Israel Meradang soal Kabar AS Akan Jatuhkan Sanksi ke Unit Militernya

, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji menolak sanksi apa pun terhadap militer negaranya. Penolakan tersebut muncul menyusul laporan bahwa Amerika Serikat (AS) berencana memangkas bantuan.

"Saya akan melawannya dengan seluruh kekuatan saya," kata Netanyahu pada hari Minggu (21/4/2024), seperti dilansir BBC, Senin (22/4).

Serangan Israel Tewaskan 22 Orang di Rafah, 18 di Antaranya Anak-anak
Update Perang Israel Vs Hamas: Korban Tewas di Gaza Tembus 34.000 Jiwa
Dampak Konflik Iran-Israel Terhadap BUMN, PM Benjamin Netanyahu Sebut Israel Akan Bela Diri

Sebelumnya, situs berita Axios menyebutkan AS akan menargetkan Batalion Netzah Yehuda atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tepi Barat yang diduduki.

Ketika ditanya pekan lalu tentang laporan bahwa bantuan militer AS kepada unit dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dapat dihentikan karena tuduhan pelanggaran HAM di Tepi Barat yang diduduki, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, "Saya telah membulatkan tekad; Anda dapat berharap untuk melihatnya pada hari-hari mendatang."

AS, yang merupakan sekutu utama Israel, belum pernah menghentikan bantuan kepada unit IDF sebelumnya.

Sementara itu, militer Israel mengklaim Batalion Netzah Yehuda beroperasi sesuai dengan hukum internasional.

"Menyusul adanya publikasi mengenai sanksi terhadap batalion tersebut, IDF tidak mengetahui masalah ini," kata pihak militer Israel seperti dikutip Reuters. "IDF bekerja dan akan terus berupaya menyelidiki kejadian yang tidak biasa dengan cara yang praktis dan sesuai dengan hukum."

2 dari 3 halaman

Dugaan Pelanggaran HAM oleh Israel

Operasi Darat Israel di Jalur Gaza — Pasukan darat Israel memasuki Gaza pada akhir Oktober dan dengan cepat mengepung Kota Gaza, pemukiman utama di utara. (AP Photo/Victor R. Caivano)

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dilaporkan telah meminta AS mengurungkan niatnya untuk memberikan sanksi kepada Netzah Yehuda. Dia mengatakan bahwa dunia sedang mengamati hubungan antara AS dan Israel lebih erat dari sebelumnya.

"Setiap upaya untuk mengkritik seluruh unit akan memberikan dampak besar pada tindakan IDF," demikian pernyataan Gollant, seraya menambahkan, "Ini bukanlah jalan yang tepat bagi mitra dan teman."

Pada hari Sabtu (20/4), Axios mengutip tiga sumber AS yang mengetahui masalah ini yang mengatakan bahwa Blinken diperkirakan akan mengumumkan sanksi terhadap Netzah Yehuda dalam beberapa hari.

Disebutkan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dugaan pelanggaran di Tepi Barat yang diduduki, termasuk satu insiden di mana seorang pria Palestina-AS, Omar Assad yang berusia 80 tahun, meninggal setelah diikat dan disumpal oleh tentara Israel selama penggeledahan di Tepi Barat yang diduduki pada Januari 2022.

Saat itu, AS menyerukan "penyelidikan kriminal menyeluruh dan akuntabilitas penuh" dalam kasus ini.

IDF kemudian mengatakan mereka menyesali kematian Assad dan komandan Netzah Yehuda akan "ditegur" atas kematian tersebut. Ditambahkan pula bahwa dua tentara akan dilarang bertugas di posisi senior selama dua tahun, namun tidak akan dituntut. IDF mengklaim bahwa kematian Assad disebabkan oleh kondisi medis yang sudah ada sebelumnya.

Keluarga Assad, yang sebagian besar tinggal di AS, mengecam keputusan penutupan kasus tersebut.

3 dari 3 halaman

Hukum Leahy

Presiden Amerika Serikat Joe Biden disambut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Bandara Internasional Ben Gurion, Tel Aviv, Israel, pada 18 Oktober 2023. (Dok. Evan Vucci/AP)

Keputusan apa pun untuk melarang unit IDF menerima bantuan militer AS akan dibuat berdasarkan "Hukum Leahy", yang disponsori pada tahun 1997 oleh Senator Patrick Leahy. Hal ini mencegah pendanaan atau pelatihan AS digunakan untuk unit militer asing yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat.

Tahun lalu, ungkap seorang mantan pejabat senior AS kepada BBC, sekelompok pejabat AS yang dikenal sebagai "forum pemeriksaan Israel-Leahy" menyelidiki setidaknya selusin tuduhan terhadap unit Israel, termasuk Batalion Netzah Yehuda.

"Kami percaya bahwa dalam sebagian besar kasus, hal ini tidak dapat diselesaikan – dengan kata lain, para pelakunya belum diadili secara layak," tutur mantan Direktur Biro Politik-Militer Kementerian Luar Negeri AS, yang mengawasi transfer senjata AS, Josh Paul.

Paul mengundurkan diri dari jabatannya pada November sebagai protes atas apa yang dilihatnya sebagai kurangnya akuntabilitas atas transfer senjata ke Israel. Ketika ditanya apakah rekomendasi yang dia sebutkan telah sampai ke meja Blinken, dia mengutip laporan media baru-baru ini yang menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut telah sampai ke meja Blinken.

Dibentuk pada tahun 1999, Netzah Yehuda adalah unit khusus laki-laki di mana orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks bertugas.

Awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi terhadap aktivis sayap kanan Israel Ben Zion Gopstein. Disebut bahwa organisasinya, Lehava, terlibat dalam kekerasan yang mengganggu stabilitas yang berdampak pada Tepi Barat yang diduduki.