Menpan-RB Azwar Anas Upayakan Tak Ada Paksaan Bagi ASN untuk Pindah ke IKN

Menpan-RB Azwar Anas Upayakan Tak Ada Paksaan Bagi ASN untuk Pindah ke IKN - News

, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tengah menyelesaikan asesmen untuk rencana pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota negara (IKN) Nusantara yang diharapkan tidak dilakukan dengan paksaan.

"Kami sedang melakukan asesmen terkait hal itu. Namun, total keseluruhan aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan belum dapat kami sampaikan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas di sela kunjungan di Pemerintah Kota Yogyakarta, Kamis 6 Oktober 2022.

Selain melakukan asesmen, lanjut dia, Kemenpan RB juga mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan beberapa skenario terkait pemindahan dan digitalisasi ASN di IKN Nusantara.

"Hal ini sedang kami sempurnakan. Ada beberapa skenario, mulai dari 20.000 ASN, 60.000, dan 100.000. Yang pasti bertahap," ucapnya yang dikutip dari Antara.

Dalam proses pemindahan tersebut, Azwar mengatakan, kementerian akan menawarkan berbagai hal menarik yang bisa dinikmati ASN terutama kondisi lingkungan yang nantinya akan lebih baik dan nyaman.

Misalnya, fasilitas pendukung yang lengkap dan memadai, seperti rumah sakit terbaik, sekolah unggulan dari TK hingga perguruan tinggi, udara yang segar tidak ada polusi, tidak ada kemacetan, serta elektrifikasi yang lebih luas.

Menurut dia, kondisi tempat tinggal dan kerja yang lebih nyaman serta tertata dengan lingkungan yang asri akan menjadi impian semua orang.

"Dengan suasana lingkungan menarik dan nyaman tentu harapannya tidak ada paksaan untuk pindah ke IKN. Harapannya seperti itu," ujar Azwa Anas.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). Pengesahan RUU IKN ini mendapat sorotan pub...

2 dari 2 halaman

Puan Singgung Proyek IKN di P20

Di sela perhelatan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20), Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan parlemen Uni Emirat Arab (UEA) dan Australia. Kepada pimpinan parlemen kedua negara itu, Puan menyinggung soal dukungan untuk proyek pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) di Kalimatan Timur.

Di awal pertemuannya dengan Ketua Dewan Federal Nasional Uni Emirat Arab, Saqr Ghobash, Puan menyinggung eratnya hubungan Indonesia dengan UEA. Apalagi jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated diberi nama seperti salah satu tokoh sentral UEA, yakni Mohamed Bin Zayed al Nahyan (MBZ) berkat pengerjaan investasi negara tersebut di Indonesia.

“Ini mencerminkan eratnya hubungan kedua negara,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (6/10/2022).

Indonesia dan UEA sendiri telah membangun hubungan bilateral yang erat selama 46 tahun. Puan memandang semakin menguatnya hubungan kedua negara karena didukung oleh kesamaan nilai-nilai yang dijunjung Indonesia seperti toleransi dan moderasi.

“Saya mengapresiasi nilai perdagangan antara Indonesia dan UEA yang telah mencapai USD 4,0 miliar pada tahun 2021. Saya berharap nilai ini dapat terus meningkat seiring peningkatan hubungan kedua negara,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga memberikan apresiasi kerja sama antara Indonesia dengan UEA melalui penandatanganan Indonesia-United Arab Emirates-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUEA-CEPA) pada Juli 2022 Juli lalu di Abu Dhabi. Puan berharap perjanjian itu dapat meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Uni Emirat Arab.

“Khususnya terkait isu ekonomi syariah yang merupakan salah satu isu prioritas kedua negara,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.