Bangun Kereta Gantung di Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Jangan Pakai APBN

Bangun Kereta Gantung di Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Jangan Pakai APBN - Bisnis

, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyoroti rencana layanan perkeretaapian yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Rencananya, wilayah IKN Nusantara nantinya bakal memiliki empat layanan kereta, mulai dari kereta gantung, kereta perkotaan, kereta antar kota, dan kereta Trans Kalimatan.

Kencan di Sky Dining Ancol, Pengalaman Makan di Atas Ketinggian dengan 'View' Cantik
23 Mei 2021: Kereta Gantung Jatuh dari Ketinggian 20 Meter di Pegunungan Italia, 14 Orang Tewas
Selama ini Tertinggal dari Vietnam dan Identik dengan Ancol dan TMII, Cable Car Bakal Dibangun di Ciater

Djoko lantas menyarankan pembangunan proyek kereta tersebut bisa diserahkan kepada investor. Itu agar anggaran pemerintah bisa lebih fokus untuk pembangunan infrastruktur inti.

"Pembangunan perkeretaapian di kawasan IKN Nusantara dapat ditawarkan pada sejumlah investor dalam maupun luar negeri untuk meminimalkan penggunaan APBN," saran Djoko lewat pernyataan tertulis, Sabtu (30/7/2022).

Mengutip lampiran Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Djoko menyebut konektivitas kereta api regional, penilaian pada tingkat konsep mengenai potensi koridor kereta api dari Balikpapan ke IKN Nusantara telah mempertimbangkan beberapa aspek.

"Pertama, pertimbangan lingkungan, sosial, dan rekayasa teknis. Alinyemen koridor pada tingkat konsep telah disempurnakan untuk menghindari atau memitigasi kendala lingkungan dan sosial," terangnya.

Kedua, konektivitas sistem transit menghubungkan pelabuhan, bandar udara (bandara), Kota Balikpapan, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN), dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Negara (KPIKN) untuk mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan di tiga kota.

Ketiga, selain konektivitas rel kereta api, konsep rel juga mencakup konektivitas rel regional untuk transportasi barang antara gerbang utama, seperti pelabuhan dengan kawasan industri.

"Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah merancang sejumlah jalur kereta api yang akan dibangun di kawasan Ibu Kota Negara baru sesuai kebutuhan mobilitas orang dan barang," tuturnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

2 dari 3 halaman

Pemerintah Kaji Kereta Gantung Jadi Angkutan di IKN

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengunjungi Stevenson Fishing Port, Harbour Flight Centre, dan Boeing.

Pemerintah tengah mengkaji beberapa transportasi alterhatif bagi Indonesia bagi kota di Indonesia maupun ibu kota nusantara (IKN). Untuk mengembangkan moda transportasi alternatif ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengunjungi Stevenson Fishing Port, Harbour Flight Centre, dan Boeing.

Bappenas mempelajari regulasi pengembangan kereta gantung, seaplane, dan pesawat jarak menengah. Upaya pembangunan kereta gantung masih terhambat, terutama aspek skema pembiayaan dan isu pemanfaatan ruang udara.

“Saat ini sedang dilakukan penjajakan kesesuaian kereta gantung sebagai angkutan perkotaan di IKN dan pariwisata, termasuk kesesuaian aspek topografi wilayah serta added advantage berupa panorama kota," Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seperti dikutip pada Senin 25 Juli 2022.

"Pemerintah juga sedang menelaah pengembangan kereta gantung yang terintegrasi dengan Rencana Induk dan Sistem Transportasi Perkotaan di IKN,” tambah Suharso dalam keterangannya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Seaplane

Penggunaan seaplane juga sedang dijajaki utamanya untuk kota waterfront seperti Jakarta, Palembang, Surabaya, dan Denpasar.

Kajian Kementerian Perhubungan merekomendasikan sembilan lokasi pariwisata di Indonesia. Di samping itu, permintaan terhadap angkutan seaplane perlu dilakukan penelaahan segmentasi pasar dan konektivitas yang dilayani.

“Operasional seaplane di Indonesia mayoritas didominasi swasta dengan peran pemerintah yang masih terbatas pada sisi pemberian izin operasional pesawat apung namun tidak mencakup pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bandara perairan,” kata Menteri Suharso.