, Jakarta - Lembaga negara di Indonesia melaksanakan tugas sesuai dengan yang sudah diatur oleh landasan hukum yang diberlakukan. Universitas Medan Area (UMA) menjelaskan bahwa ada lima landasan hukum lembaga negara Indonesia. Landasan hukum lembaga negara Indonesia tertinggi adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.
Baca Juga
Advertisement
Dalam buku berjudul Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara yang ditulis oleh Arifin Firmansyah, dkk., lembaga negara dijelaskan sebagai institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi negara.
Apa jadinya jika lembaga ini tidak diatur dengan landasan hukum yang jelas?
Tanpa landasan hukum yang jelas, lembaga negara di Indonesia berpotensi mengalami ketidakpastian hukum, konflik internal, penyalahgunaan kekuasaan, serta kesulitan dalam penyelesaian sengketa antarlembaga. Dampaknya akan mengganggu stabilitas, keseimbangan kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi negara, serta mengancam hak-hak individu dan kepentingan masyarakat.
Berikut ulas lebih mendalam tentang lima landasan hukum lembaga negara di Indonesia yang dimaksudkan, Rabu (22/11/2023).
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
1. UUD 1945
Konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), memegang peran sentral sebagai landasan hukum lembaga negara di Indonesia tertinggi. UUD 1945 tidak hanya sekadar sebuah dokumen hukum, tetapi juga merupakan manifestasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan negara ini.
UUD 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara yang menggambarkan karakteristik pokok negara Indonesia. Hal ini melibatkan nilai-nilai seperti keadilan, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan persatuan. Prinsip-prinsip ini membentuk identitas negara dan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Selanjutnya, hak asasi manusia (HAM) juga ditegaskan dalam UUD 1945. Konstitusi ini menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan keadilan. Pemikiran ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip universal HAM, sejalan dengan perkembangan masyarakat global yang semakin menghargai dan melindungi hak asasi manusia.
Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diatur dengan jelas dalam UUD 1945 sebagai landasan hukum lembaga negara di Indonesia ini. Prinsip ini, yang dikenal sebagai trias politica, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan.
Lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, seperti presiden, DPR, DPD, dan MA, juga diakui dan diatur oleh UUD 1945. Konstitusi UUD 1946 ini memberikan landasan konstitusional bagi eksistensi dan fungsi lembaga-lembaga tersebut. Setiap lembaga memiliki peran yang ditetapkan secara tegas, menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.
UUD 1945 sebagai landasan hukum lembaga negara di Indonesia tertinggi, mampu memberikan kestabilan dan kepastian hukum yang sangat penting untuk pengembangan hukum di Indonesia.
Advertisement
2. Undang-Undang (UU)
Undang-undang (UU) merupakan landasan hukum lembaga negara di Indonesia dan menjadi pilar penting dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Sebagai peraturan yang dibuat oleh badan legislatif (DPR) dan disahkan oleh presiden, UU memiliki cakupan yang luas dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.
UU tidak hanya menyentuh ranah hukum pidana, perdata, ketenagakerjaan, atau lingkungan, tetapi juga menyediakan kerangka hukum yang spesifik. Tujuan dari landasan hukum lembaga negara di Indonesia ini, untuk mengatur perilaku dan hubungan hukum antarindividu serta entitas di Indonesia.
Misalnya, dalam ranah hukum ketenagakerjaan, terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur berbagai hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. UU ini tidak hanya menetapkan standar untuk upah, jam kerja, dan perlindungan tenaga kerja, tetapi juga memberikan landasan bagi hubungan kerja yang sehat dan adil di lingkungan kerja.
3. Peraturan Pemerintahan (PP)
Selain UU, Peraturan Pemerintah (PP) juga termasuk landasan hukum lembaga negara di Indonesia. PP memegang peran penting dalam mengisi rincian dan pelaksanaan dari UU tersebut. PP dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan UU dengan cara yang lebih spesifik.
Mereka menetapkan prosedur administrasi, kebijakan, serta tata cara di berbagai sektor seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Contohnya, dalam sektor pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengatur standar mutu pendidikan di Indonesia. PP ini menguraikan secara rinci standar yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan dari segi kurikulum, tenaga pengajar, sarana-prasarana, serta sistem evaluasi.
Maka, bisa dipahami bahwa UU memberikan kerangka hukum yang umum sementara PP memberikan ketelitian dan kejelasan dalam mengimplementasikan UU di berbagai sektor kehidupan. Keduanya bekerja secara bersinergi, menciptakan landasan hukum lembaga negara di Indonesia yang komprehensif dan praktis.
4. Keputusan Presiden (Kepres)
Keputusan Presiden (Keppres) adalah landasan hukum lembaga negara di Indonesia. Fungsinya sebagai alat untuk menangani masalah yang tidak diatur dengan spesifik dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.
Keppres tidak hanya menetapkan kebijakan pemerintah, melainkan juga dapat merespons keadaan darurat, situasi yang mendesak, atau bahkan hal-hal yang tidak terduga yang memerlukan penyelesaian cepat dari pihak eksekutif.
Salah satu contoh penting dari Keppres adalah ketika Indonesia menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis kesehatan. Keppres dapat digunakan untuk menetapkan langkah-langkah darurat, alokasi anggaran, atau penyebaran bantuan yang cepat dan efisien kepada daerah-daerah yang terkena dampak. Begitu pula dalam hal keamanan nasional, Keppres dapat mengatur langkah-langkah penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara.
Keppres sebagai landasan hukum lembaga negara di Indonesia juga sering kali terkait dengan penetapan lembaga dan pengangkatan pejabat.
Misalnya, pengangkatan menteri, kepala lembaga, atau jabatan penting lainnya dalam pemerintahan dapat ditetapkan melalui Keppres. Hal ini mencakup pengaturan struktur organisasi pemerintahan yang memiliki implikasi besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik.
5. Peraturan Daerah (Perda)
Sementara itu, Peraturan Daerah (Perda) menjadi landasan hukum lembaga negara di Indonesia yang sangat elevan dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah di negara Indonesia. Ini peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
Perda sebagai landasan hukum lembaga negara di Indonesia, khususnya mengatur beragam aspek kehidupan masyarakat setempat. Mulai dari tata ruang, perencanaan pembangunan, perizinan usaha, pajak daerah, serta kebutuhan lainnya.
Sebagai contoh, dalam mengatur tata ruang, sebuah Perda dapat merinci penggunaan lahan di suatu wilayah, menetapkan zona-zona tertentu untuk kepentingan komersial, perumahan, konservasi lingkungan, atau infrastruktur publik. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Terkini Lainnya
Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, Ketahui Makna Setiap Silanya
Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia Menurut UUD 1945, Kenali Sasarannya
Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pahami Penjelasannya
1. UUD 1945
2. Undang-Undang (UU)
3. Peraturan Pemerintahan (PP)
4. Keputusan Presiden (Kepres)
5. Peraturan Daerah (Perda)
Indonesia
landasan hukum lembaga negara di indonesia
jelaskan landasan hukum lembaga negara di indonesia
landasan hukum
hukum
Euro 2024
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Jadwal Lengkap Pertandingan 8 Besar Euro 2024
Terkesan Penampilannya di Euro 2024, Real Madrid Ingin Datangkan Rekan Setim Jude Bellingham
Top 3: Pola Makan Nabati Bisa Perlambat Perkembangan Kanker Prostat
Top 3 Berita Bola: Timnas Belanda Lolos ke Perempat Final Euro 2024, Ronald Koeman Malah Menyesal
Copa America 2024
Link Live Streaming Copa America 2024 Argentina vs Ekuador di Vidio
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Jadwal Siaran Langsung Argentina vs Ekuador di Perempat Final Copa America 2024 di Vidio
Prediksi Copa America 2024 Argentina vs Ekuador: Semuanya Memihak Tim Tango
Timnas Ekuador Siap Berjuang Mati-matian di Perempat Final Copa America 2024
Copa America 2024 Argentina Vs Ekuador: Tim Tanggo Didukung Rekor Apik
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
Demokrat Rekomendasikan Dukungan ke 3 Paslon Ini untuk Pilkada Papua Barat, Babel, dan Jambi
Coklit Pilkada 2024 Sudah Sasar 16,6 Juta Pemilih di Jatim, Target Tuntas di Hari ke-20
Kata Sekjen PKS soal Kaesang Disodorkan Jokowi untuk Maju di Pilkada Jakarta 2024
Survei Warna Research Center: Tingkat Elektabilitas Hendy Siswanto dan Faida Tinggi Jelang Pilkada Jember 2024
Respons Jokowi soal Kabar Kaesang Maju Pilkada Jakarta 2024, Benarkah Sodorkan ke Parpol?
Ridwan Kamil Dianggap Masih Kuat di Pilkada Jawa Barat, Bawa Untung Buat Golkar
TOPIK POPULER
Populer
Apa Arti Resesi? Krisis Ekonomi yang Juga Dialami Oleh Indonesia
7 Momen Dinda Hauw Jatuh Waktu Berkuda, Langsung Dilarikan ke UGD
Cara Download di Scribd Gratis Tanpa Login, Cek Langkah Lengkapnya
May I Help You (2022) adalah Drakor Horor dan Komedi, Beda Kasus Tiap Episode
Shrek adalah Film Animasi dan Komedi, Jadi Tontonan Seru untuk Anak-Anak
7 Jenis Kartu Debit Mandiri, Ketahui Perbedaan Layanan dan Limitnya
Sering Diremehkan Orang Lain? Hindari 8 Sikap Menyebalkan Ini
Ketua KPU
Skandal Asusila eks-Ketua KPU, Apakah Dosa Zina Bisa Diampuni Allah? Buya Yahya Bilang Begini
HEADLINE: Skandal Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Dipecat DKPP, Berujung Proses Pidana?
7 Respons Berbagai Pihak Mulai Parpol, KPU, hingga Jokowi Usai DKPP RI Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Jokowi Sebut Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari dari Ketua KPU Masih Diproses
DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Jujur dan Adil
Berita Terkini
Cuaca Hari Ini Jumat 5 Juli 2024: Hujan Guyur Jabodetabek Siang Nanti
Kasus Korupsi BTS 4G, Mantan Komisaris Ini Divonis Hukuman 5 Tahun Penjara
Pertamina Klaim Bisa Produksi Biodiesel B100, Tapi Harganya Belum Murah
Respons BEI Terkait Saham Emiten Baru Banyak yang Loyo
Mengintip Pesona Sanghyang Heuleut, Wisata Alam Indah di Bandung Barat
Wali Kota Depok Sudah Serahkan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2023
Perusahaan Kripto di AS Wajib Lapor Pajak pada 2026
Sudah Ditaksir Manchester United 2 Tahun, Bintang Euro 2024 Malah Lebih Tertarik Gabung Real Madrid
Bukan Cuma Perawatan Medis, Anak dengan Kanker Perlu Dapat Dukungan Psikososial
Jokowi Pastikan Pilkada Berjalan Lancar Usai Ketua KPU Diberhentika Dewan Kehoermatan
3 Resep Mi Tahu Fantasi, Bisa Jadi Camilan sampai Ide Jualan
Jepang Bakal Kekurangan 1 Juta Pekerja Asing pada 2040
5 Juli 2019: Gempa Bumi M6,9 di California, Bangunan Bergoyang dan Terjadi Kebakaran
Demokrat Rekomendasikan Dukungan ke 3 Paslon Ini untuk Pilkada Papua Barat, Babel, dan Jambi
Momen Gus Baha Bertemu Muslimah yang Tak Berbusana Islami di Masjid, Reaksinya jadi Sorotan