Dampak Perubahan Iklim bagi Penyandang Disabilitas, Pengaruhi Hak Hidup, Air, Pangan dan Kesehatan

, Jakarta - Perubahan iklim yang terjadi belakangan ini turut berdampak pada para penyandang disabilitas.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono.

Menurutnya, laporan asesmen Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ke-6 tahun 2023 menunjukkan bahwa dampak buruk perubahan iklim turut dirasakan oleh kelompok-kelompok miskin, rentan, dan terpinggirkan.

Senada dengan itu, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengakui bahwa hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas sangat terpengaruh oleh dampak negatif perubahan iklim yang sedang terjadi.

“Perubahan iklim mempunyai dampak buruk terhadap penyandang disabilitas, mengancam hak asasi mereka atas hidup, air, pangan, kesehatan, perumahan, aksesibilitas, mobilitas pribadi, pendidikan, pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan budaya, hidup mandiri, dan kebebasan bergerak,” ujar Nunung mengutip keterangan pers, Minggu (17/12/2023).

Nunung menambahkan, bantuan mobilitas atau pendampingan yang tepat bagi penyandang disabilitas sangat diperlukan dalam upaya pertolongan dan pelayanan evakuasi. Akses kemudahan, lokasi pengungsian yang baik, air dan sanitasi serta sarana dan prasarana yang baik dapat mengakomodasi kebutuhan para penyandang disabilitas.

Dampak perubahan iklim, cuaca kini tak menentu. Siang hari, cuaca panas begitu terik, sedangkan hujan deras terjadi di sore hari. Komen yuk kali ini menyuarakan harapan warga soal penanganan perubahan iklim untuk mencegah bencana di Tanah Air.

2 dari 4 halaman

Dorong Disabilitas Turut Berperan Aktif dalam Pembangunan Indonesia

Dampak Perubahan Iklim bagi Penyandang Disabilitas, Pengaruhi Hak Hidup, Air, Pangan dan Kesehatan. Foto: Kemenko PMK.

Nunung menambahkan, Kemenko PMK terus berupaya mendorong kementerian dan lembaga untuk dapat menyediakan program dan layanan bagi para penyandang disabilitas. Tujuannya, agar para penyandang disabilitas dapat turut berperan aktif dalam pembangunan Indonesia.

Hal ini disampaikan Nunung saat memberikan sambutan dalam agenda dialog interaktif dengan tema “Kelompok Rentan Penyandang Disabilitas dalam Perubahan Iklim.”

Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2023 oleh Kemenko PMK di Aula Heritage Kemenko PMK, pada Kamis 14 Desember 2023.

“Sejumlah program dari kementerian dan lembaga telah didorong untuk memerhatikan rekan-rekan penyandang disabilitas agar bisa mendapatkan ruang dan kesempatan untuk berkreasi. Serta menjadi bagian dari pembangunan Indonesia. Selain itu, bagi para penyandang disabilitas yang kurang produktif, bantuan sosial juga tersedia untuk mereka,” ujar Nunung.

3 dari 4 halaman

Jadi Bagian dari Pembangunan Indonesia

CEO & Founder Koneksi Indonesia Inklusif (KONEKIN) Marthella Rivera Sirait, Jakarta, Rabu (13/12/2023). Foto: /Ade Nasihudin.

Pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam pembangunan Indonesia juga sempat disampaikan oleh CEO & Founder Koneksi Indonesia Inklusif (KONEKIN) Marthella Rivera Sirait.

Menurutnya, dalam sebuah pembangunan maka para penyandang disabilitas harus ikut dilibatkan.

“Karena kan dalam membuat regulasi kadang-kadang kehadiran disabilitas tuh hanya untuk memenuhi kuota atau forum saja. Baik dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat. Tetapi justru masukan-masukan mereka yang harusnya diakomodasi dan menjadi sebuah aturan atau kebijakan,” ucap perempuan yang akrab Thella saat ditemui di Jakarta, Rabu 13 Desember 2023.

4 dari 4 halaman

Dengar Masukan dari Penyandang Disabilitas Saat Membangun Layanan Publik

Lebih lanjut Thella menyampaikan, mendengar masukan dari penyandang disabilitas soal pembangunan layanan publik menjadi penting lantaran mereka lah yang akan menjadi penggunanya.

“Mereka (penyandang disabilitas) adalah user-nya, penggunanya, jadi masukan dari mereka sebenarnya akan mempermudah kinerja pelayanan publik juga kalau diakomodasi sejak awal.”

“Jadi pesanku, siapa pun yang nanti akan kepilih (jadi presiden) jangan hanya pada saat regulasinya atau draft-nya sudah dibuat baru nanti ada uji publik dan itu baru dilibatkan disabilitasnya.”

Dengan kata lain, pelibatan penyandang disabilitas perlu dilakukan benar-benar sejak awal rencana pembuatan kebijakan.

“Agar kita tahu masalah di lapangan tuh apa sih real-nya, apa sih solusinya, dan kemudian itu akan diramu menjadi kebijakan publiknya,” pungkas Thella.