300 Ribuan Botol Kopi Starbucks Ditarik dari Pasar, Diduga Tercemar Kaca

300 Ribuan Botol Kopi Starbucks Ditarik dari Pasar, Diduga Tercemar Kaca - Lifestyle

, Jakarta - Starbucks kembali tersandung masalah. PepsiCo selaku distributor produknya menarik lebih dari 300 ribu botol Vanilla Frappuccino Starbucks karena diduga tercemar kaca di dalamnya.

Badan POM Amerika Serikat (FDA) mengumumkan hal itu, minggu ini. Otoritas bewenang menyatakan produk yang ditarik adalah minuman mengandung 13,7 ons Vanilla Frappuccino dengan nomor barcode 0 12000-81331 3. Menurut FDA, produk itu memiliki masa kedaluwarsa 8 Maret, 29 Mei, 4 dan 10 Juni 2023.

Starbucks Minta Karyawan Kembali Bekerja di Kantor

Penarikan itu dikategorikan sebagai Kelas II. FDA mendefinisikannya sebagai "sebuah situasi penggunaan atau pemaparan produk yang dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan yang merugikan sementara atau dapat dipulihkan secara medis atau di mana kemungkinan konsekuensi kesehatan merugikan secara serius sangat kecil."

Dikutip dari CNN, Senin (20/2/2023), FDA menyebut penarikan produk dimulai pada 28 Januari 2023 dan masih berlangsung sampai sekarang. Sementara, PepsiCo atas nama North American Coffee Partnership, organisasi bersama dengan Starbucks, menyatakan bahwa produk tersebut sudah tak lagi dijual di marketplace.

"The North American Coffee Partnership berkomitmen menyediakan kualitas tertinggi dalam setiap produk yang kami sajikan. Mengirimkan pengalaman berkualitas untuk pelanggan kami adalah prioritas utama kami dan kami selalu bertindak dengan banyak kehati-hatian setiap kali potensi kekhawatiran muncul," kata pihaknya dalam sebuah pernyataan.

Mereka menyambung, "Jika konsumen telah membeli produk dan memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, mereka dapat menghubungi Layanan Konsumen di 1-800-211-8307."

Sebelumnya, produk Starbucks juga ditarik di pasar Indonesia, khususnya produk kopi saset yang diimpor dari Turki. Total ada enam produk kopi kemasan bermerek dagang itu yang ditarik peredarannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pada periode libur Natal dan Tahun Baru, tepatnya sejak 1 Desember 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan intensifikasi pengawasan pangan. BPOM menarik beberapa produk minuman serbuk karena tidak memiliki izin edar. Salah satu yang di...

2 dari 4 halaman

Alasan Penarikan

Ilustrasi Starbucks — BPOM menarik sejumlah produk minuman yang tak miliki izin edar, kopi kemasan Starbucks salah satunya. (pexels.com/Dom J)

Enam produk yang dimaksud, yakni kopi bermerek Starbucks varian cappuccino, white mocha, toffe nut latte, caffe latte, vanilla latte, dan caramel latte yang masing-masing berukuran 23 gram. Produk-produk itu diketahui diimpor dari Maslak-Istanbul, Turki, dengan masa kedaluwarsa 24 Oktober 2023.

"Produk ini disita dari salah satu toko, karena tanpa izin edar tertulis dari pemerintah Indonesia," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers Hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, dikutip dari kanal YouTube BPOM, 27 Desember 2022.

Penny mengatakan, produk pangan yang masuk ke Indonesia memerlukan pengawasan dari Badan POM sejak awal. "Jadi, kalau ada indikasi kandungan berbahaya, kami bisa segera telusuri dan menarik kembali produknya dari peredaran, seperti kejadian obat sirop, kami bisa segera identifikasi titik distribusi produk dan segera menarik kembali agar cepat dikendalikan," katanya.

Ia menyambung, "Kalau ada izin edar BPOM, kami bisa pastikan pengawasan berjalan dengan baik, dari awal kedatangan hingga tiba di Indonesia dan dipasarkan. Jika produk tersebut bermasalah, BPOM bisa menelusuri dan menarik kembali produk tersebut."

Penny pun mengatakan pihaknya akan menghubungi importir produk kopi saset Starbucks tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. "Nanti mereka menghubungi distributornya Starbucks di Turki," imbuhnya.

3 dari 4 halaman

Pelanggaran Berat?

Ilustrasi Kopi Starbucks — BPOM menarik sejumlah produk minuman yang tak miliki izin edar, kopi kemasan Starbucks salah satunya. (pexels.com/Engin Akyurt)

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Robert Joppy Kardinal mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena menarik produk impor pangan ilegal dan kedaluwarsa. Salah satunya, produk kopi saset yang merupakan hasil impor dari Turki.

Robert meminta para pelaku usaha minuman yang tak berizin edar diberi sanksi tegas. "Seperti Starbucks itu, bukan cuma produk (ilegal)-nya yang ditarik, tapi harus diberi sanksi tegas," tegas Robert di Jakarta, 4 Januari 2023, dikutip dari kanal Bisnis .

Mantan Ketua Fraksi Golkar ini menegaskan, masalah produk minuman ilegal dan kedaluwarsa ini tidak bisa dipandang remeh sebab menyangkut kesehatan masyarakat banyak. Menurutnya, perilaku para importir makanan dan minuman impor ilegal ini tidak bisa hanya diberi teguran saja.

"Kalau di negara lain, ini langsung Starbucks-nya ditutup semua. Ini kan minumam franchise dari luar negeri, masukkan barang impor, tapi ada yang tidak memiliki izin edar, bahkan mungkin ada yang kedaluwarsa. Ini merupakan pelanggaran berat," sambungnya.

4 dari 4 halaman

Ada Kesengajaan?

Robert berharap sanksi tegas berupa penutupan usaha hingga ancaman pidana diharapkan memberikan efek jera pada para pelaku usaha untuk lebih memperhatikan produk pangan yang diimpornya ke Indonesia.

"Apa harus menunggu ada yang mati dulu baru diproses? Kasus obat sirup anak yang menyebabkan ratusan anak sudah cukup jadi pelajaran pentingnya memperhatikan aspek keamanan setiap produk yang disebar ke masyarakat," ujar dia.

Politisi Beringin daerah pemilihan Papua Barat ini juga mengajak para pelaku usaha untuk lebih memprioritaskan produk pangan dari dalam negeri, utamanya kopi. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia.

Dia juga menyayangkan sikap Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang sangat mudah memberikan izin impor produk pangan yang mestinya bisa menggunakan bahan pangan dari dalam negeri. "Produk yang ditarik BPOM ini kan ribuan jumlahnya. Berarti kan ini memang ada unsur kesengajaan. Mungkin karena barangnya lebih murah dan mau ambil untung besar, kesehatan masyarakat diabaikan," tegasnya.

Ia berharap ada koordinasi dan kebijakan yang lebih berarti dalam mengontrol produk pangan tak berizin dan kedaluwarsa masuk ke Indonesia. "Jangan sampai negara kita ini jadi tempat sampah negara-negara lain untuk barang-barang yang sudah kedaluwarsa," tandasnya.