AS Minta Binance dan FTX Pangkas Akses Rusia ke Kripto

AS Minta Binance dan FTX Pangkas Akses Rusia ke Kripto - Crypto

, Jakarta - Dalam sebuah laporan terungkap, Joe Biden dan pemerintahannya berusaha keras untuk memastikan Rusia menerima dampak invasi ke Ukraina.

Terlepas dari larangan SWIFT dan pemblokiran uang Rusia, mereka sekarang melihat ke kelas aset digital dan bagaimana AS dapat menggunakannya untuk menegakkan sanksi pada Rusia. Hal itu terungkap dari laporan Bloomberg, yang dikutip dari Yahoo Finance, Selasa (8/3/2022).

Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dan Departemen Keuangan telah mengeluarkan perintah ke beberapa bursa kripto terbesar. Pertukaran ini telah diminta untuk memastikan Rusia tidak menggunakan kripto sebagai pelarian.

Negara itu baru-baru ini memberlakukan sanksi berat terhadap Federasi Rusia dan ingin memastikan mereka merasakan hal yang sama.

"Cryptocurrency bukan pengganti dolar AS yang banyak digunakan di Rusia, tetapi otoritas Amerika secara agresif terus memerangi penyalahgunaan aset digital untuk menghindari sanksi,” kata seorang pejabat gedung putih.

Beberapa pertukaran kripto yang tampaknya sedang dalam pembicaraan dengan Gedung Putih adalah Binance, Coinbase, dan FTX.

Meskipun Binance dan Coinbase baru-baru ini menyatakan, mereka tidak akan memblokir akun kripto Rusia, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan perubahan.

Sesuai laporan Bloomberg, kedua bursa hanya ingin mengambil tindakan pada akun yang terkena sanksi. Hanya alamat yang diidentifikasi oleh Kantor Perbendaharaan yang ditandai dan diblokir untuk melakukan transaksi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Nilai cryptocurrency atau mata uang kripto sangat dinamis beberapa bulan belakangan. Sebelum Anda ikut berinvestasi dalam mata uang digital ini, pahami dulu untung ruginya.

2 dari 2 halaman

Kazakhstan Menindak Penambangan Kripto Ilegal

Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay

Sebelumnya, Departemen lokal dari Komite Pengawasan Atom dan Energi Kementerian Energi Kazakhstan telah melakukan sejumlah inspeksi untuk mengidentifikasi operasi penambangan kripto ilegal di negara itu.

Selain itu, anggota penegak hukum negara dan lembaga pemerintah lainnya juga mengambil bagian dalam pemeriksaan bersama.

"Hasil inspeksi selama 5 hari terakhir, kelompok keliling telah mengidentifikasi dan menghentikan 13 ladang penambangan dengan total konsumsi 202 MW,” kata kementerian itu dalam siaran pers, dikutip dari Bitcoin.com, Senin, 7 Maret 2022.

Di wilayah Karaganda, pihak berwenang menemukan fasilitas penambangan dengan total kapasitas lebih dari 31 MegaWatt (MW) dan di wilayah Pavlodar dengan peralatan pertambangan bertenaga 22 MW.

Mereka juga mencabut perangkat keras di wilayah Turkistan sebesar 3,28 MW, wilayah Akmola 1,03 MW, wilayah Kostanay 0,82 MW, di ibu kota Nur-Sultan 1,8 MW, kota terbesar di Kazakhstan, Almaty 3,5 MW, dan Shymkent 4 MW.

Inspektur akan melanjutkan upaya mereka untuk mendeteksi dan memutuskan pertambangan kripto ilegal tetapi juga mengidentifikasi fasilitas penambangan resmi.

Penindakan ini dilakukan sejalan dengan krisis energi yang terjadi di Kazakhstan. Protes massal atas kenaikan biaya energi, terutama harga bahan bakar, meletus pada hari-hari pertama tahun ini, mengancam pemerintahan Tokayev.

Demi memadamkan kerusuhan, pemerintahannya untuk sementara menutup bank dan membatasi akses ke internet, yang memengaruhi penambangan dan hashrate Bitcoin global.