PPP Jatim Minta Program Dana Hibah Dihapus, Hanya Dinikmati Kalangan yang Punya Relasi Politik

PPP Jatim Minta Program Dana Hibah Dihapus, Hanya Dinikmati Kalangan yang Punya Relasi Politik - Surabaya

, Surabaya - Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori meminta program dana hibah dihapuskan di Jatim. Menurutnya, pola dana hibah yang pernah diterapkan b ermasalah.

"Saya sebagai orang PPP saya lebih baik dana hibah dihapus. Kita tolak bersama-sama karena faktanya di lapangan banyak masalah," ujarnya pada diskusi "Menyongsong Pemilu 2024 di Tengah Ranjau Hibah" di Surabaya, Rabu (8/3/2023)., di Surabaya, Rabu (8/3/2023).

Sunat Hibah Majelis Taklim, Mantan Anggota DPRD Kota Dumai Dibui

Mujahid menjelaskan, dalam konteks stabilitas APBD, hibah merupakan belanja tidak langsung. Sebuah daerah dianggap sehat jika belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung. Sementara di Jatim, kata dia, sudah terlalu kebablasan karena belanja tidak langsungnya lebih besar.

"Hibah kalau dengan program belanja langsung beda. Kalau belanja langsung akan lebih terukur. Hibah itu hadiah, bisa diberikan ke siapa saja. Bisa miskin, bisa kaya. Tapi sekarang relatif hanya didapatkan oleh orang yang punya relasi politik. Bahkan ada di bawah yang dapat hibah berkali-kali, jadi ada ketidakadilan," ujarnya.

Mujahid menekankan, dirinya bukan bermaksud menentang program-program untuk kemaslahatan masyarakat. Hanya saja, kata dia, sistemnya harus diubah. Apalagi, lanjutnya, dengan adanya hibah, fungsi pengawasan dewan menjadi semakin berkurang.

"Harusnya dewan mengawasi tapi ini malah diawasi. Saya berharap hibah dievaluasi. Bukan tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi dievaluasi sistemnya. Jangan sampai tidak terukur," kata Mujahid.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Rabu (21/12/2022). Kantor Khofifah digeledah tim penyidik lembaga antirasuah berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah...

2 dari 2 halaman

Partai Lain Ingin Lanjut

Wakil Ketua DPRD Jatim tersangkat OTT tiba di KPK — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Sahat diduga terlibat tindak pidana suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. (/Faizal Fanani)

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Golkar Jatim RB Zainal Arifin menyebut program hibah masih sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat daerah. Terkait masih adanya persoalan, menurutnya itu berkaitan dengan personal yang bertugas menyalurkan dana hibah tersebut.

"Bahkan sekarang dana hibah diarahkan pada bisa sepakbola, misalnya terkait pembinaan. Terus juga pembangunan masjid, dan sebagainya itu lewat dana hibah," ujarnya.

Wakil Ketua Bapilu DPD Demokrat Jatim, Dedy Prasetyo juga berpendapat serupa. Menurutnya, hibah merupakan program yang bagus. Menurut Dedy, timbulnya permasalahan adalah ketika penyaluran Bansos dilakukan oleh orang yang salah.

"Bahwa dana hibah itu suatu program yang bagus. Cuma pelaksanaannya yang menjadi salah ketika di tangan yang salah," kata Dedy.