Rumah Sakit Khan Younis di Gaza Kehabisan Makanan, Situasi Seperti Bencana

, Jakarta - Rumah sakit di kota Khan Younis, Gaza mengalami situasi bak bencana, bakan kini kekurangan makanan di tengah serangan mematikan Israel di Jalur Gaza selatan, kata Kementerian Kesehatan di wilayah tersebut.

"Kondisi memburuk di Kompleks Medis Nasser dan Rumah Sakit Al-Amal di kota itu," kata juru bicara kementerian Ashraf al-Qudra dalam sebuah pernyataan, dikutip dari laman Anadolu Agency, Kamis (1/2/2024).

BACA JUGA: VIDEO: Kamp Pengungsi Palestina di Khan Younis Bertambah Seiring dengan Perluasan Serangan Israel ke Rafah

"Banyak pasien dan orang yang terluka diperkirakan meninggal karena serangan Israel, kurangnya sumber daya medis, dan kekurangan makanan," katanya.

Juru bicara tersebut menyatakan, Israel bertanggung jawab penuh atas nyawa para petugas medis, pasien, dan pengungsi di dua fasilitas medis tersebut.

Al-Qudra juga mengimbau Komite Internasional Palang Merah dan PBB untuk "melindungi rumah sakit di Khan Younis, menjaga mereka yang berada di dalamnya, dan menyediakan makanan serta kebutuhan mendesak."

Tentara Israel melakukan pengepungan yang semakin ketat di sekitar dua rumah sakit tersebut sejak pekan lalu sebagai bagian dari serangan Israel di kota tersebut.

Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 26.900 warga Palestina dan melukai 65.949 orang. Hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Serangan Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Kondisi rumah sakit di Khan Younis Gaza semakin mengerikan. RS Nasser dan Al-Amal mulai mengalami kehabisan makanan dan pasokan medis. Kedua RS tersebut telah dikepung militer Israel selama hampir seminggu.

2 dari 3 halaman

Negara Barat Hentikan Beri Pendanaan ke UNRWA

Petugas medis Palestina merawat seorang gadis terluka akibat pemboman Israel di sebuah gedung pusat pelatihan kejuruan UNRWA yang digunakan para pengungsi tempat berlindung di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, 24 Januari 2024. (AP)

Sementara itu, Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA mendesak negara-negara yang menghentikan pendanaan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

“UNRWA adalah lembaga kemanusiaan utama di Gaza, dengan lebih dari dua juta orang bergantung pada lembaga tersebut untuk kelangsungan hidup pengungsi,” kata Philippe Lazzarini.

Sembilan negara, termasuk Inggris, sebelumnya menghentikan pendanaan untuk badan tersebut.

Mereka bertindak atas tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Agensi kemudian mengumumkan pemecatan karyawan tersebut.

Negara-negara yang kini menghentikan pendanaan UNRWA adalah Australia, Kanada, Finlandia, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat.

Didirikan pada tahun 1949, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB, UNRWA, adalah badan PBB terbesar yang beroperasi di Gaza. Ini memberikan layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan kemanusiaan lainnya kepada warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah.

Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 13.000 orang di Gaza, dikutip dari laman BBC, Minggu (28/1/2024).

3 dari 3 halaman

Upaya Lindungi Warga Gaza

Anak Anak Pengungsi Palestina di Khan Yunis Jalur Gaza Selatan — Seorang wanita berjalan sambil menggendong bayi di taman bermain di sebuah sekolah yang dikelola oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang telah diubah menjadi tempat penampungan bagi para pengungsi Palestina di Khan Yunis di Jalur Gaza selatan pada 25 Oktober 2023. (Mahmud HAMS/AFP)

Sejak Israel memulai serangannya sebagai respons terhadap serangan Hamas, UNRWA telah menggunakan fasilitasnya di seluruh Gaza guna melindungi ratusan ribu warga sipil yang kehilangan tempat tinggal.

Informasi mengenai dugaan keterlibatan pegawai UNRWA dalam serangan Hamas diberikan oleh Israel, yang telah lama menuduh berbagai cabang PBB -- termasuk UNRWA -- bias dan bahkan antisemitisme.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (27/1), Lazzarini mengatakan: "Sangat mengejutkan melihat penangguhan dana untuk badan tersebut sebagai reaksi terhadap tuduhan terhadap sekelompok kecil staf, terutama mengingat tindakan segera yang diambil UNRWA dengan mengakhiri kontrak mereka dan meminta pencairan dana."

“Sangat tidak bertanggung jawab jika memberikan sanksi kepada sebuah lembaga dan seluruh komunitas yang dilayaninya karena tuduhan tindakan kriminal terhadap beberapa individu, terutama pada saat perang, pengungsian dan krisis politik di wilayah tersebut.

“UNRWA membagikan daftar seluruh stafnya dengan negara tuan rumah setiap tahun, termasuk Israel. Badan tersebut tidak pernah menerima kekhawatiran apa pun mengenai anggota staf tertentu.”