uefau17.com

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menghadiri launching penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP). Setelah sebelumnya di Cilacap, Presiden kini hadir di Banyumas, tepatnya di gudang Bulog Klahang dan Banpang.

Di kunjungan kali ini Presiden Joko Widodo memastikan Bantuan El Nino sudah di terima oleh KPM. Presiden menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan.

“Ini yang hadir di sini dulu September, Oktober, November, sudah mendapatkan bantuan, ada? Ini kelihatannya tambahan. Yang bulan Januari sudah dapat semuanya? Sudah terima semuanya. Nanti Februari, Maret dapat lagi. Nanti kalau APBN memungkinkan, April, Juni bisa kita teruskan lagi,” ucap Jokowi dikutip Kamis (4/1/2024).

BP-CBP ini disebutkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, menyasar 22,4 juta penerima. PT Pos Indonesia (Persero) untuk tahun ini mendapatkan alokasi untuk mendistribusikan bantuan Cadangan Beras Pemerintah di 20 Provinsi kepada 13.415.219 penerima bantuan pangan (PBP) per bulan.

“Datanya kami dapat dari Kemenko PMK, yaitu Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Data ini sudah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan, BPKP, dan KPK sehingga data ini tentunya kita anggap paling akurat hari ini,” kata Arief.

Jika ternyata masih ada warga yang hidup di bawah garis kemiskinan namun namanya belum terdata sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP), Arief menyarankan untuk mengajukan kepada aparat RT/RW setempat.

“Apabila ada saudara kita yang di bawah garis kemiskinan dan belum masuk data ini, bisa mengajukan melalui RT/RW. Nanti akan diverifikasi, sehingga bulan berikutnya bisa kita mutakhirkan datanya,” ucapnya.

Mengenai stok beras Bulog yang angkanya naik turun, Arief mengatakan hal itu karena beras disalurkan melalui berbagai program bantuan.

“Beras yang ada saat ini di Bulog sekitar 1,4 juta ton. Angka ini bergerak terus, bisa 1,6 atau 1,5. Pertanyaannya, kenapa sih angkanya berubah-ubah? Angkanya berubah karena stok bergerak terus. Kita ada penyaluran-penyaluran,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan saat ini pun produksi beras terus digenjot. Selain petani terus berproduksi, stakeholder terkait bidang pangan juga bahu membahu memastikan ketersediaan stok beras.

“Mulai 2024 ini cadangan pangan pemerintah Badan Pangan Nasional sekarang diminta untuk mengelola Kepres 125 tahun 2022 mengenai Cadangan Pangan Pemerintah. Ini nanti Bulog bersama BUMN di bidang pangan mempersiapkan sebagai off taker. Kita terima kasih kepada Bu Menteri Keuangan dan jajaran, kita disiapkan dana penjaminan sekitar 28,7 triliun," ungkapnya.

"Jadi kita tidak hanya bicara bantuan pangan, tapi juga logistik secara keseluruhan, termasuk bagaimana pemerintah melalui BUMN di bidang pangan sebagai off taker, karena Pak Presiden perintahnya kepada Badan Pangan Nasional untuk menyerap apa yang diproduksi oleh petani. Jadi biarkanlah petani kita memproduksi, kemudian BUMN di bidang pangan bersama Badan Pangan Nasional menyiapkan untuk off take dengan harga yang bagus,” lanjut dia.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang terus dibangun, Arief menyakini produksi beras nasional akan tetap terjaga.

“Satu per satu dalam dua tahun terakhir, Badan Pangan Nasional bersama Bulog, RNI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, dan dari sisi inflasi ada Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, seluruh stakeholder di bidang pangan tersebut saya rasa sudah sangat baik. Ke depan akan lebih baik lagi. Jangan lupa teman kita di legislatif juga penting untuk keberpihakan terhadap pangan di Indonesia,” ujarnya.

“Ke depan, faktor produksi menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana keberpihakan terhadap teknologi, ketersediaan pupuk, benih, bagaimana menyampaikan pengurangan dari konversi lahan, kemudian buka lahan baru, intensifikasi pertanian. Jadi semua ini harus holistik dan terintegrasi, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Arief menegaskan.

Masih terkait kolaborasi antar kementerian/lembaga, Arief berharap BUMN di bidang pangan dapat menjadi motor penggerak nasional.

“Pak Presiden menyampaikan tidak hanya makro, mikro, itupun masih kurang. Mesti detail. Kalau BUMN dengan Pak Erick, Menteri BUMN. Saya masih berkomunikasi dengan beliau sampai sekarang, bagaimana BUMN di bidang pangan, Pak Erick sampaikan tidak boleh menjadi menara gading, tetapi harus berkolaborasi dengan private. BUMN di bidang pangan menjadi motor penggerak nasional. Perbedaan BUMN dengan private itu ada ’N’ di belakang, ada negaranya, sehingga bisa bersama-sama kementerian/lembaga untuk mengerjakan banyak hal,” katanya.

PT Pos Indonesia (Persero) menjadi mitra pendistribusian BP-CBP di 20 provinsi dengan alokasi 13.415.219 PBP.

Direktur Bisnis dan Kurir Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun optimistis penyaluran di 20 provinsi akan berjalan lancar, tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel.

“Alhamdulillah, kita sudah memulai penyaluran bantuan beras bulan Januari yang langsung di-launching oleh Bapak Presiden di Cilacap kemarin, dan hari ini di Banyumas, akan berlanjut di Tegal,” kata Tonggo.

Dalam penyaluran BP-CBP ini Pos Indonesia menyiapkan seluruh sumber daya termasuk memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi Pos Giro Cash (PGC).

“Koordinasi kami dengan Bulog cadangan beras yang satuan 10 kg sudah siap disalurkan. Kami sudah menyiapkan penyaluran untuk komunitas seperti ini di beberapa titik tertentu. Kemudian penyaluran di Kantorpos dan ada beberapa case yang akan diantarkan ke rumah penerima langsung. Salah satu keunggulan dan kelebihan penyaluran oleh Pos Indonesia adalah kita memiliki sistem aplikasi yang langsung meregister, dilengkapi fitur face recognition, kemudian terhubung dengan Dukcapil sehingga memastikan bantuan tepat sasaran by name by address,” ujar Tonggo.

Pos Indonesia dalam mendistribusikan bantuan beras ini menerapkan teknologi digital berupa aplikasi Pos Giro Cash (PGC). Dengan menggunakan PGC, penerima yang telah mendapatkan bantuan dapat diketahui dari foto diri bersama dengan identitas yang dibawa yaitu KTP/KK (fitur face recognition). PGC juga menyertakan geotagging, yaitu menyertakan lokasi penerima mendapatkan bantuan, sehingga dapat dilacak melalui peta. 

Setelah seluruh proses terlaksana dengan baik, maka proses selanjutnya berupa pendokumentasian seluruh arsip ataupun dokumen akan dilakukan menggunakan aplikasi e-Filing. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan dokumen, penyimpanan dokumen hingga dapat diketahui progressnya menggunakan dashboard realtime. E-Filling bermanfaat untuk mendukung akuntabilitas penyaluran oleh Pos Indonesia, termasuk bukti (evidence) dokumen penyerahan secara digital.

Ketiga aplikasi yang digunakan tersebut dapat diakses oleh seluruh stakeholder dan progress-nya dapat dilihat melalui dashboard di ketiga aplikasi tersebut.  

“Semua penyaluran bantuan dilakukan dengan aplikasi PGC dan dashboard, bisa diakses oleh seluruh stakeholder terkait. Dengan menggunakan sistem PGC, kita memastikan penyaluran CBP tepat sasaran kepada penerima,” kata Tonggo.