Respons Gerindra Soal Luhut Tolak Jabatan Menteri tapi Siap Jadi Penasihat Prabowo

, Jakarta - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui perihal kesediaan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bersedia menjadi penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Pertama apa yang disampaikan Pak Luhut, saya juga belum mendapatkan informasi langsung apakah memang ada penawaran atau kemudian ada kesediaan dari Pak Luhut untuk menjadi penasiehat," kata Dasco saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Nusantara II DPR RI, Senaya, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Oleh sebab itu, Dasco belum mengetahui apakah Luhut akan dimasukkan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) atau posisi lainnya di era kepemimpinan Prabowo kelak.

"Saya mungkin belum bisa jawab mengenai apakah nanti masuk ke dalam Wantimpres atau badan lembaga lain yang ini juga belum kita bahas," ucap politikus senior Gerindra ini.

Seperti diketahui, Menko Luhut sebelumnya mengaku telah diminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali menjadi menteri di kabinetnya. Namun Luhut mengaku tidak mau menjadi menteri lagi.

Meski begitu, dia mengatakan siap membantu Prabowo jika diminta sebagai penasihat.

"Saya sudah sampaikan, beliau sudah minta. Saya sampaikan kalau untuk jadi menteri, saya tidak, tapi saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat kalau itu masih diminta," kata Luhut kepada wartawan di Bali, Sabtu (18/5/2024).

Reporter: Alma Fikhasari

Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Luhut Ingatkan Prabowo Tak Salah Pilih Calon Menteri

20161031-Presiden Jokowi Temui Prabowo Subianto-Bogor — Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang santai dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disaksikan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan usai melakukan pertemuan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Senin (31/10). (/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memilih calon menteri dalam kabinetnya yang memiliki rekam jejak bagus.

Saran tersebut, kata Luhut, diberikan untuk memastikan pemerintahan berikutnya berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan.

"Janganlah ada menteri punya track record tidak bagus dimasukkan ke dalam (pemerintahan)," kata Luhut di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, dilansir dari Antara, Jumat 17 Mei 2024.

Luhut menjelaskan, pernyataan dirinya beberapa waktu lalu agar pemerintahan selanjutnya tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke jajaran pemerintahan. Menurutnya, pernyataan itu tidak ditujukan khusus kepada orang tertentu, namun disampaikan secara umum.

"Itu umum saja, ngapain Pak Prabowo memakai orang yang sudah tahu bermasalah. Banyak orang hebat, anak-anak muda," ucap Luhut.

Politikus senior Partai Golkar itu berharap, Prabowo dapat selektif dalam memilih figur yang duduk di jajaran menteri untuk membantu tugas pemerintahan berikutnya.

3 dari 3 halaman

Luhut Yakin Prabowo Sependapat dengan Dirinya

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berbicara hubungan Jokowi dan Prabowo di kediamannya, di Jakarta, Kamis (30/5/2019). (/Putu Merta Surya Putra)

Luhut pun menyakini, pendapatnya sejalan dengan pendapat Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029.

"Itu wajar saja, beliau (Prabowo) juga sangat selektif. Saya kenal Pak Prabowo, dia kan ingin sukses juga jadi pasti dia mencari orang yang bisa kerja dengan baik," kata dia.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahan mu, itu akan sangat merugikan kita," kata Luhut dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat 3 Mei 2024.

Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional. "Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," imbuhnya.