Pesan China soal Rusia Vs Ukraina: Hentikan Menyirami Api dengan Bensin

, Beijing - Menteri Luar Negeri (Menlu) China Qin Gang mengatakan pada Selasa (22/2/2023), pihaknya ingin memainkan peran dalam mengakhiri perang Ukraina. Hal tersebut disampaikan Menlu Qin dalam konferensi keamanan di Beijing, di mana dia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung hampir setahun dapat lepas kendali.

China, sebut Qin, akan terus mendesak pembicaraan damai untuk menghasilkan penyelesaian politik.

"Pada saat yang sama, kami mendesak negara-negara terkait untuk segera berhenti menambahkan bahan bakar ke api, berhenti menyalahkan China, dan berhenti membesar-besarkan soal Ukraina hari ini, Taiwan besoknya," ungkap Menlu Qin merujuk kepada dukungan militer Barat terhadap Kyiv serta kekhawatiran bahwa China sedang bersiap untuk menegaskan klaimnya atas Taiwan. Demikian seperti dikutip dari AP, Rabu (22/2).

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, China telah menolak mengutuk langkah tersebut dan mengecam keras sanksi ekonomi Barat terhadap Moskow. Sejauh ini, China juga tidak mendefinisikan apa yang terjadi di Ukraina sebagai invasi.

Momen perdebatan dua kepala negara terekam di tengah gelaran G20 di Indonesia. Presiden China Xi Jinping dibantu penerjemahnya berbincang dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Xi marah lantaran hasil pembicaraan dua pihak bocor ke publik dan ...

2 dari 3 halaman

China: Rusia Terprovokasi oleh Barat

Potret 1 Tahun Invasi Rusia ke Ukraina — Seorang warga mencari barang-barang pada sebuah gedung apartemen yang hancur saat pertempuran antara pasukan Ukraina dan Rusia di Borodyanka, Ukraina, 5 April 2022. Seiring berjalannya tonggak sejarah, peringatan setahun invasi Rusia ke Ukraina berjalan suram sekaligus menjengkelkan karena penuh dengan pembunuhan, kehancuran, kehilangan, dan rasa sakit yang dirasakan bahkan di luar perbatasan Rusia dan Ukraina. (AP Photo/Vadim Ghirda, File)

China dan Rusia memiliki kebijakan luar negeri yang selaras, di mana keduanya menentang Amerika Serikat. Beberapa pekan sebelum invasi Rusia ke Ukraina, para pemimpin kedua negara mengumumkan kemitraan tanpa batas.

Beijing meyakini bahwa Moskow terprovokasi untuk menggunakan kekuatan militer sebagai respons atas ekspansi NATO ke timur.

Meski demikian Menlu Qin menegaskan, pihaknya selalu mengambil sikap objektif dan tidak memihak.

"China sangat khawatir dengan eskalasi situasi dan kemungkinan itu di luar kendali," tutur Menlu Qin.

Menurutnya, Presiden Xi Jinping telah mengajukan proposal yang secara garis besar menegaskan peran China yang bertanggung jawab dan konstruktif dalam meredakan situasi dan mengurangi krisis.

"Kami akan terus mempromosikan pembicaraan damai, memberikan kebijaksanaan China untuk penyelesaian politik krisis Ukraian, dan bekerja dengan komunitas internasional untuk mempromosikan dialog dan konsultasi dalam mengatasi masalah," ujar Qin.

China menentang kritik terhadap Rusia di PBB, bersikeras bahwa kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dihormati.

3 dari 3 halaman

Kunjungan Diplomat Tertinggi China ke Moskow

Kepala Kebijakan Luar Negeri Partai Komunis China Wang Yi. (Dok. AFP)

Kremlin pada Senin (20/2) mengumumkan bahwa Presiden Vladimir Putin akan bertemu dengan diplomat tertinggi atau Kepala Kebijakan Luar Negeri Partai Komunis China Wang Yi di Moskow.

Perjalanan Wang ke Rusia terjadi setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuding China tengah mempertimbangkan langkah untuk mengirimkan senjata dan amunisi ke Rusia.

Adapun juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memuji hubungan Rusia-China, menggambarkannya multidimensi dan bersifat sekutu. Pernyataan Peskov muncul bertepatan dengan kunjungan mendadak Presiden AS Joe Biden ke Ukraina pada Senin untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky dan menunjukkan dukungan bagi negara itu menjelang peringatan satu tahun invasi Rusia.

Selama ini Rusia dinilai telah menunjukkan dukungan kuat untuk China, di mana keduanya mengadakan serangkaian latihan militer bersama di tengah ketegangan Beijing-Washington terkait Taiwan, perdagangan, hak asasi manusia, dan klaim teritorial di Laut China Selatan.