Puncak Bonus Demografi 2030, BKKBN Ingin Ciptakan Generasi Sehat

, Jakarta Demi menyongsong puncak bonus demografi tahun 2030 mendatang, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menerangkan, saat ini yang ingin diwujudkan adalah generasi yang berkualitas dan sehat.

Visi 'Program Keluarga Berencana Indonesia' yang ditargetkan BKKBN pada akhir tahun 2030 meliputi, mewujudkan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi secara sukarela dan berkualitas.

Kemudian, memenuhi hak dan kesehatan seksual dan reproduksi melalui pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan untuk semua tingkatan masyarakat dan didukung oleh kebijakan di tingkat nasional hingga daerah.

"BKKBN juga masih berupaya untuk menciptakan penduduk yang berkualitas. Salah satu yang diupayakan, Penanganan keluarga berencana telah beralih dari penanganan kuantitas menjadi penanganan kualitas," terang Hasto dalam Launching Commitment Family Planning 2030, yang diselenggarakan BKKBN dan UNFPA Indonesia di Hotel Westin Jakarta, Senin (1/8/2022).

Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Pada masa itu, jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif.

Per tahun 2020, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja sebanyak 140 juta jiwa dari total 270,20 juta jiwa penduduk indonesia. Pada tahun 2030, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat pesat.

Pemerintah telah melakukan ragam upaya untuk menyiapkan bonus demografi untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Makanan Gluten Free Dapat Merugikan Kesehatan Anak

2 dari 4 halaman

Wujudkan Pelayanan KB Berkualitas

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo — Kepala BKKBN **Hasto Wardoyo** dalam acara 'Launching Commitment Family Planning 2030' yang diselenggarakan BKKBN dan UNFPA Indonesia di Hotel Westin Jakarta pada Senin, 1 Agustus 2022. (Dok BKKBN RI)

Berkaitan dengan persiapan bonus demografi, Pemerintah berkomitmen mewujudkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi secara berkualitas melalui pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat.

Hal itu tertuang dalam Commitment Family Planning 2030 yang terdiri atas 10 komitmen. Kesepuluh komitmen yang dimaksud, antara lain:

Pertama, menjamin terwujudnya pelayanan kontrasepsi berbasis hak yang bersifat sukarela, berkualitas dan komprehensif sesuai dengan hukum Indonesia. Kedua, meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap program Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi, termasuk penyediaan layanan kontrasepsi modern di semua tingkat sistem kesehatan.

“Ketiga, memastikan pembiayaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Keempat, mempromosikan penggunaan data dan indikator berbasis bukti untuk pemantauan dan evaluasi program Keluarga Berencana," sebut Hasto Wardoyo melalui pernyataan resmi yang diterima Health .

"Kelima, mitigasi risiko dampak COVID-19 dan krisis kesehatan lainnya karena bencana dengan menjamin ketersediaan dan layanan kontrasepsi."

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Jamin Layanan Kesehatan Reproduksi

Poin keenam, Hasto Wardoyo melanjutkan, Pemerintah akan menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi remaja dengan memberikan informasi dan edukasi bagi generasi penerus yang sejahtera.

Ketujuh, memaksimalkan peran masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, organisasi swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan media dalam mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).

“Kedelapan, integrasi Program Keluarga Berencana dengan Program Gizi Masyarakat. Kesembilan, mengintegrasikan pelayanan KB dengan memberikan informasi untuk mendukung pencegahan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS)," lanjut Hasto.

"Kesepuluh, meningkatkan peran Indonesia untuk Kerja sama Selatan - Selatan dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi."

Commitment Family Planning 2030 atau disingkat FP 2030 merupakan kemitraan di tingkat global bertujuan untuk memberdayakan perempuan dengan berinvestasi pada konsep keluarga berencana berbasis hak. FP 2030 merupakan keberlanjutan dari FP 2020.

Peluncuran Komitmen FP 2030, yang diselenggarakan BKKBN, didukung oleh United Nations Population Fund (UNFPA), dan Yayasan Cipta.

4 dari 4 halaman

Capai Target Pembangunan Manusia

FOTO: Dampak Covid-19, Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Meningkat 1,11 Persen — Warga memancing dekat pemukiman penduduk di kawasan Pluit, Jakarta, Kamis (10/12/2020). Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan jumlah penduduk miskin di Jakarta meningkat 1,11 persen akibat terdampak pandemi Covid-19. (/Immanuel Antonius)

UNFPA Representative in Indonesia, Anjali Sen menegaskan, pihaknya berkomitmen melanjutkan dukungannya terhadap komitmen keluarga berencana global melalui Commitment Family Planning 2030. Ini mengedepankan kekuatan bersama dan sistem kerja baru untuk merefleksikan komitmen kerja bersama.

“Komitmen utama terhadap pendekatan yang adil dan berbasis hak, kepemimpinan negara, inklusif, transparansi, dan akuntabilitas bersama,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Yayasan Cipta Dini Haryati juga menjelaskan, Yayasan cipta sebagai CSO Focal Point FP 2030 berkomitmen penuh mendukung keberhasilan implementasi program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di Indonesia.

Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) mencapai 2,24 (100 persen dari target) dan angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15 - 19 tahun menjadi 20,5 kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun (120 persen dari target).

“Capaian target pembangunan manusia melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) tahun 2021 menunjukkan hasil yang gemilang,” Hasto Wardoyo menambahkan.

Walau begitu, masih ada sejumlah tantangan besar dalam menurunkan angka unmet need pelayanan KB yang mengalami peningkatan menjadi 18 persen, serta menurunkan prevalensi stunting yang saat ini masih berada pada angka 24,4 persen pada tahun 2021.