uefau17.com

, Wajo Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) terus menggenjot pemeriksaan saksi-saksi pasca meningkatkan kasus dugaan praktik mafia tanah dalam kegiatan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo ke tahap penyidikan, Kamis 20 Juli 2023.

"Panggilan akan terus meluncur dan kepada pihak-pihak yang akan dipanggil kita minta kooperatif untuk menjalani pemeriksaan oleh Tim Penyidik Kejati Sulsel," ucap Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Kantor Kejati Sulsel, Jumat 21 Juli 2023.

Terpisah, Ketua Badan Pekerja Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun mengapresiasi gerak cepat Kejati Sulsel yang telah memaksimalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka perampungan penyidikan kasus dugaan praktik mafia tanah dalam kegiatan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo tersebut.

"Kita harap penyidikan ini tidak berlama-lama dan Kejati Sulsel segera menentukan tersangka dalam kasus yang cukup menyita perhatian publik ini," ucap Kadir via telepon, Selasa (25/7/2023).

Kadir juga meminta Kejati Sulsel agar turut menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri ke siapa saja aliran dana hasil dugaan praktik mafia tanah dalam kegiatan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Bendungan Paselloreng itu mengalir.

Mengingat, kata Kadir, nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari aktifitas dugaan praktik mafia tanah dalam kegiatan pembayaran ganti rugi lahan sangat besar yakni sebesar Rp75.638.790.623.

"Kejati Sulsel bisa melakukan metode follow the money dengan menelusuri ke mana saja uang hasil dari tindak pidana tersebut mengalir, nah ini butuh pelibatan PPATK," ujar Kadir.

Dia meyakini banyak pihak yang diduga ikut menikmati aliran dana hasil dari kegiatan yang diduga kuat menyimpang dari aturan perundang-undangan tersebut.

Mengingat, kata Kadir, modus kejahatan dalam kegiatan tersebut sebelumnya telah dipaparkan oleh Kejati Sulsel. Di mana lahan untuk kegiatan pengadaan tanah Bendungan Paselloreng yang tadinya merupakan kawasan hutan dan tidak dikuasai masyarakat, kemudian oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Wajo membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) secara kolektif kepada masyarakat dan kepala desa untuk ditandatangani sehingga dengan sporadik tersebut, seolah-olah masyarakat telah menguasai tanah, padahal sesungguhnya tanah tersebut merupakan kawasan hutan.

Karena lahan tersebut merupakan eks kawasan hutan dan jelas merupakan tanah negara serta tidak dapat dikategorikan sebagai lahan atau tanah garapan, maka pembayaran lahan yang dimaksud telah berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp75.638.790.623.

"Jika melihat modus kejahatan yang ditemukan, maka sudah dapat tergambar siapa-siapa pihak yang terlibat dan patut bertanggungjawab utamanya mereka yang memiliki kewenangan sejak proses awal hingga akhir penerbitan sporadik yang kemudian menjadi dasar pembayaran ganti rugi lahan," kata Kadir.

"Kejati Sulsel tinggal mendalami SOP atau syarat-syarat administratif tentang pengurusan atau pembuatan sporadik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Di situ nanti akan kelihatan peran masing-masing yang terkait," Kadir menambahkan.

Selanjutnya, kata Kadir, penting juga mendalami proses berikutnya setelah sporadik terbit, apakah langsung terjadi pembayaran atau masih ada tahapan yang dilalui sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi, yang pada intinya, lanjut Kadir, secara keseluruhan kegiatan tidak boleh menyalahi tata cara atau prosedural UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan turunan lainnya.

"Prosedur dalam ketentuan aturan perundang-undangan itu kan cukup jelas diantaranya harus ada proses verifikasi faktual atas dokumen-dokumen yang diajukan sebelum diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh instansi pengguna anggaran. Ini perlu didalami betul oleh Penyidik Kejati Sulsel, apakah semua tahapan sudah berjalan sesuai aturan yang ada atau tak dijalankan sebagaimana mestinya," terang Kadir.

"Kami menduga kuat secara prosedural diantaranya penelitian fisik atas berkas yang ada atau proses verifikasi faktual tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Buktinya terjadi pembayaran ganti rugi atas lahan yang berstatus kawasan hutan atau lahan negara untuk kegiatan proyek stranas pembangunan Bendungan Paselloreng," Kadir mengungkapkan.

Menurut dia, jauh sebelumnya secara kelembagaan Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) telah melakukan investigasi lapangan terhadap proyek pembebasan lahan Bendungan Paselloreng itu.

Dari hasil investigasi di lapangan, kata Kadir, pihaknya menemukan adanya dugaan perbuatan korupsi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Baik terjadi sejak tahapan awal proses pelaksanaan pembebasan lahan hingga tahapan pencairan dana ganti rugi atas lahan yang terkena dampak pembebasan.

Menurutnya secara teknis, proses pelaksanaan tahapan hingga pembayaran ganti kerugian atas lahan telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

‌Di mana dalam Pasal 94, kata Kadir, Ketua Panitia Pengadaan membentuk satuan tugas (satgas) yakni Satgas A yang membidangi pengumpulan data fisik tanah yang dalam hal ini pengukuran dan pemetaan bidang. Kemudian Satgas B yang memiliki tugas pengumpulan data yuridis tanah yang berkaitan dengan nama pemegang hak, bukti hak, letak lokasi status tanah, nomor identifikasi bidang, data tanaman yang di atasnya atau secara sederhana segala hal yang berkaitan dengan administrasi serta apa saja yang ada di atas tanah tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 105, lanjut Kadir, tertuang bahwa hasil inventarisir dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B akan diumumkan di kantor kelurahan/ desa, kantor kecamatan.

"Tapi apa yang terjadi, ketentuan yang disebutkan di atas justru tidak dilakukan dan kami menemukan hal itu justru dilanggar. Dugaan korupsi keterkaitannya dengan penyalahgunaan wewenang sangat jelas kelihatan," ujar Kadir sebelumnya tepatnya saat ditemui Minggu 7 Agustus 2022.‌Ia mengatakan, dugaan perbuatan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan lahan Bendungan Paselloreng tersebut, berjalan secara terstruktur, karena adanya dugaan keterlibatan struktur kekuasaan yang dalam hal ini melibatkan oknum Panita Pengadaan Tanah.

Misalnya, sebut Kadir, Panitia Pengadaan tidak pernah memanggil atau mengundang warga yang berhak dalam arti pemilik lahan sesungguhnya yang masuk dalam wilayah pembebasan.

"Malah yang terjadi oknum Panitia Pengadaan Tanah justru memanggil orang lain atau kerabatnya yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan lahan yang dimaksud atau sebagai penerima ganti kerugian hak atas tanah yang masuk dalam pembebasan," terang Kadir ditemui di Kantor ACC Sulawesi sebelumnya.

Tak hanya itu, menurut dia, dugaan korupsi dalam pelaksanaan pembebasan lahan Bendungan Paselloreng tersebut, juga dilakukan secara sistematis. Di mana dari hasil investigasi ACC Sulawesi menemukan adanya dugaan manipulasi data penerima ganti rugi lahan oleh Tim Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah.

"Di Kepanitiaan Pengadaan itu ada namanya Satgas A. Satgas ini memiliki fungsi verifikasi data pemegang hak atas tanah, namun data tersebut tidak didasarkan pada data yang sebenarnya. Melainkan, data yang digunakan tersebut data hasil manipulasi dari oknum Panitia Pelaksana Pengadaan," tutur Kadir.

Ia mengatakan saat itu dari hasil investigasi lapangan, pihaknya sempat menemukan ada seorang warga yang memiliki bukti penguasaan lahan seperti dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau dokumen administrasi tanah lainnya dan orang tersebut telah menguasai tanah yang dimaksud secara turun temurun, namun yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan surat panggilan dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk dilanjutkan ke proses verifikasi data fisik berupa pengukuran yang dilaksanakan oleh Panitia (Satgas B).

"Justru yang mendapat panggilan, adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan tanah," ucap Kadir sebelumnya.‌Tak sampai di situ, sebut Kadir, keanehan lagi timbul saat pihaknya menemukan fakta lapangan bahwa dalam proses pengukuran tanah juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan warga pemilik lahan yang sebenarnya dan kesannya proses tersebut dilakukan dalam ruang yang gelap.

Hal tersebut, kata Kadir, terkonfirmasi saat pengumuman hasil Inventarisasi dan identifikasi. Di mana oleh Panitia hasilnya diumumkan di kantor kecamatan yang jauh dari daerah warga yang terdampak proyek pembebasan lahan pembangunan Bendungan Paselloreng.

"Sehingga timbul pertanyaan ada apa, kenapa pengumuman tersebut dilakukan di tempat yang berbeda dan sangat jauh dari lokasi bendungan?," ungkap Kadir sebelumnya.

Fakta lain di lapangan, kata dia, Tim Investigasi ACC Sulawesi turut menemukan adanya dugaan kejanggalan berupa manipulasi luasan lahan oleh Panitia Pengadaan Tanah.

‌"Misalnya total hasil pengukuran 1000 m2 namun di peta bidang tercantum hanya 500 m2 dan sisanya kemudian dicarikanlah orang lain agar seoalah-olah orang tersebut memiliki bidang tanah yang dimaksud," beber Kadir sebelumnya.

Dia menyebutkan akibat dari praktik-praktik yang tak benar yang dilakukan secara massif di atas, jelas telah mengakibatkan ratusan kepala keluarga yang ada di tiga desa yang masuk dalam wilayah pembebasan lahan Bendungan Paselloreng tersebut, mengalami kerugian bahkan mereka telah kehilangan sumber mata pencahariannya.

"Mereka semuanya petani, kasihan harus kehilangan hak atas tanahnya yang tidak lain sebagai sumber mata pencahariannya," ujar Kadir sebelumnya.

Ia menilai, jika kegiatan tersebut terus di lanjutkan maka akan menimbulkan potensi merugikan keuangan negara dan sudah pasti terjadi kesalahan dalam pembayaran uang ganti rugi atau terjadi kegiatan salah bayar dalam pemberian uang ganti rugi atas lahan yang dibebaskan serta ratusan kepala Keluarga jelas akan kehilangan mata pencahariannya.