Skenario Bio Farma Jika Vaksin COVID-19 Nanti Berbayar

, Jakarta Jika vaksin COVID-19 di masa endemi berbayar, PT Bio Farma telah mempersiapkan langkah ke depannya. Dalam hal ini, persiapan bilamana vaksin IndoVac yang dikembangkan Bio Farma bekerja sama dengan Baylor College of Medicine Amerika Serikat (AS) akan berbayar nantinya.

Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir menyampaikan, pihaknya akan mengoptimalkan gerai apotek dan vaksinasi untuk mendukung adanya vaksinasi berbayar bila kebijakan vaksinasi berbayar sudah diputuskan Pemerintah.

"Kalau misalnya pandemi dicabut, masuk ke endemi dan Pemerintah mengatakan, kita bisa melakukan penjualan (vaksin COVID-19) langsung ke masyarakat ya kan gerai apotek kita cukup besar," ujarnya kepada Health saat ditemui usai acara HUT Holding BUMN Farmasi di The Tribrata Darmawangsa Jakarta, ditulis Jumat (10/2/2023).

"Itu kan nanti akan kita optimalkan untuk imunisasi berbayar terhadap masyarakat."

Untuk rincian rencana vaksin COVID-19 berbayar, Bio Farma tetap menunggu arahan dari Pemerintah. Saat ini, Pemerintah berfokus melakukan pembelian vaksin COVID-19 buatan dalam negeri. Vaksinasi masyarakat pun masih gratis.

"Intinya, kami menunggu kebijakan Pemerintah (soal vaksin berbayar). Sekarang kan semuanya (vaksinasi) masih (ditanggung) APBN," imbuh Honesti.

Takut dan trauma dengan jarum suntik seorang petugas PPSU melarikan diri dengan berpura-pura ke WC. Rekan-rekan PPSU menangkap dan membawa dan memaksanya ke ruang vaksin,

2 dari 3 halaman

Masih Lihat Situasi COVID-19

FOTO: Pemprov DKI Jakarta Siapkan 30 Kawasan Khusus Pesepeda — Warga melewati jembatan penyeberangan orang saat berolahraga menggunakan sepeda di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (26/7/2020). Perluasan jalur sepeda sementara dilakukan sebagai dampak peniadaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Jalan Sudirman-Thamrin. (/Faizal Fanani)

Wacana vaksin berbayar masih dalam pembahasan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Rencana strategi vaksin ini pun tergantung bagaimana situasi COVID-19 di Indonesia nantinya.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi, ada beberapa pertimbangan yang sedang dibahas seputar vaksin COVID-19 berbayar. Salah satunya, apakah vaksinasi masih sangat dibutuhkan atau tidak.

Persiapan lainnya, bilamana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencabut status darurat COVID-19, akankah vaksin COVID-19 seperti halnya vaksin influenza yang menjadi vaksin pilihan.

"Vaksinasi berbayar masih terus dalam wacana pembahasan. Karena kita juga belum tahu, apakah nanti ke depan sebenarnya vaksinasi COVID ini masih sangat dibutuhkan sebagai suatu vaksinasi dalam penanganan pandemi," jelas Nadia saat ditemui di Gedung Kemenkes RI Jakarta pada Jumat, 27 Januari 2023.

"Atau justru kalau pandeminya sudah terkendali, penyakit COVID sudah endemi, vaksinasi COVID-19 hanya berupa vaksin pilihan yang sama seperti vaksin influenza."

3 dari 3 halaman

Rencana Strategi Endemi

Tidak Ada Lonjakan Kasus COVID-19, PPKM Dihentikan — Masyarakat melakukan aktivitas olahraga di kawasan Taman lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (3/6/2022). Satuan Tugas (Satgas) Penanganan covid 19 mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bisa dihentikan jika tidak terjadi lonjakan kasus selama enam bulan pasca Lebaran atau hingga Oktober 2022. (/Angga Yuniar)

Berkaitan dengan vaksin COVID-19 berbayar, bila Indonesia sudah masuk endemi, rencana itu termasuk bagian dari strategi menuju masyarakat yang 'akan kembali hidup normal.' Seperti halnya, vaksin-vaksin lain yang dapat diakses mandiri oleh masyarakat.

Pada Rabu (25/1/2023), Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan, intervensi Pemerintah pada masa transisi ke endemi juga diturunkan, sementara kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya diharapkan dapat ditingkatkan.

"Kita untuk mengubah dari status pandemi ke endemi, yang paling penting sebenarnya adalah intervensi Pemerintah diturunkan, partisipasi masyarakat ditingkatkan," terangnya di sela-sela Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

"Seperti demam berdarah atau saat flu kan Pemerintah enggak mengintervensi, menyuruh masyarakat ngatur-ngatur gitu kan. Tapi masyarakat diedukasi dan memahami bahwa kalau kita sakit, obatnya flu. Kalau sakit minum apa, karena memang medisnya sudah tersedia."

Serupa dengan COVID-19, lanjut Budi Gunadi, secara berkala nanti Pemerintah bertahap memberikan pemahaman.

"Kami akan bilang, masyarakat sehat, kalau tidak sehat ya ada vaksinnya. Secara gradual kami lakukan supaya hidupnya akan kembali normal," pungkasnya.