Jefri Nichol Demo Tolak UU Cipta Kerja, Simak Deretan Manfaat Versi Pemerintah

, Jakarta - Penolakan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terus bergulir. Setelah berbagai elemen buruh, saat ini para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan daerah turun ke jalan menolak diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Menarik, aktor Jefri Nichol ikut terjun demo menolak UU Cipta Kerja di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis 6 April 2023. Dalam demo ini, Jefri Nichol bersama para demonstran melakukan aksi melempar tikus yang sudah mati ke gedung DPR. Dia juga berorasi di hadapan ribuan demonstran.

"Gua di sini cuma mau nyampein turut berdukacita atas matinya nalar dan kemanusiaan. Mereka bukan manusia tapi tikus-tikus. Melindungi oligarki dan orang-orang pada korup," kata Jefri saat memberikan orasi dikutip dari Regional .

Dia juga melempar payung hitam ke sebagai simbol matinya tugas-tugas DPR sebagai payung pelindung rakyat. Jefri Nichol lantas mempertanyakan tugas dan fungsi para anggota dewan.

"Bisa dilihat aja di Google tentang UU Cipta Kerja, semua orang juga sudah tahu kalau UU Cipta Kerja itu bermasalah. Sebenernya mereka itu perwakilan siapa, rakyat atau oligarki," ucapnya.

Berbagai Manfaat UU Cipta Kerja Menurut Pemerintah

Namun pemerintah melihat bahwa UU Cipta Kerja ini memiliki banyak manfaat di tengah situasi global yang tidak menentu ini. Pemerintah perlu menyiapkan strategi jalan keluar agar Indonesia tak jatuh dalam krisis dan resesi. Hal tersebut juga diamini oleh beberapa pengamat dan ekonom.

Senjata Hadapi Resesi Global

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu langkah mitigasi dampak resesi global.

Hal itu disampaikan Menko Airlangga dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023, pada Selasa (21/3/2023).

"Ibaratnya 'mencegah lebih bagus daripada memadamkan kebakaran'. Perppu Cipta Kerja mencegah kebakaran terjadi dan meluas," kata Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, kerentanan perekonomian global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebab perekonomian global terus diterpa oleh berbagai tantangan yang dapat memicu terjadinya resesi global, kondisi yang disebut sebagai “The Perfect Storm”.

Kemudahan Perizinan

Pengamat Hukum dan Akademisi Faisal Santiago, berpendapat pengesahan Perppu ini menjadi UU memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia.

Menurut Faisal Santiago, banyak kemudahan yang diberikan untuk masyarakat dan investor, seperti kegiatan usaha dan investasi yang bakal dipermudah.

"Perppu Ciptaker merupakah salah satu langkah perhatian pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan kepastian hukum," kata Faisal Santiago.

Tarik Investor

Ia menegaskan, adanya Perppu Cipta Kerja ini dapat mengundang investor mengingat adanya kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka akan memberi kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya, sehingga akan mendorong terciptanya lapangan kerja di Indonesia.

"Selain itu, banyak kemudahan juga yang diberikan kepada masyarakat untuk berusaha, seperti kemudahan perizinan dan pembentukan badan usaha, stimulus dan kemudahan bagi UMKM, serta ada juga pemberian dan percepatan sertifikasi halal yang sangat ditunggu oleh para pelaku usaha,” lanjut Prof. Faisal.

2 dari 3 halaman

Buruh Bakal Gugat UU Cipta Kerja 15 April 2023

Buruh Demo Lagi di Depan DPR — Massa buruh menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Buruh kembali menggelar aksi lanjutan menuntut pemerintah dan DPR untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. (/Faizal Fanani)

Kelompok buruh bakal terus melayangkan aksi protes dengan aksi demonstrasi menolak disahkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Puncaknya, buruh akan menggugat UU Cipta Kerja pada 15 April 2023 mendatang.

Hal ini diungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dia menegaskan akan melayangkan gugatan uji materil dan uji formil.

Langkah pertama, secepat-cepatnya tanggal 15 April 2023 akan diajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Adapun gugatan yang akan dimasukkan meliputi dua gugatan. Pertama uji materiil dan yang kedua uji formil.

“Uji formil dilandasi pada fakta yang ada, bahwa pembuatan UU Cipta Kerja tidak melibatkan publik. Padahal dalam UU PPP mewajibkan keterlibatan publik. Seharusnya ketika Perppu dibahas dan dimajukan oleh Panja Baleg melibatkan publik, tetapi tidak dilakukan” ujar Said Iqbal, mengutip keterangannya, Jumat (31/3/2023).

Said Iqbal menegaskan, serikat buruh tidak pernah dilibatkan dalam RDPU untuk dimintai pendapatnya. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja haruslah dinyatakan cacat formil. Sementara itu, terkait dengan uji materiil terhadap omnibus law UU Cipta Kerja, ada 9 point yang dipermasalahkan buruh.

Meliputi upah minimum yang kembali pada rezim upah murah, outsourcing dibebaskan semua jenis pekerjaan, karyawan bisa dikontrak berulang-ulang tanpa periode kontrak, pesangon yang rendah, PHK yang dipermudah, pengaturan jam kerja yang membuat buruh lelah, pengaturan cuti dan waktu istrahat, tenaga kerja asing, hingga dihapusnya beberapa sanksi pidana.

“Sedangkan untuk petani ada tiga isu yang diangkat. Mengenai bank tanah yang memudahkan korporasi mengambil tanah rakyat, tidak adanya larangan importir mengimpor bahan pangan saat panen raya, dan dihilangkannya sanksi bagi importir yang mengimpor saat panen raya," ungkapnya.

3 dari 3 halaman

Geruduk DPR RI Pekan Depan

Aksi Buruh Gelar Demo — Massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar demo di kawasan di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022). Mereka menuntut harga bahan bakar minyak (BBM) diturunkan hingga mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja (Ciptaker). (/Faizal Fanani)

Mengiringi rencana gugatan itu, buruh akan melakukan aksi demonstrasi setiap hari Selasa yang dimulai tanggal 4 April dengan melibatkan ratusan buruh di DPR RI. Selain di DPR RI, aksi juga akan dilakukan serentak di berbagai kantor provinsi atau bupati/walikota. Setelah 4 April, aksi berikutnya akan dilakukan tanggal 11 dan 17 April 2023.

Selanjutnya, pada 1 Mei 2023, bertepatan dengan Hari Buruh, di seluruh Indonesia 500 ribu buruh akan turun ke jalan. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana dan kemudian massa akan melakukan konsolidasi di GBK atau JIS. Selain di Jakarta, aksi juga akan dilakukan kota-kota industri di seluruh Indonesia.

“Setelah aksi May Day, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengumpulkan petisi sejuta buruh tolak omnibus law. Di mana petisi dalam bentuk kartu pos ini akan dibagikan melalui longmarch jalan kaki Bandung - Jakarta pada tanggal 5 Mei sampai 12 Mei buruh akan jalan kaki,” ujarnya.