Ridwan Kamil Sebut Polemik Pesantren Al Zaytun Diputuskan Paling Lambat Selasa 4 Juli 2023

Ridwan Kamil Sebut Polemik Pesantren Al Zaytun Diputuskan Paling Lambat Selasa 4 Juli 2023 - News

, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut keputusan soal polemik Pondok Pesantren Al Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bakal disampaikan pada pekan depan.

Menurutnya keputusan itu akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Adapun saat ini permasalahan Al Zaytun tersebut memang sudah dilimpahkan ke pemerintah pusat.

"Nanti Menkopolhukam yang akan menyampaikan secara detail sedang dibahas kemarin pun saya rapat bersama Menko PMK," kata Ridwan Kamil usai menghadiri acara Peringatan HUT Ke-77 Bhayangkara di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 1 Juli 2023.

Dia mengatakan Menkopolhukam telah membahas secara rinci dan mendalam terkait polemik tersebut. Paling tidak keputusan final terkait polemik itu disampaikan pada hari Senin 3 Juli 2023 atau Selasa 4 Juli 2023.

"Tunggu saja kalau tidak hari Senin-Selasa nanti ada penyampaian secara komprehensif," katanya yang dikutip dari Antara.

Sementara itu, Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Achyar mengatakan pemilik Pondok Pesantren Al Zaytun yakni Panji Gumilang pun bakal dipanggil oleh Menkopolhukam pada Senin (3/7).

Dia pun berharap keputusan itu nantinya bisa menyelesaikan polemik di tengah masyarakat terkait keberadaan pondok pesantren itu hingga menjaga kondusivitas. Karena masyarakat kini membutuhkan kejelasan guna menghindari gelombang protes.

"Kami gembira bahwa ini sudah mulai konkret akan ditindaklanjuti. Kita tunggu nanti hari Senin," kata Rafani.

2 dari 2 halaman

Santri Pesantren Al Zaytun Dipastikan Dapat Hak Pendidikan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memastikan bahwa santri di Pondok Pesantren Al Zaytun tetap mendapatkan hak pendidkan.

Hal itu disampaikan Muhadjir setelah mendengar paparan dan penjelasan mengenai temuan dari tim investigasi dalam Rapat Koordinasi Tindaklanjut Penanganan Pondok Pesantren Al Zaytun.

Muhadjir meminta, seluruh jajaran dan pihak terkait merumuskan langkah penanganan yang tepat terhadap Ponpes Al Zaytun. Mengingat terdapat 4.985 santri yang menempuh pendidikan di Ponpes Al Zaytun.

"Harus dipastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sana dapat berlangsung dan berlanjut, tidak akan terganggu atau paling tidak, tidak terlalu terganggu oleh adanya masalah tersebut," ujar Muhadjir dilansir dari situs kemenkopmk.go.id, Sabtu (1/7/2023).

Di sisi lain, Muhadjir tetap meminta pihak berwajib melakukan tindakan tegas yang terukur apabila terdapat temuan pidana atau pelanggaran lainnya. Termasuk yang bertentangan dengan Pancasila atau penyalahgunaan, penistaan, dan penodaan agama.

"Kita harus belajar dari penanganan kasus Pondok Pesantren Assidiqiyah Jombang. Seluruh pihak harus mau bekerja sama mendorong penegakan hukum terhadap oknum dan memisahkan antara persoalan pidana dan entitas pendidikan. Setelah oknum diamankan, satuan pendidikan tetap bisa berjalan secara normal," tutur Muhadjir.

Muhadjir juga mengimbau, kepada para orang tua wali dan santri untuk tetap tenang dan tidak perlu gelisah terhadap masa depan pendidikan putra-putrinya. Pemerintah, kata dia, menjamin para santri tetap mendapat hak pendidikan di Ponpes Al Zaytun.

"Tenang saja, jangan ikut merasa gelisah. Jadi ibarat kita akan menarik rambut di dalam tepung, jangan sampai tepungnya berhamburan. Itu prinsip yang akan kita lakukan. Keberlanjutan pesantren tetap akan kita jaga," kata Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir meminta, kepada para orang tua wali atau santri untuk kooperatif jika nantinya dimintai keterangan oleh pihak berwajib terkait polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaytun.