Penyebab Harga Beras Naik 2023, Begini Penanganan Pemerintah

, Jakarta - Kenaikan harga beras di musim gadu, dari Juni hingga September, umumnya karena saat itu persediaan beras dari panen sebelumnya mulai menipis. Ini adalah hal yang wajar. Akan tetapi, per tanggal 5 Oktober 2023, harga beras masih tinggi, bahkan melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa inflasi beras pada bulan September 2023 adalah yang terparah dalam lima tahun terakhir. Ini adalah permasalahan yang serius.

BACA JUGA: VIDEO: Harga Beras dan Minyakita di Serang Merangkak Naik

"Untuk Inflasi beras September 2023 secara month to month (bulanan) merupakan yang tertinggi sejak Februari 2018," ungkapnya kepada ditulis, Kamis (5/10/2023).

Apa penyebab harga beras tiba-tiba melonjak di tahun 2023?

Menurut para ahli, ada beberapa faktor yang berperan. Salah satunya adalah keputusan beberapa negara untuk berhenti mengekspor beras untuk amankan stok pangan mereka. Selain itu, ada fenomena cuaca El Nino yang mempengaruhi hasil panen secara luas di seluruh dunia, khususnya Indonesia.

Berikut ulas lebih mendalam penyebab harga beras naik di tahun 2023, Kamis (5/10/2023).

Gerakan Pasar Murah ini sudah digiatkannya di berbagai daerah di Indonesia untuk mengatasi gejolak harga beras dan menjaga stabilitas harga bapok secara keseluruhan.

2 dari 4 halaman

1. Banyak Negara Menghentikan Ekspor Beras

Beras jadi Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar secara Bulanan — Pedagang beras sedang memasukan beras kedalam karung di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Senin (2/10/2023). (merdeka.com/Imam Buhori)

Pada Rakernas IV PDI Perjuangan yang diadakan di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada tanggal 30 September 2023, Presiden Joko Widodo mengungkapkan isu penting terkait situasi bahan pangan global. Menurutnya, saat ini sudah ada 22 negara yang mengambil tindakan drastis dengan menghentikan kebijakan ekspor berbagai bahan pangan, termasuk beras.

Inilah salah satu penyebab harga beras naik dan tercatat sebagai situasi inflasi beras terparah sejak lima tahun terakhir di Indonesia.

"Ngeri sekali kalau melihat cerita, semua negara sekarang mengerem semuanya tidak ekspor pangan. Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerem semuanya," kata Jokowi.

Beberapa negara yang termasuk menghentikan ekspor beras adalah Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar. Keputusan banyak negara ini untuk menahan ekspor beras adalah hasil dari ancaman El Nino yang mengganggu pola cuaca dan mengancam hasil panen di berbagai belahan dunia.

Dampak nyata dari banyaknya negara yang menghentikan ekspor beras, yakni terjadi kenaikan harga beras secara global. Hal ini juga berdampak langsung pada harga beras di Indonesia.

Menghimpun data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan pada Rabu, 4 Oktober 2023, menunjukkan bahwa harga beras medium telah naik menjadi Rp 13.400 per kg. Sebelumnya, harga beras medium berada dalam kisaran Rp 12.400 per kg. Demikian pula, harga beras premium juga mengalami kenaikan menjadi Rp 15.000 per kg, sementara sebelumnya harga beras premium berada di angka Rp 14.000 per kg.

"Betapa nanti kalau ini diterus-teruskan semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik," tambahnya.

3 dari 4 halaman

2. Dampak dari El Nino atau Kemarau Panjang

FOTO: Panen Padi Rutin di Kawasan Ujung Menteng — Petani memanen padi dari Sawah Abadi di kawasan Ujung Menteng, Jakarta, Rabu (23/2/2022). Padi hasil panen tersebut tidak dijadikan beras, tapi dijadikan benih untuk dibagikan kepada kelompok tani yang ada di wilayah Jakarta. (merdeka.com/Imam Buhori)

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, pada bulan Mei 2023 sudah mengeluarkan imbauan penting kepada masyarakat dan pemerintah terkait potensi fenomena El Nino yang akan terjadi di Indonesia. Dalam keterangannya kepada media, beliau menekankan perlunya tindakan antisipatif yang segera diambil mengingat dampak yang mungkin ditimbulkan oleh musim kemarau yang diperkirakan lebih parah daripada tiga tahun sebelumnya.

Imbauan ini sejalan dengan upaya pencegahan dampak yang lebih luas.

“Perlu aksi mitigasi secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan jauh lebih kering dari tiga tahun terakhir,” ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, melalui akun Instagram resminya, telah mengungkapkan perhatiannya terhadap potensi El Nino yang akan berlangsung hingga tahun 2024.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso bahkan telah memperingatkan tentang potensi dampak yang dapat merugikan petani. Pernyataannya ini menyoroti pentingnya pemahaman dan kesiapan terhadap perubahan iklim yang dapat memengaruhi sektor pertanian, salah satu pilar ekonomi Indonesia.

Meskipun tahun 2024 belum tiba, kenaikan harga beras cukup parah telah terjadi mulai Agustus 2023, seperti yang diungkap dalam data SP2KP Kemendag.

Lalu, data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa harga beras eceran pada Agustus 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,43 persen dibandingkan dengan bulan Juli 2023. Selain itu, secara tahunan, harga beras eceran juga mengalami kenaikan sebesar 13,76 persen.

Dicatat oleh Plt. Kepala BPS, Amalia, bahwa inflasi beras pada bulan September 2023 mencapai 5,61 persen secara bulanan (mtm) dengan andil sebesar 0,18 persen. Sementara itu, inflasi beras secara tahunan (yoy) mencapai 18,44 persen dengan andil inflasi sebesar 0,55 persen.

"Memang ada kecenderungan penurunan jumlah produksi beras dari bulan Agustus ke bulan bulan berikutnya sampai dengan akhir tahun disebabkan karena faktor musiman. Jadi, seperti biasanya memang di akhir tahun itu produksi beras relatif lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya," jelas Amalia.

4 dari 4 halaman

Upaya Penanganan dari Pemerintah

Bansos Beras — Warga mengambil beras bantuan sosial di Kantor Kelurahan Meruyung, Depok, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023). Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog membagikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras kepada masyarakat berpendapatan rendah selama 3 bulan masing-masing 10 kg per keluarga penerima manfaat (KPM). (merdeka.com/Arie Basuki)

Upaya pemerintah Indonesia mengatasi meningkatnya harga beras adalah dengan meluncurkan program bantuan sosial (Bansos), menyediakan beras sebanyak 10 kilogram kepada 21.3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh negara.

Program Bansos ini dilaksanakan dalam dua tahap selama triwulan, dimulai dari bulan September hingga November, dan bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga beras.

Jokowi, menjelaskan bahwa program Bansos ini merupakan langkah antisipasi menghadapi penurunan produksi padi dalam negeri yang disebabkan oleh kondisi kekeringan yang melanda beberapa wilayah. Saat ini, sekitar tujuh provinsi telah menghadapi masalah kekeringan, tetapi Jokowi menegaskan bahwa cadangan beras dalam negeri masih dalam kondisi aman.

“Ada sudah yang di dalam gudang 1,6 juta [ton], dalam perjalanan 400 ribu ton sehingga akan ada stok 2 juta [ton]. Biasanya stok kita itu hanya 1,2 juta [ton], normal. Ini kita memiliki 2 juta [ton], sehingga kita tidak usah khawatir,” kata Jokowi ketika meninjau ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP), pada 11 September 2023.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan juga memberikan penjelasan bahwa sebenarnya distribusi beras dalam program ini dipercepat. Dia menyatakan program Bansos tersebut sebelumnya dijadwalkan untuk bulan Oktober, tetapi akhirnya direalisasikan lebih awal. Tujuan dari percepatan ini adalah untuk mencoba menekan kenaikan harga beras di pasar domestik.

Mendag Zulkifli menyampaikan, "Ya ini dipercepat, memang harusnya bulan Oktober. (Tujuannya) agar harga beras ini, harganya mudah-mudahan bisa turun," ungkapnya dikesempatan yang sama.

Selain itu, Zulkifli Hasan juga menambahkan bahwa proses distribusi beras ini akan terus berlanjut hingga bulan November 2023. Terkait jumlah beras yang akan dibagikan, dia menjelaskan bahwa semua alokasi akan disesuaikan dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi.