Siap-Siap, Pemerintah Bakal Guyur Bansos Pangan ke 21,35 Juta Keluarga selama Ramadhan 2023

, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, bantuan sosial (bansos) pangan akan segera disalurkan kepada masyarakat kurang mampu pada bulan puasa Ramadhan 2023.

Bansos pangan diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Isi bansos diantaranya berupa beras 10 kg, daging ayam, hingga telur ayam per satu keluarga.

"Dikasihnya beras, bukan uang. Dari yang sudah disampaikan ke kita ini 3 kali pemberian total berasnya," kata Isa dalam media gathering di Ancol, Rabu (22/3/2023).

Isa merinci, pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk bansos pangan ini sebanyak Rp 7,8 triliun untuk beras termasuk biaya pembagiannya, dan anggaran Rp 450 miliar untuk telur dan daging ayam. Maka jika ditotal anggarannya mencapai Rp 8,25 triliun.

Sementara penyalurannya ditargetkan antara awal puasa yakni pertengahan Maret atau awal April. Namun, yang pasti bansos pangan ini bisa tersalurkan sebelum Lebaran.

Terkait penggunaan beras, Isa menegaskan Pemerintah menggunakan beras yang sudah tersedia di Bulog, baik itu beras impor atau bukan.

"Insyaallah awal puasa udah bisa ini kan. Maret ini mereka berharap sudah bisa membagikan. Ya kalau meleset-meleset dikit ya awal April lah ya. Tapi nanti sebelum lebaran bisa dibagikan lagi. Bahwa hasil impor itu pokoknya stok yang sudah ada di Bulog," ujarnya.

Adapun bansos pangan ini memang akan disalurkan selama tiga bulan, yakni pada Maret, April, dan Mei 2023.

Rencananya, bansos pangan ini akan diberikan kepada penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Menteri Sosial Tri Risma Harini mengaku tak mengetahui sama sekali soal dugaan kasus korupsi bantuan sosial berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 yang saat ini tengah ditangani KPK.

2 dari 3 halaman

Bansos Pangan Rp 8,26 Triliun Bakal Disebar ke 2,3 Juta Keluarga, Isi Beras, Telur dan Ayam

Sebelumnya, Kementerian Keuangan bakal menggelontorkan anggaran Rp 8,26 triliun untuk bantuan sosial pangan dalam rangka meredam kenaikan inflasi dalam waktu 3 bulan ke depan. Bansos pangan tersebut akan disalurkan dalam bentuk bantuan beras dan protein.

“Tujuannya untuk mengendalikan inflasi dan harga beberapa komoditas pangan yang di tingkat produsennya naik,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3).

Pemerintah akan memberikan bansos berupa beras kepada 2,3 juta keluarga. Beras tersebut akan diberikan oleh Perum Bulog kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Setelah dibagikan Bulog mereka akan ditagihkan ke APBN sekitar Rp7,8 triliun termasuk untuk ongkos membagikannya,” kata Isa.

Selain membagikan beras, Pemerintah juga akan membagikan telur dan ayam kepada keluarga yang memiliki balita yang berpotensi stunting. Bantuan berupa protein ini akan disalurkan kepada 2,1 juta keluarga.

“Perkiraan sementara datanya dari BKKBN sekitar 2,1 juta keluarga yang terima bantuan ini,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Tekan Stunting

FOTO: Bansos Bahan Makanan untuk Warga Isolasi Mandiri di Bogor — Petugas menata bansos berupa bahan pangan untuk didistribusikan kepada warga terpapar COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah di Gedung Wanita, Kota Bogor, Jumat (9/7/2021). Setiap harinya, bonsos dibagikan kepada warga melalui keluarahan. (merdeka.com/Arie Basuki)

Isa menyebut penyaluran bantuan untuk anak berpotensi stunting ini diberikan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dia memperkirakan Bapanas akan melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp460 miliar.

“Nanti akan ditagihkan ke APBN buat ayam, telur dan distribusinya sebesar Rp460 miliar,” kata dia.

Berbagai penyaluran tersebut akan diberikan dalam 3 bulan ke depan yakni pada Maret, April dan Mei. Sementara terkait penggunaan anggarannya, akan diberikan langsung menggunakan anggaran Kementerian Keuangan.

“(Sumber anggaran) dari pengelolaan pangan, Kementerian Keuangan (saja),” kata dia mengakhiri.