Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Segera Temui Mahfud Md untuk Mohon Arahan

, Jakarta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, akan bersilahturahmi ke Mahfud Md. Hadi mengatakan, sebagai pengganti Mahfud Md, dia bakal memohon arahan dalam menjalankan tugas barunya.

"Untuk bertemu Prof Mahfud, pasti. Karena sebagai orang Timur, tentu kan kita harus silaturahmi dengan pemimpin sebelumnya, mohon arahan," kata Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers di Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Hadi bakal bertanya soal permasalahan apa saja di Menko Polhukam yang belum diselesaikan Mahfud selama menjabat. Dia berjanji akan melakukan penyelesaian.

"Apa permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan nanti akan kami lanjutkan. Walaupun waktunya hanya 8 bulan, tapi saya akan kerja full untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini," kata Hadi.

Mantan Panglima TNI itu juga akan segera melaksanakan konsolidasi ke sejumlah kementerian lembaga yang berada di bawah Menko Polhukam, meminta untuk ikut serta menjaga situasi pemilu 2024 tetap kondusif.

"Tentunya ini adalah tugas kita bersama seluruh anak bangsa," ujar Hadi.

Lebih lanjut, Hadi juga akan menemui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas hal serupa. Langkah tersebut, kata Hadi, guna menghindari konflik di pemilu 2024.

"Supaya tidak ada percik-percik atau benih-benih yang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tugas dari TNI Polri adalah tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI dan NKRI menjadi harga mati," ucap Hadi.

"Dan saya yakin dengan koordinasi yang tepat dengan dukungan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen, saya yakin situasi kondusif yang kita rasakan hari ini akan terus terjaga," kata Hadi.

Mundurnya Ahok dinilai menguntungkan pasangan Ganjar-Mahfud. Mundurnya Ahok yang seolah menyusul mundurnya Mahfud MD ini dinilai pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago dapat menggerus kepercayaan publik kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

2 dari 3 halaman

Hadi Tjahjanto Janji Jaga Situasi Pemilu 2024 Tetap Kondusif

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto berjanji menindaklanjuti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). (Tim News).

Usai serah terima jabatan dari Plt Menko Polhukam Tito Karnavian, Hadi mengatakan, siap melanjutkan tugas Tito terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 hingga tuntas. Dia sepakat dengan Tito yang menyebut situasi dan kondisi pemilu 2024 sejauh ini berjalan kondusif.

"Sampai dengan saat ini situasinya sangat kondusif. Ini perlu dicatat rekan-rekan media sekalian. Situasinya sangat kondusif," kata Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers usai serah terima jabatan (sertijab) di Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Hadi menyatakan bakal melanjutkan tugas itu dengan baik. Hadi bertekad untuk menjaga situasi kondusif tanpa gangguan apa pun hingga pemilu 2024 tuntas.

"Saya harus menjaga situasi ini, situasi yang sangat kondusif ini dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip adalah menjaga persatuan dan kesatuan antaranak bangsa agar proses pembangunan yang sedang berjalanan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun," jelas dia.

3 dari 3 halaman

Hadi Janji Selesaikan Kasus BLBI

Hadi Tjahjanto juga berjanji menindaklanjuti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hadi mengaku sudah membuat skema penanganannya.

"Skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan termasuk juga mana-mana saja yang jadi prioritas utama," kata Hadi.

Hadi mengaku bakal turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Menurutnya, masalah BLBI itu juga menyangkut persoalan tanah yang selama ini dia bantu saat menjadi Menteri ATR/BPN.

"Kita tunggu saja, hari ini saya akan koordinasi segera setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI," ucap Hadi.

"Karena permasalahan itu menyangkut dengan permasalahan tanah yang selama ini juga saya bantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI," ujar Hadi.

Sebelumnya, Satuan Tugas Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dibentuk pemerintah untuk mempercepat, proses penyitaan aset obligor. Namun faktanya, hingga Oktober 2023, kinerja Satgas BLBI baru mencapai 31,38 persen dari total target pemerintah sebesar Rp110,45 triliun.