Proses Pengajuan Izin Event Digital Disepakati Selesai dalam 21 Hari, 5 Kota Jadi Pilot Project

, Jakarta - Digitalisasi pengajuan izin event sudah memasuki tahap akhir. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Vinsensius Jemadu menyebutkan bahwa pemerintah sudah menunjuk konsorsium dalam merancang dan mengelola platform.

"Alhamdulillah sudah semakin mengerucut dan sudah ditunjuk konsorsium. Peruri, Mandiri, dan Telkom, dan saat ini sekarang mereka membuat mock up desain platform," dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023. Ia menambahkan bahwa Bank Mandiri digandeng untuk menangani proses pembayaran biaya administrasi.

Ia menyebut berdasarkan masukan dari semua pemangku kepentingan, disepakati bahwa perizinan untuk event sudah keluar 21 hari. Untuk itu, pihak kepolisian sedang berusaha mengubah sejumlah peraturan untuk menyesuaikan dengan kesepakatan tersebut.

"Sehingga nanti transparansi maupun juga digitalisasi online, mereka juga bisa ikut dalam platform," sambung Vinsen.

Menurutnya, digitalisasi akan membantu menyederhanakan proses pengajuan perizinan event yang selama ini dianggap lama, mahal, dan berbelit-belit. Salah satu contohnya soal simplifikasi dokumen. "Ribetnya dokumen. Kalau dikumpulkan, ada 28 jenis. Kita mau simplifikasi itu. Sekali di-upload, sudah tidak diminta lagi," ujarnya.

Pihaknya berencana untuk menguji coba platform tersebut pada akhir Juli 2023 di lima kota, yakni Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan Bandung. "Event ini sangat penting, selain dari memutar ekonomi karena menghasilkan total transaksi Rp10 triliun, lapangan kerja juga bisa tercipta," imbuh Menparekraf Sandiaga Uno.

2 dari 4 halaman

Labuan Bajo Maritime Festival Session 2 Kembali Digelar

Proses Pengajuan Izin Event Digital Disepakati Selesai dalam 21 Hari, 5 Kota Jadi Pilot Project — Event Labuan Bajo Maritime Festival 2022. (dok. BPOLBF)

Terkait event, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) kembali menggelar Labuan Bajo Maritime Festival (LBMF) tahun kedua pada 27--29 Juli 2023 di kawasan Pantai Pede, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. LBMF merupakan pemenang ide event terbaik dalam kompetisi ide dalam Program Ideathon pada 2022.

"LBMF ini merupakan pilot project yang kami buat untuk pengembangan event yang berkelanjutan di Labuan Bajo. Kami berharap, dengan mengemas sendiri event di daerah dan bersama-sama kita bangun ekosistem event yang 'asli' Labuan Bajo. Jika tahun lalu masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraannya, maka kita maksimalkan di tahun ini," kata Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina, dalam rilis kepada , Kamis, 20 Juli 2023.

Tahun ini, LBMF mengusung tema besar Kemaritiman. Serangkaian acara akan menyemarakkan kegiatan, seperti Labuan Bajo Maritime Chronicle, Gemah Rempah, Spice Routes, Toto Kopi, Seafood Pop Up Cafe, Tuna Battle, Treasure Hunts, Bartender Competition, dan lainnya.

"Sebagai informasi, event yang berawal dari kompetisi ide ini juga berhasil menjadi salah satu event di wilayah Floratama (Flores, Lembata, Alor, dan Bima) yang masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) 2023," kata Shana.

Event tersebut pertama kali digelar pada 21--22 Oktober 2022. Selama tiga hari penyelenggaraan, tercatat ada 7.755 kunjungan dan terjadi peningkatan pendapatan sebesar 200 persen bagi pelaku usaha kecil di sekitar Waterfront. Selain itu, perputaran uang melalui Bazaar UMKM Kemaritiman (24 UMKM) adalah minimal Rp108.570.000. Event ini juga melibatkan komunitas lokal dengan total individu yang terlibat adalah sebanyak kurang lebih 150 orang.

3 dari 4 halaman

Jumlah Event Digelar

Sebelumnya, Sandiaga Uno menyebut jumlah event yang digelar pada 2023 naik sekitar 20--30 persen dibandingkan tahun lalu. Ia memprediksi jumlah lapangan kerja bertambah seiring ramainya event di dalam negeri.

"Event besar bisa menciptakan seribu lapangan kerja, sementara (event) tingkat daerah bisa 10--50 lapangan kerja." tambahnya.

Melalui digitaliasasi, ia berharap event sebagai pemicu kebangkitan ekonomi Indonesia bisa dioptimalkan. Terlebih, ia meyakini Indonesia tak kalah dalam penyelenggaraan event. Ia menitipkan pesan agar UMKM dilibatkan dalam setiap penyelenggaraan event.

"(UMKM) harus naik kelas, makanya ada sertifikasi," tegasnya. Terkait upaya sertifikasi, Sandi mengatakan, "sedang disusun."

"Nanti akan melibatkan lembaga sertifikasi tentunya dan industri, (terkait) standar seperti apa yang dilakukan, (juga) kerja sama dengan BSN (Badan Standardisasi Nasional) agar sesuai dengan yang diharapkan dunia usaha sehingga terbuka peluang usaha dan lapangan kerja," paparnya."Kami akan all out (terkait) perizinan (event) untuk dibuat secepat mungkin," imbuhnya.

4 dari 4 halaman

Lintas Sektor

Foto: Bukan Hanya Jadi Arena MotoGP, Sirkuit Mandalika Juga Layak untuk Menggelar Event Balapan Lain — Indonesia akhirnya berkesempatan menjadi tuan rumah satu di antara rangkaian MotoGP 2022, tepatnya di Sirkuit Mandalika. (AFP/Bay Ismoyo)

Pada Februari 2023, Sandi mengatakan perizinan berbasis elektronik ini akan mencakup level di seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI dan Polri, sampai tingkat kapolsek. "Kita harapkan semua terintegrasi dalam satu aplikasi,” ujarnya.

Kelebihan perizinan berbasis elektronik, menurut Menparekraf, adalah transparan, akuntabel, dan independen. Setelah selesai, katanya, trial akan dilakukan kurang lebih selama satu bulan di wilayah yang sudah terbiasa dengan akses medium elektronik, seperti Jabodetabek.

"Memang harus ada perubahan Saya sudah dapat perintah pak presiden (Jokowi) untuk membahas perizinan event berbasis elektronik," kata Sandiaga dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023.

Ia mengatakan perizinan berbasis elektronik ini akan mencakup level di seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI dan Polri, sampai tingkat kapolsek. Kemenkomarves menjadi vocal point dalam penyiapan platform tersebut. Selain Kemenparekraf dan Kemenkomarves, proses digitalisasi perizinan itu juga melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Polri.