warga Thailand yang tinggal secara ilegal di Korea meningkat hampir tiga kali lipat dari 52.000 pada 2015 menjadi 157.000 pada September tahun lalu, menurut kementerian.