Kudeta Guinea: Gubernur Akan Diganti dengan Komandan Regional

Kudeta Guinea: Gubernur Akan Diganti dengan Komandan Regional - Global

, Conakry - Junta militer Guinea mengumumkan akan mengganti para gubernur di negara tersebut. Gubernur akan diganti oleh komandan regional.

Dilaporkan AP News, Senin (6/9/2021), rencana itu diambil militer usai melakukan kudeta kepada Presiden Alpha Condé. Ancaman pun dilayangkan bagi gubernur yang menolak.

BACA JUGA: VIDEO: Momen Tegang Presiden Bolivia Gagalkan Kudeta

BACA JUGA: VIDEO: 17 Orang Ditangkap dalam Upaya Kudeta Gagal di Bolivia

BACA JUGA: VIDEO: Jenderal Militer Bolivia dan Pemerintah Saling Menuduh atas Upaya Kudeta

Kudeta Terjadi di Guinea, Tentara Rebut Kekuasaan dari Presiden

"Penolakan dalam bentuk apapun akan dianggapi pemberontakan," ujar pihak junta militer.

Kolonel Mamadi Doumbouya juga sempat tampil di TV usai melakukan kudeta. Ia mengklaim sudah tugas seorang prajurit untuk menyelamatkan negara.

"Kita tidak akan mempercayai politik kepada satu orang. Kita akan mempercayainya kepada rakyat," ujar Doumbouya.

Presiden Condé sempat muncul di TV bersama tentara. Kondisinya terlihat baik-baik saja, tetapi ia ogah diajak bicara tentara. Lokasi keberadaannya masih tidak jelas.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pihak militer Guinea melakukan kudeta kepada pemerintah. Setelah merebut kekuasaan, militer membubarkan pemerintahan dan konstitusi Guinea.

2 dari 2 halaman

Kecaman Dunia Internasional

Presiden Guinea Alpha Conde. (AP Photo / Jacques Brinon)

Manuver junta militer langsung panen kecaman dari komunitas internasional, termasuk negara-negara tetangga Guinea di Afrika Barat.

Economic Community of West African States (ECOWAS) mengancam akan memberikan sanksi apabila Presiden Condé tak segera dilepaskan.

Kementerian Luar Negeri AS juga mewanti-wanti agar tidak ada kekerasan yang terjadi di Guinea, serta menghindari gerakan yang di luar konstitusi yang bisa membahayakan perdamaian.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres turut memberi kecaman terhadap aksi perebutan pemerintahan "dengan menggunakan senjata api."