uefau17.com

Bobby Nasution Diminta PDIP Segera Kembalikan KTA Usai Dukung Prabowo-Gibran - News

, Jakarta - Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengaku, diminta DPP PDI Perjuangan memberikan tenggat waktu sepekan bagi dirinya mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) ke DPC PDI Perjuangan Kota Medan.

"Kemarin saya diinformasikan pada saat di dalam ruangan, waktunya sebenarnya dikasih waktu tujuh hari. Dari DPP (PDIP) dikasih waktu tujuh hari kepada saya," kata Bobby dilansir dari Antara, Jumat (10/11/2023).

BACA JUGA: Bobby Nasution: Titip Medan, Jaga Kota Ini
BACA JUGA: Dapat Pinjaman Rp 1,8 Triliun dari Bank Dunia, Menhub Minta Medan Benahi Transportasi Perkotaan
BACA JUGA: Menhub Budi Karya Dorong Optimalisasi Transportasi Massal Perkotaan di Medan

Baca Juga

Bobby tidak mengetahui apabila DPC PDI Perjuangan Kota Medan telah memberikan waktu selama tiga hari terhitung sejak dirinya datang ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Senin 6 November 2023.

Ketika itu, Bobby dimintai klarifikasi karena mendukung bakal pasangan calon presiden/wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Sedangkan PDI Perjuangan bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengusung bakal pasangan calon presiden/wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Pilpres 2024

"Tapi kalau memang DPC (PDI Perjuangan Kota Medan) menyampaikan tiga hari, ini saya juga baru tahu. Nanti ini akan kita coba tindaklanjuti," ucap Bobby.

Bobby enggan menjawab secara pasti kapan waktu mengembalikan KTA tersebut sebagai kader partai dengan logo banteng moncong putih tersebut.

"Insyaallah. Lihat nanti," tegas Bobby.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku masih menunggu Bobby Nasution untuk mengembalikan KTA partai politik itu hingga batas waktu yang diberikan, yakni, Kamis (9/11).

"Ya, semua melalui proses klarifikasi, karena kami bukan partai tirani. Kami Partai Demokrasi Indonesia yang memegang kultur demokrasi, sehingga melalui klarifikasi Pak Komarudin sudah melakukan itu dan kami tunggu dari batas waktu yang ada," ucap Hasto.

Hasto mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pengunduran diri ataupun penyerahan KTA PDIP dari Bobby Nasution.

"Ini seharian kami rapat di TKN, di Tim Pemenangan Nasional sehingga kami akan melakukan pengecekan kepada Pak Komarudin Watubun," kata dia.

Hasto mempersilakan Bobby mendukung capres lain dengan syarat mundur resmi dari partai. "Kemarin kami sudah berbicara baik baik, kalau mendukung yang lain silakan tetapi kemudian mengundurkan diri KTAnya dikembalikan," tegasnya.

* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

PDIP Beri Kesempatan Bobby Nasution Ambil Keputusan

Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun (/Winda Nelfira)
Perbesar
Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun (/Winda Nelfira)

Sebelumnya, PDIP memberikan kesempatan kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk mengambil keputusan selama 1-2 hari apakah mengundurkan diri atau tetap di PDIP dan mendukung pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Bobby sebelumnya menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Berbeda dengan Gibran yang otomatis keluar dari PDIP, Bobby masih diberikan waktu memilih.

Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menjelaskan, Gibran dianggap membuat masalah dan membangkang.

Komarudin mengungkit bahwa Gibran pernah dipanggil oleh PDIP dan menyatakan untuk tegak lurus keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat dipanggil. Tetapi akhirnya malah membangkang menjadi cawapres mendampingi Prabowo.

"Kalau Mas Gibran itu kasusnya agak beda ya. Mas Gibran itu kita sudah panggil, panggil resmi, kita tanya di ruangan ini dia bilang saya tegak lurus dengan ibu Ketum," ungkap Komarudin di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (6/11).

"Semua TV kayaknya hadir waktu itu, kemudian dikasih tugas, jadi kepala daerah kampanye milenial keliling daerah semua dikasih tugas-tugas, tapi diabaikan. Itu pembangkangan yamg jelas ya," tegasnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat